Saya baru-baru ini mendapatkan kejutan yang sangat menyenangkan. Dua artikel open access muncul di layar komputer dalam rentang waktu yang nyaris bersamaan dan ternyata sedang “berbicara” satu sama lain. Akhir minggu lalu saya membuka dua artikel jurnal tersebut, lalu membacanya bergiliran: “Uncritical Adoption: Academia’s Role in Legitimising ESG Ratings” karya Keelan McMahon, Orla McCullagh, dan Philip O’Regan di jurnal Critical Perspectives on Accounting, dan “From ‘Green Finance’ to ‘Woke Finance’” karya Catherine Wong dan Stewart Lockie di jurnal Environmental Sociology. Yang satu datang dari studi akuntansi kritis di Irlandia, yang lain dari sosiologi lingkungan berbasis di Amsterdam dan Cairns. Namun keduanya sampai pada kesimpulan yang serupa: ESG, konstruksi yang selama dua dekade terakhir mengklaim dirinya sebagai ukuran keberlanjutan korporasi, adalah sebuah artefak sosial yang dibuat, distabilkan, dan dilegitimasi bukan oleh kebenaran empirisnya, melainkan oleh kepentingan-kepentingan yang menopangnya.

Bagi saya, yang belajar sosiologi sebelum tiga dekade tenggelam dalam dunia praktik keberlanjutan perusahaan, menemukan kedua tulisan ini terasa seperti pulang ke rumah lewat pintu yang tidak saya duga masih terbuka. Selama ini saya membaca kritik terhadap ESG terutama dari kubu keuangan (misalnya soal divergensi pemeringkatan), dari regulator (soal transparansi), atau dari aktivis (soal greenwashing). Saya tak ingat kapan terakhir kali, atau bahkan pernah, menemukan kritik atas ESG yang datang dari perkakas konseptual sosiologi.

Ringkasan Dua Argumen

Artikel McMahon, McCullagh, dan O’Regan adalah sebuah dakwaan terhadap dunia akademik itu sendiri. Argumen inti mereka bukanlah bahwa rating ESG cacat secara teknis. Hal itu, menurut mereka, sudah diakui secara luas, bahkan oleh peneliti positivis sekalipun, lewat temuan-temuan tentang sifat tertutup metodologi dan rendahnya konvergensi antar-penyedia rating. Yang lebih mengganggu bagi ketiga penulis ini adalah bagaimana akademisi ikut menstabilkan otoritas rating ESG dengan tiga cara: menjadikannya input empiris tanpa mempertanyakan validitas konstruknya, mencampuradukkan ESG dengan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan keberlanjutan sebagai hal yang setara, dan memperlakukan persoalan validitas semata sebagai soal konvergensi statistik dan bukan soal koherensi konseptual.

Dengan meminjam gagasan “abstraksionisme jahat” dari William James, mereka kemudian menunjukkan bagaimana fenomena lingkungan, sosial, dan tata kelola yang kaya dan kontekstual direduksi menjadi angka tunggal yang bisa dijual, diperdagangkan, dan dikutip dalam model keuangan—sebuah proses yang mereka sebut sebagai bentuk “penyaklaran kode” yang menyulap kualitas menjadi pseudo-kuanta berpresisi teknis semu.

Bagian yang paling tajam, menurut saya, adalah pembongkaran atas argumen materialitas ganda S&P Global, yang oleh para penulis dinilai justru menundukkan pertimbangan dampak pada relevansi finansial, sehingga hasilnya nyaris tak terbedakan dari skor ESG yang murni berorientasi finansial. Kesimpulan mereka pahit: pemeringkatan ESG bukan saja gagal menjalankan fungsi sosialnya karena “kecelakaan” teknis, melainkan karena kegagalan itu memang fungsional—ia menjaga ilusi bahwa modal bisa sekaligus menguntungkan dan berkelanjutan.

Sementara Wong dan Lockie mengambil sudut yang berbeda namun agaknya bersahutan dengan artikel sebelumnya. Tulisan mereka dimulai dari fenomena politik yang sangat aktual: bagaimana pembiayaan hijau atau green finance, yang tiga dekade dibangun lewat PRI dan berbagai kerangka ESG, tetiba menjadi sasaran perang terhadap “woke” di Amerika Serikat setelah kembalinya pemerintahan Trump, sementara Eropa menempuh jalan deregulasi yang lebih “sopan” lewat Paket Omnibus yang memangkas cakupan CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), dan Singapura menunda regulasi pengungkapan iklimnya atas nama daya saing.

