Pentingnya Kebijakan Sosial Ramah Lansia untuk Pembangunan Berkelanjutan - Green Network Asia

Manusia lanjut usia (lansia) merupakan entitas berarti dalam kehidupan kita. Mereka adalah para pendahulu kita, orang tua kita, yang telah lebih dulu membangun peradaban dan mengajarkan kita banyak hal, sebelum kita meneruskannya. Karenanya, mereka memiliki hak yang sama dalam hidup, termasuk untuk merasakan kesehatan dan kesejahteraan. Akan tetapi, sayangnya, lansia terkadang tidak mendapatkan hak-hak tersebut, terutama karena kurangnya kebijakan sosial ramah lansia. Para lansia di Indonesia juga merasakan kondisi ini.

Peningkatan Populasi Lansia

Secara populasi, Indonesia masuk dalam kategori negara aging society atau negara dengan penduduk tua yang cukup signifikan jumlahnya. Jumlah lansia di Indonesia mengalami peningkatan dari 18 juta jiwa atau 7,56 persen pada 2010, menjadi 25,9 juta jiwa atau 9,7 persen pada 2019. Angkanya diperkirakan akan terus meningkat menjadi 48,2 juta jiwa atau 15,77 persen pada 2035.

Lansia di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dalam menjalankan kehidupan, di antaranya terkait kemandirian ekonomi dan kesehatan, yang menghambat produktivitas dan kualitas hidup mereka. Untuk itu, diperlukan sejumlah reformasi kebijakan terkait lansia untuk mengurangi beban lansia dalam pembangunan.

Tantangan Lansia di Indonesia

Lansia merupakan kelompok usia yang mengalami pemburukan kondisi kesehatan. Beberapa penyakit yang rentan diderita lansia di antaranya penyakit kardiovaskular, diabetes, stroke, radang sendi, hipertensi, katarak, hingga kanker. Berdasarkan survei Perhimpunan Gerontologi Medik Indonesia (PERGEMI), sebanyak 24,6% penduduk lansia di Indonesia memiliki riwayat penyakit kronis. Lansia juga rentan mengalami risiko demensia–atau dalam bahasa awan dikenal dengan istilah pikun.

Sebagai kelompok rentan, lansia umumnya tidak lagi produktif secara ekonomi, lebih rentan mengalami masalah kesehatan, dan memiliki ketergantungan akan pengasuhan yang tinggi. Dari perspektif kebijakan ekonomi, peningkatan jumlah lansia berbanding lurus dengan penurunan penduduk usia kerja. Kondisi ini akan menjadi beban fiskal pemerintah karena meningkatnya biaya pensiun dan perawatan kesehatan yang harus disediakan. Tidak semua lansia memiliki jaminan sosial, dana pensiun, atau bahkan sumber pendanaan lainnya yang mampu membiayai kebutuhan mereka.

Peningkatan persentase penduduk lanjut usia juga menyebabkan meningkatnya ketergantungan penduduk kelompok usia tidak produktif terhadap kelompok usia produktif. Data Susenas Maret 2022 menemukan sebanyak 10,48 persen penduduk adalah lansia, dengan nilai rasio ketergantungan sebesar 16,09. Artinya, setiap satu orang lansia bergantung pada sekitar 6 orang penduduk usia produktif. Ketergantungan lansia yang dimaksud dapat berupa ketergantungan ekonomi dan perawatan kesehatan.

Mendukung Kebijakan Sosial Ramah Lansia

Hak hidup serta perlindungan dan kebijakan terkait kesejahteraan lansia di Indonesia diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Dari aturan ini, sejumlah kementerian dan lembaga telah mengatur sejumlah aturan dan kebijakan turunan, di antaranya Kementerian Sosial berupa Pedoman Pelayanan Lanjut Usia dan Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT), Kementerian Kesehatan berupa Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lansia 2020-2024, dan Bappenas berupa Strategi Nasional Kelanjutusiaan.

Meski telah ada sejumlah aturan tentang lansia di Indonesia, namun penting untuk memiliki peta jalan berkelanjutan dan strategis untuk mendukung kesejahteraan lansia di Indonesia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Department of Economic and Social Affairs menekankan pentingnya kebijakan yang dirancang dengan baik tentang populasi lansia agar dapat membantu pencapaian pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Salah satu hal yang perlu diperbaiki untuk mendukung kualitas hidup lansia adalah kebijakan sosial yang ideal bagi lansia. Berdasarkan kajian PBB dari sejumlah negara yang memiliki kebijakan sosial lansia, terdapat sejumlah langkah yang dapat diadopsi dan diterapkan di Indonesia, di antaranya:

Mempromosikan gaya hidup lansia aktif dan sehat
Memperluas kegiatan pembelajaran seumur hidup
Mempromosikan tabungan pribadi bagi lansia
Mencegah kekerasan terhadap lansia
Membuat skema untuk perawatan kelembagaan jangka panjang (panti lansia)
Menghapus diskriminasi terhadap orang tua di tempat kerja
Memperluas layanan bantuan bagi lansia dan pengembangan komunitas lansia
Mempromosikan program responsif gender untuk lansia
Memberikan insentif bagi keluarga yang merawat lansia
Menaikkan usia pensiun minimum
Meningkatkan kontribusi ekonomi pekerja pensiun
Menyediakan perumahan yang terjangkau untuk lansia
Menciptakan insentif bagi pemberi kerja untuk mempertahankan pekerja yang lebih tua

Peningkatan populasi lansia merupakan tantangan kita semua untuk mempersiapkan lansia yang sehat dan mandiri sejak dini untuk mendukung kesejahteraan dan kesehatan mereka. Langkah ini perlu didukung dengan akses yang setara ke semua hal untuk semua orang sejak kecil, termasuk akses ke layanan kesehatan, tempat tinggal, dan pendidikan yang berkualitas. Selain itu, kita semua juga mesti memberikan dukungan dan kesempatan kepada lansia untuk tetap berkarya dan menyalurkan potensi sesuai kapasitasnya.

Lebih dari sekadar dukungan untuk Dekade Penuaan Sehat yang dideklarasikan PBB, menciptakan kebijakan sosial ramah lansia berarti mendukung inklusivitas dan mewujudkan prinsip “Tidak Meninggalkan Siapa Pun (Leave No One Behind). Seluruh pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan mesti memperkuat sinergi dalam merumuskan kebijakan dan melakukan langkah-langkah terkait hal ini.

Editor: Abul Muamar