Perkembangan Taksonomi Hijau di Asia, Bagaimana di Indonesia?
Foto: Freepik.
Investasi dan kegiatan ekonomi dapat menyebabkan bencana sekaligus memungkinkan untuk membantu melindungi Bumi. Untuk memastikan kegiatan ekonomi dan investasi mendorong keberlanjutan, pedoman yang jelas menjadi sangat penting, seperti taksonomi hijau. Namun, penafsiran dan penerapan pedoman ini berbeda-beda di negara-negara Asia. Lantas, seperti apa perkembangan taksonomi hijau di Asia saat ini? Dan bagaimana di Indonesia?
Taksonomi Hijau untuk Keberlanjutan
Standarisasi dan pedoman kebijakan yang jelas sangat penting dalam upaya kita memitigasi perubahan iklim dan membatasi kenaikan suhu global di bawah ambang batas 1,5°C. Untuk mendukung langkah ini, banyak negara yang telah mengembangkan taksonomi hijau sebagai kerangka kerja untuk aktivitas yang lebih ramah lingkungan.
Dalam taksonomi hijau, aktivitas ekonomi secara garis besar diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni ekonomi yang sejalan dengan tujuan lingkungan dan ekonomi yang membahayakan lingkungan. Dengan cara ini, sumber daya dan pendanaan dapat diprioritaskan untuk aktivitas yang ramah lingkungan, dengan tujuan akhir membangun ekonomi hijau dan mengatasi perubahan iklim.
Dalam konteks global, taksonomi hijau berbeda-beda di setiap negara dan seringkali tidak memiliki kesamaan dalam kriteria, metrik dampak, dan standar akuntansi. Terkadang, apa yang diklasifikasikan sebagai hijau di suatu negara dapat dianggap berbahaya di negara lain. Misalnya, Indonesia mengkategorikan sektor/kegiatan industri ekstraktif ke dalam kategori kuning (dianggap tidak menimbulkan bahaya signifikan), yang di banyak negara masuk kategori berbahaya.
Laporan IEEFA tentang Taksonomi Hijau di Asia
Laporan dari Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) membandingkan taksonomi hijau di beberapa negara Asia. Laporan tersebut menyoroti seberapa baik negara-negara di Asia dalam mencapai tujuan keberlanjutan melalui kejelasan dan transparansi dalam taksonomi mereka.
Menurut laporan tersebut, sektor-sektor utama yang tercakup dalam taksonomi di Asia adalah energi, listrik, dan transportasi. Namun, ada perbedaan dalam tingkat kelengkapannya. Misalnya, Malaysia tidak menetapkan sektor tertentu dalam taksonominya, sedangkan taksonomi Indonesia hanya berfokus pada sektor energi. Sementara itu, laporan tersebut menempatkan taksonomi Singapura sebagai yang terlengkap di Asia karena cakupan sektornya yang luas dan kriteria teknisnya yang terperinci.
Selain itu, terdapat variasi yang signifikan dalam kelayakan bahan bakar fosil di seluruh Asia. Meskipun sebagian besar negara mengklasifikasikan batubara sebagai non-hijau dan tinggi karbon dalam taksonomi mereka, Indonesia masih mengizinkan pembangkit listrik tenaga batubara untuk penambangan mineral guna mendukung transisi energi. Sementara itu, Singapura, Hong Kong, Taiwan, dan Thailand mengatur gas alam dan mewajibkan emisinya tetap di bawah level tertentu agar dianggap ramah lingkungan. Sebaliknya, sebagian besar taksonomi di negara Asia lainnya lebih permisif terhadap penggunaan gas.
Laporan tersebut menyoroti permasalahan umum di antara taksonomi yang berlaku di negara-negara Asia. Banyak negara yang mengabaikan tujuan-tujuan penting lingkungan hidup yang saling berhubungan dan hanya berfokus pada tujuan-tujuan tertentu. Sebagai contoh, taksonomi di negara-negara Asia sering kali mengabaikan banyak aspek seperti perlindungan keanekaragaman hayati dan pencegahan polusi, meskipun menekankan pengurangan karbon atau mendorong energi terbarukan.
Komitmen Multipemangku Kepentingan untuk Masa Depan Berkelanjutan
Ancaman nyata dari krisis iklim semakin hari semakin mendesak, dan dampaknya semakin nyata. Taksonomi yang terdefinisi dengan baik dapat mendorong transparansi di kalangan bisnis dan mengurangi risiko greenwashing di tengah upaya kita beralih ke praktik ekonomi yang lebih baik. Oleh karena itu, pemerintah, bisnis, dan investor harus menegaskan kembali komitmen mereka untuk mencapai tujuan akhir yang jelas dalam menurunkan emisi dan membatasi suhu global demi masa depan yang berkelanjutan.
Editor: Nazalea Kusuma
Penerjemah: Abul Muamar
Baca juga versi asli artikel ini dalam bahasa Inggris di Green Network Asia
Dinda adalah Asisten Kemitraan Internasional di Green Network Asia. Ia meraih gelar sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Presiden. Sebagai bagian dari Tim Internal GNA, ia mendukung kemitraan organisasi dengan organisasi internasional, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil di seluruh dunia melalui publikasi digital, acara, pengembangan kapasitas, dan penelitian.
Overpopulasi Ikan Sapu-Sapu di Sungai Ciliwung: Pemulihan Lingkungan atau Bahaya? 
Perlawanan Pekerja Gig di India terhadap Tekanan Layanan Pengantaran 10 Menit 
Melonjaknya Konflik Agraria: Mendorong Penyelesaian berbasis HAM 
Gerakan Komunitas Akar Rumput dalam Memperluas Konservasi Air Tanah yang Kian Menyusut 
Pencabutan Izin Usaha di Kawasan Hutan: Bagaimana Pemulihan Ekosistem dan Penanganan Dampak Sosial-Ekonomi? 
Mengintegrasikan Isu Lingkungan, Perubahan Iklim, dan Keberlanjutan ke dalam Sistem Pendidikan