Namun inti argumen mereka bukan soal politik itu sendiri, melainkan kritik metodologis terhadap sosiologi lingkungan sendiri: literatur yang ada, baik dari perspektif finansialisasi “modal alam”, ekonomisasi alam, maupun studi komensurabilitas karbon, menurut mereka masih terjebak determinisme sosial yang memperlakukan karbon, nitrogen oksida, dan logam berat sebagai objek pasif yang menunggu untuk ditangkap oleh model-model finansial tanpa pernah mengakui bahwa alam—atau lebih tepatnya Alam—punya agensi yang bisa menggagalkan, membocorkan, dan melampaui kerangka kalkulatif seperti yang selama ini dikembangkan.

Dari sana mereka kemudian mengajukan empat agenda riset: cara mengetahui (bagaimana perubahan lingkungan mengubah tatanan epistemik pasar keuangan), cara menilai (mengapa nilai tertentu dianggap material dan yang lain diabaikan, termasuk nilai non-manusia dari sebatang pohon yang jauh melampaui kandungan karbonnya), efek pembuatan pasar global-lokal (dengan perbandingan yang sangat menarik antara bank di Vietnam dan Singapura), dan dimensi gender dalam warna “hijau” keuangan, di mana posisi Chief Sustainability Officer didominasi perempuan namun berisiko ditrivialkan sebagai sisi “lembut” dari kerja sistem keuangan “yang sesungguhnya”.

Membaca Keduanya, Sendiri-sendiri dan Bersamaan

Dibaca sendiri-sendiri, kedua artikel ini punya kekuatan dan titik lemah masing-masing yang khas dari disiplin masing-masing. McMahon dkk. unggul dalam kedalaman genealogis dan ketajaman kritik epistemologis. Jarang saya membaca pembongkaran yang begitu runtut tentang bagaimana dataset KLD, yang semula dirancang untuk menghormati kontekstualitas penilaian sosial, perlahan diperlakukan sebagai skor agregat tunggal semata karena kebiasaan riset. Namun tulisan ini, sebagaimana lazimnya genre ilmiah problematizing review dalam tradisi akuntansi kritis, kadang terasa lebih nyaman berhenti pada dekonstruksi ketimbang menawarkan jalan keluar praktis. Kesimpulannya sendiri—bahwa para peneliti yang kritis harus terus menjadi “duri” bagi akuntansi arus utama—memuaskan secara intelektual, tetapi meninggalkan aktivis keberlanjutan seperti saya yang bertanya: lalu bagaimana? Apakah seluruh proyek pengukuran keberlanjutan perusahaan harus ditinggalkan, ataukah ada versi yang lebih jujur tentang keterbatasannya yang bisa kita pergunakan?

Wong dan Lockie, sebaliknya, lebih murah hati kepada kemungkinan reformasi—mereka secara eksplisit menyerukan sosiologi lingkungan untuk terlibat lebih aktif, bukan sekadar melancarkan kritik dari pinggir lapangan. Ini konsisten dengan posisi yang ingin melihat agenda riset ke depan, bukan hanya membongkar yang sudah ada. Kekuatan artikel ini terletak pada kejelian mereka membedakan kritik sosiologis yang substantif dari retorika anti-woke yang jelas-jelas oportunistik secara politik. Ini adalah sebuah pembedaan yang menurut saya sangat penting namun sering dikaburkan di ruang publik Indonesia sendiri, di mana skeptisisme terhadap ESG kerap dicampuradukkan antara argumen ilmiah yang sah dan penolakan ideologis terhadap regulasi keberlanjutan itu sendiri (mis. “Amerika Serikat saja tidak peduli, mengapa kita harus patuh dengan segala macam aturan?”). Titik lemahnya, menurut saya, justru pada bagian yang paling ambisius: agensi non-manusia. Gagasan bahwa karbon itu bocor dari laporan keuangan ke laporan LSM, lalu ke tubuh penduduk lokal, itu puitis dan secara filosofis menarik lewat lensa Actor-Network Theory, tetapi bagi seorang praktisi yang harus menerjemahkan kerangka ini menjadi rekomendasi kebijakan ESG yang konkret, jaraknya ke aplikasi masih terlampau jauh. Saya yakin, argumentasi tanggung jawab atas dampak dari CSR akan jauh lebih mudah diajukan daripada argumentasi ESG-nya.

