KKP Susun Neraca Laut untuk Lindungi Ekosistem Laut Indonesia

Sebagai negara kepulauan, Indonesia kaya akan sumber daya laut. Laut memiliki peran penting bagi kesejahteraan Indonesia. Laut menyediakan lapangan pekerjaan dan menjadi sumber pangan bagi masyarakat.

Namun, menurut laporan Bank Dunia, laut Indonesia mengalami overfishing (penangkapan ikan berlebihan) yang berdampak pada hilangnya keseimbangan ekosistem laut. Selain itu, sekitar sepertiga terumbu karang berada dalam kondisi kurang baik. Sebagian ekosistem pesisir yang penting, seperti mangrove, juga mengalami kerusakan.

Atas keadaan itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia tengah menyusun Ocean Accounting atau Neraca Sumber Daya Laut untuk memetakan dan melindungi potensi ekosistem laut Nusantara dari berbagai ancaman alam dan non-alam.

Mengenal Neraca Sumber Daya Laut

Neraca sumber daya laut adalah instrumen untuk mengukur kondisi sumber daya laut secara berkala. Secara sederhana, neraca sumber daya laut merupakan himpunan informasi terstruktur berupa peta, data, statistik, lingkungan laut dan pesisir, serta aktivitas dan kondisi sosial.

Implementasi neraca laut sangat penting sebagai panduan untuk memetakan data sebaran dan besaran sumber daya laut menjadi alat ukur potensi, daya dukung, daya tampung, dan potensi ancaman, serta instrumen pengendalian laju ekstraksi. Selain itu, neraca laut digunakan sebagai tolok ukur implementasi tata ruang, instrumen evaluasi pemanfaatan sumber daya laut, dan sumber pendapatan negara. Pada gilirannya, neraca laut akan mendukung investasi berkelanjutan dan mendorong penerapan ekonomi biru di Indonesia.

Pada pertengahan 2022, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) menandatangani kerja sama dengan Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD) dalam Program Laut untuk Pembangunan (Ocean for Development Programme), salah satunya mencakup pengaturan teknis neraca laut.

Indonesia dan Norwegia merupakan anggota High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy (HLP-SOE) yang dibentuk atas kesepakatan 14 Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Salah satu hasil yang disepakati dalam HLP-SOE adalah pengembangan neraca sumber daya laut.

“Bagi KKP, kerja sama ini akan membantu untuk melakukan penelusuran dan pemantauan pelaksanaan kebijakan kelautan dan perikanan serta implementasi blue economy (ekonomi biru),” terang Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Victor Gustaaf Manoppo.

Neraca laut terdiri dari tujuh neraca kunci yang harus dipenuhi dalam penyusunannya, yaitu Neraca Aset Ekosistem, Neraca aliran ke Ekonomi, Neraca Aliran ke Lingkungan, Neraca Ekonomi Kelautan, Neraca Tata Kelola, Presentasi Kombinasi/Semua Neraca, dan Neraca Kekayaan Laut.

“Neraca sumber daya laut dibutuhkan dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan sebagai informasi dasar dalam pemantauan dan evaluasi kawasan konservasi. Selain itu, juga untuk analisis biaya-manfaat kegiatan konservasi dan menilai dampak dari pemanfaatan kawasan,” kata Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (KKHL) KKP, Andi Rusandi.

Percepat Realisasi Neraca Laut

Menurut World Research Institute (WRI) Indonesia, pengembangan neraca laut telah menjadi salah satu aksi prioritas dalam komitmen Indonesia untuk melakukan transformasi ekonomi laut nasional yang berkelanjutan. Setidaknya terdapat 3 hal yang perlu dilakukan untuk mendorong pengembangan dan percepatan penerapan neraca laut di Indonesia.

Konsolidasikan data antar pemangku kepentingan. Ini penting mengingat data Informasi Geospasial Tematik (IGT) terkait ekosistem kelautan dan pesisir tersebar di berbagai institusi walidata.

Standarisasi neraca laut yang disepakati secara internasional memerlukan format pengukuran yang seragam. Hal ini setidaknya untuk mendorong dua hal, yakni pengorganisasian data dalam neraca yang konsisten dan keselarasan neraca antar negara sehingga kinerja pengelolaan sumber daya laut dapat dibandingkan secara akurat.

Pengarusutamaan neraca dalam proses kebijakan. Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon (LCDI), misalnya, yang memperhitungkan aspek modal alam dalam mendorong inisiatif pembangunan ekonomi laut yang ramah lingkungan.

Editor: Abul Muamar