Perkembangan UMKM Hijau di ASEAN
Foto: Bna Ignacio di Unsplash.
Di kawasan ASEAN, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak perekonomian terbesar. Namun, UMKM sering kali tertinggal dalam menerapkan praktik ESG (lingkungan, sosial, dan tata kelola) untuk mendukung aktivitas bisnis yang berkelanjutan. Oleh karena itu, intervensi pemerintah sangat penting dalam menciptakan ekosistem pendukung, salah satunya melalui kebijakan yang khusus ditujukan untuk mewujudkan UMKM hijau.
UMKM sebagai Kunci Perekonomian Berkelanjutan
UMKM merupakan tulang punggung perekonomian di negara-negara anggota ASEAN, mewakili 97-99% bisnis dan menyediakan sebagian besar lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, memprioritaskan dan mendukung transisi UMKM menuju praktik yang ramah lingkungan dan sosial akan menciptakan dampak yang signifikan dan menjadi kunci bagi pembangunan berkelanjutan.
Namun, hingga saat ini, masih banyak UMKM yang menghadapi tantangan dalam menerapkan praktik ramah lingkungan karena fokus utama mereka seringkali masih berkutat pada keberlangsungan hidup usaha dan operasional sehari-hari. Tantangan seperti biaya transisi, terbatasnya pengetahuan tentang praktik ramah lingkungan, buruknya akses terhadap pembiayaan, dan kurangnya keterampilan turut menjadi faktor yang menghambat UMKM untuk mengubah praktik bisnisnya menjadi bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Negara-negara anggota ASEAN sejatinya telah mengadopsi kerangka kerja ASEAN untuk beralih menuju ekonomi sirkular pada tahun 2021. Lantas, bagaimana strategi di tingkat nasional yang telah diterapkan untuk mewujudkan UMKM hijau di ASEAN?
Indeks Kebijakan ASEAN dalam Mewujudkan UMKM Hijau
Laporan Indeks Kebijakan UMKM 2024 yang diluncurkan oleh ERIA (Lembaga Ekonomi dan Penelitian untuk ASEAN dan Asia Timur) menilai kebijakan lingkungan hidup yang menyasar UMKM di negara-negara anggota ASEAN serta insentif dan instrumen untuk menghijaukan bisnis-bisnis tersebut.
Pada skala 1 hingga 6, Singapura dan Malaysia meraih skor tertinggi di antara negara-negara ASEAN, masing-masing dengan total 5,56. Sementara itu, negara-negara dengan skor sedang antara lain Thailand (5,01), Indonesia (4,96), dan Filipina (4,51), dengan skor median regional 4,15. Sedangkan negara-negara yang mendapat skor di bawah median adalah Laos (2,35), Kamboja (2,47), Myanmar (2,48), Brunei Darussalam (3,02), dan Vietnam (3,79).
Kebijakan di tiap-tiap negara tersebut berbeda-beda. Negara-negara dengan kebijakan lingkungan hidup yang telah maju, seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand, memiliki strategi khusus untuk mendukung pengembangan UMKM hijau.
Namun, negara-negara yang kebijakan lingkungannya masih di tahap awal, seperti Kamboja, Myanmar, dan Laos, tidak menekankan strategi khusus untuk UMKM, yang berarti UMKM hanya perlu mematuhi peraturan umum. Kebijakan di negara-negara ini kebanyakan berfokus pada dukungan pengembangan produk ramah lingkungan melalui insentif dan mendorong proses yang hemat energi dan material.
Negara-negara anggota ASEAN utamanya menggunakan bantuan keuangan dan insentif peraturan untuk mendukung UMKM hijau. Malaysia memberikan insentif finansial dan hibah melalui fasilitas transisi rendah karbon untuk UMKM, sementara Vietnam telah mengusulkan insentif untuk proyek investasi teknologi ramah lingkungan. Selain itu, Indonesia dan Singapura menawarkan pinjaman lunak untuk membantu UMKM dalam upaya penghijauan.
Rekomendasi
Seruan bagi UMKM untuk mengintegrasikan praktik bisnis berkelanjutan menjadi semakin menggema di tengah kekhawatiran akan berkurangnya sumber daya alam dan perubahan iklim. Bersama penilaian tersebut, laporan ini menyimpulkan rekomendasi-rekomendasi utama untuk mewujudkan UMKM hijau. Beberapa di antaranya adalah:
- Membuat kebijakan penghijauan nasional yang secara khusus berfokus pada UMKM untuk negara-negara yang menerapkan kebijakan tahap awal.
Kebijakan khusus yang mengatur UMKM dan memberikan peraturan yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan mereka akan lebih strategis dan memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan dengan mengharuskan UKM mengikuti kebijakan yang ditargetkan secara luas. - Membangun layanan terpadu dan menyesuaikan strategi lingkungan hidup dan perubahan iklim nasional untuk fokus dan mendukung lebih lanjut UMKM di negara-negara yang berada pada tahap kebijakan menengah
Hal ini akan meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya praktik berkelanjutan dan membantu memastikan komitmen berkelanjutan mereka untuk menjadi ramah lingkungan dengan dukungan lebih lanjut dari pemerintah. - Membuat peraturan lingkungan yang membedakan antara UMKM dan perusahaan besar untuk negara-negara dengan kebijakan tahap lanjut.
Menyediakan persyaratan kepatuhan yang lebih tepat dan mudah dikelola, yang disesuaikan dengan tantangan dan kemampuan unik yang dihadapi oleh usaha kecil.
Baca laporan selengkapnya di sini.
Penerjemah: Abul Muamar
Baca juga versi asli artikel ini dalam bahasa Inggris di Green Network Asia
Dinda adalah Asisten Kemitraan Internasional di Green Network Asia. Ia meraih gelar sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Presiden. Sebagai bagian dari Tim Internal GNA, ia mendukung kemitraan organisasi dengan organisasi internasional, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil di seluruh dunia melalui publikasi digital, acara, pengembangan kapasitas, dan penelitian.
Overpopulasi Ikan Sapu-Sapu di Sungai Ciliwung: Pemulihan Lingkungan atau Bahaya? 
Perlawanan Pekerja Gig di India terhadap Tekanan Layanan Pengantaran 10 Menit 
Melonjaknya Konflik Agraria: Mendorong Penyelesaian berbasis HAM 
Gerakan Komunitas Akar Rumput dalam Memperluas Konservasi Air Tanah yang Kian Menyusut 
Pencabutan Izin Usaha di Kawasan Hutan: Bagaimana Pemulihan Ekosistem dan Penanganan Dampak Sosial-Ekonomi? 
Mengintegrasikan Isu Lingkungan, Perubahan Iklim, dan Keberlanjutan ke dalam Sistem Pendidikan