Dibaca bersamaan, justru di titik pertemuan itulah kedua artikel saling menguatkan dengan cara yang tidak terduga. Keduanya, meski dari akar teoretis berbeda—Berger dan Luckmann versus Actor-Network Theory dan valuation studies—sampai pada diagnosis yang sama: materialitas finansial telah menelan materialitas dampak, dan proses itu bukan kebetulan melainkan hasil dari arsitektur kelembagaan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu: penyedia rating yang meraup miliaran dolar setahun, manajer aset yang memakai ESG sebagai alat pemasaran sekaligus disiplin korporasi, regulator yang lega tak perlu menempuh intervensi yang lebih keras, dan korporasi yang tetap terlindung dari akuntabilitas substantif. McMahon dkk. menyebutnya legitimasi lewat konflasi bahasa; Wong dan Lockie menyebutnya determinisme sosial yang mengabaikan kondisi ekologis. Namun keduanya menunjuk ke arah yang sama: proyek pengukuran keberlanjutan korporasi, sebagaimana dijalankan hari ini, lebih banyak melayani stabilitas naratif pasar modal ketimbang keadilan sosial-ekologis yang sesungguhnya.

Untuk memudahkan pembaca yang ingin menangkap perbedaan dan persamaan keduanya secara sekilas, berikut ringkasannya:

Aspek	McMahon, McCullagh & O’Regan (2026)	Wong & Lockie (2026)
Disiplin asal	Sosiologi pengetahuan (Sociology of Knowledge)	Sosiologi lingkungan (Environmental Sociology)
Objek kritik utama	Peran akademisi dalam melegitimasi rating ESG	Determinisme sosial dalam studi sosiologis atas green finance
Landasan teoretis	Konstruksi sosial pengetahuan (Berger & Luckmann), komensurasi (Espeland & Stevens), etnostatistika (Gephart)	Anti-eksepsionalisme manusia (Dunlap & Catton), valuation studies, teori jaringan-aktor
Unit analisis	Literatur akademik tentang rating ESG (ratusan artikel Q1/Q2)	Pasar keuangan hijau sebagai arena sosio-ekologis
Tesis inti	Rating ESG distabilkan sebagai objek pengetahuan yang sah lewat penggunaan akademis yang tidak kritis, bukan lewat kebenaran empirisnya	Studi green finance memperlakukan alam sebagai objek pasif, mengabaikan agensi ekologis non-manusia
Sikap terhadap reformasi teknis (transparansi, konvergensi rating)	Skeptis—dianggap solusi teknokratis yang tak menyentuh soal validitas konstruk	Tidak jadi fokus utama; lebih menyoroti kerangka epistemik yang perlu dibuka
Konteks politik yang disinggung	Serangan anti-ESG di AS (surat 21 negara bagian, 2025) sebagai gejala, bukan fokus	Serangan ‘anti-woke’ terhadap green finance di AS, Eropa, dan Asia sebagai titik berangkat
Isu keadilan yang diangkat	Dominasi penyedia rating Barat, keterwakilan pasar berkembang yang timpang	Warisan kolonial dalam pasar karbon, ketimpangan Global Utara–Selatan, dimensi gender
Agenda ke depan	Ajakan bagi peneliti kritis untuk terus menjadi ‘duri’ bagi riset positivis, tanpa peta jalan operasional yang rinci	Empat agenda riset konkret: cara mengetahui, cara menilai, efek pasar global-lokal, dan sifat gender dari keuangan hijau
Nada keseluruhan	Tajam, hampir menuduh; dekonstruktif	Reflektif dan membangun; mengajak keterlibatan lebih aktif
Kekuatan utama	Genealogi dan ketajaman epistemologis yang runtut	Kepekaan membedakan kritik substantif dari retorika politik oportunistik
Keterbatasan utama	Minim jalan keluar praktis bagi praktisi	Agenda agensi non-manusia masih jauh dari aplikasi kebijakan konkret

Apa yang Bisa Dipetik Praktisi ESG dari Sosiologi?

Bagi saya yang setiap hari bergelut dengan keluh kesah perusahaan-perusahaan yang menyandarkan diri pada roadmap OJK, taksonomi hijau, dan tekanan investor untuk skor ESG yang “bagus”, membaca kedua tulisan ini bukan ajakan untuk sinis dan meninggalkan lapangan. Justru sebaliknya. Ia adalah pengingat bahwa alat ukur yang kita pakai sehari-hari bukan cermin netral atas realitas, melainkan hasil pertarungan kepentingan yang dibekukan menjadi angka. Ketika seorang analis ESG di Jakarta menerima skor dari penyedia rating global tanpa pernah bertanya apa yang sesungguhnya diukur, tanpa mempertanyakan mengapa metodologi setebal 273 halaman untuk industri perbankan itu diam-diam memprioritaskan risiko finansial di atas dampak sosial-ekologis, ia sedang berpartisipasi dalam proses legitimasi yang persis digambarkan McMahon dkk., hanya dengan lokasi geografis yang berbeda. Dan, dari pembacaan situasi mutakhir, ada tiga hal yang saya kira layak menjadi agenda bagi praktisi keberlanjutan perusahaan di Indonesia.

Pertama, kita perlu lebih berani memisahkan bahasa: berhenti menyebut skor ESG sebagai ukuran keberlanjutan atau kinerja CSR, lantaran keduanya jelas bukan itu, sebagaimana ditunjukkan Clément dkk. yang dikutip McMahon—sebuah kejujuran bahasa yang sederhana namun jarang dipraktikkan bahkan di forum-forum profesional kita sendiri. Kedua, agenda riset Wong dan Lockie tentang efek pembuatan pasar global-lokal terasa sangat relevan bagi kawasan kita: perbandingan bank Vietnam dan Singapura yang mereka angkat semestinya menjadi undangan bagi sosiolog Indonesia untuk meneliti bagaimana OJK, bank BUMN, dan lembaga keuangan lokal kita sendiri sekadar menjadi rule-taker atau, dengan keberanian yang tepat, rule-maker bagi taksonomi hijau kawasan—alih-alih sekadar mengadopsi standar Eropa dan Amerika Utara secara mentah. Ketiga, dan mungkin paling penting, sosiologi—dengan tradisi panjangnya dalam analisis kekuasaan, ketimpangan struktural, dan konstruksi sosial atas pengetahuan—punya peran yang belum banyak dimanfaatkan untuk membedah bagaimana skor ESG di kawasan pertambangan nikel atau batubara kita, misalnya, bisa jadi tak berbeda dengan yang dikritik kedua artikel ini: rapi secara metodologi, namun buta terhadap suara komunitas adat dan ekosistem yang justru paling terdampak.

Ada satu catatan penutup yang ingin saya tambahkan, sebagai orang yang sesekali menulis artikel ilmiah dan menghabiskan sebagian besar waktu di dunia konsultansi. Kedua artikel ini, betapapun tajamnya, ditulis dari posisi yang relatif aman: jurnal akuntansi kritis dan sosiologi lingkungan di tempat kritik terhadap kapital finansial tidak menimbulkan risiko kehilangan klien atau proyek. Bagi praktisi di Indonesia, mengadopsi kritik semacam ini bukan tanpa ongkos—ia bisa dibaca sebagai sikap anti-investasi di tengah kebutuhan pembiayaan transisi energi dan hilirisasi mineral kritis yang sangat besar. Justru di sinilah pekerjaan rumah yang sesungguhnya dimulai: bagaimana menerjemahkan kejujuran epistemologis McMahon, McCullagh, O’Regan, Wong, dan Lockie ke dalam praktik konsultansi yang tetap bisa membantu klien memenuhi kewajiban regulasi OJK atau CSRD tanpa ikut menyuburkan ilusi bahwa satu angka gabungan yang dikeluarkan lembaga pemeringkat ESG bisa mewakili kompleksitas dampak sosial-ekologis sebuah tambang nikel atau pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa).

Kejutan yang menyenangkan dari menemukan kedua artikel ini, pada akhirnya, bukan hanya soal validasi bagi sosiologi kritis yang rasanya lama saya tak temukan di ruang keberlanjutan dan keberlanjutan perusahaan. Keduanya adalah pengingat bahwa disiplin yang mengajarkan saya untuk selalu bertanya “atas nama siapa pengetahuan ini dibuat” masih sangat dibutuhkan, terutama ketika dunia konsultansi Indonesia benar-benar sedang dimabuk ESG.

Editor: Abul Muamar

GNA Membership Banner

Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.

Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.

Join Membership Bermitra dengan Kami

Jalal

Website | + posts

Jalal adalah Penasihat Senior Green Network Asia. Ia seorang konsultan, penasihat, dan provokator keberlanjutan dengan pengalaman lebih dari 25 tahun. Ia telah bekerja untuk beberapa lembaga multilateral dan perusahaan nasional maupun multinasional dalam kapasitas sebagai subject matter expert, penasihat, maupun anggota board committee terkait CSR, keberlanjutan dan ESG; menjadi pendiri dan principal consultant di beberapa konsultan keberlanjutan; juga duduk di berbagai board dan menjadi sukarelawan di organisasi sosial yang seluruhnya mempromosikan keberlanjutan.