Mengintegrasikan Hak Anak dalam Kebijakan Bisnis dan HAM - Green Network Asia

Setiap hari, anak-anak bersinggungan dengan dunia usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, menjadikan mereka sebagai pemangku kepentingan yang penting. Namun, kenyataannya, kehadiran dan suara anak-anak sering kali diabaikan dalam kebijakan menyangkut bisnis. Hal ini mesti dibenahi mengingat peran anak-anak dalam bisnis dan kerangka hak asasi manusia (HAM) sangatlah penting untuk melindungi kesejahteraan dan kesehatan mereka.

Anak-anak dalam Bisnis dan HAM

Anak-anak berusia di bawah 18 tahun merupakan sepertiga dari populasi dunia. Mereka bersinggungan dengan bisnis setiap hari dengan berbagai cara, mulai dari mengonsumsi barang hingga menjadi anggota keluarga karyawan. Pada gilirannya, dunia usaha memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak anak dan bertanggung jawab ketika terjadi pelanggaran.

PBB telah menerbitkan Prinsip-Prinsip Panduan tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, yang dapat diterapkan oleh negara-negara di dunia melalui Rencana Aksi Nasional (RAN). Terkait hal ini, UNICEF telah menerbitkan sebuah laporan yang menyediakan panduan tentang bagaimana menjalankan hal tersebut dalam RAN dan kebijakan terkait lainnya.

Perangkat untuk Rencana Aksi Nasional

Laporan bertajuk “Hak Anak dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia” dikembangkan oleh UNICEF, dengan kemitraan bersama International Corporate Accountability Round Table (ICAR) dan Danish Institute for Human Rights (DIHR). Sebelumnya, kedua organisasi tersebut telah membuat Perangkat RAN, sebuah landasan untuk pengembangan dan pemantauan RAN.

Laporan tersebut menawarkan dua perangkat aplikasi untuk membantu mengintegrasikan dan memantau hak-hak anak dalam RAN. Alat pertama disebut Daftar Periksa RAN Hak-Hak Anak, yang menekankan bahwa pemerintah harus terlibat langsung dengan anak-anak melalui pemangku kepentingan anak dalam pemerintahan dan organisasi. Dokumen tersebut merekomendasikan sepuluh tindakan yang harus diikuti oleh pemerintah untuk memastikan bahwa perhatian dan pendapat anak-anak dipertimbangkan secara memadai dalam proses pengembangan RAN.

Alat kedua, yang disebut Kerangka Penilaian Dasar Nasional Hak-Hak Anak, menyoroti empat bidang implementasi utama untuk mengintegrasikan hak-hak anak ke dalam isi RAN:

Kerangka hukum dan kebijakan: Mengumpulkan informasi tentang tingkat implementasi pemerintah terhadap kerangka hukum dan tata kelola mengenai hak-hak anak.
Inisiatif dan respons mengenai hak-hak anak: Mengumpulkan informasi mengenai inisiatif dan tanggapan lokal terhadap hak-hak anak dalam konteks bisnis.
Bidang penerapan: Mengumpulkan informasi mengenai bidang-bidang utama penerapan hak-hak anak, termasuk pekerja anak, pekerjaan yang layak bagi orang tua dan pengasuh, serta keamanan produk dan pemasaran.
Konteks: Mengumpulkan informasi mengenai konteks lokal suatu negara melalui sumber-sumber internasional dan lokal.

Mendukung Kesejahteraan Anak

Mengakui dan memitigasi dampak bisnis terhadap hak asasi manusia dan aspek sosial lainnya sangatlah penting di tengah upaya menuju praktik yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil harus memanfaatkan perangkat-perangkat di atas dan kerangka kerja sejenis untuk memastikan suara dan pengalaman anak-anak diakui dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.

Editor: Nazalea Kusuma

Penerjemah: Abul Muamar

Baca juga versi asli artikel ini dalam bahasa Inggris di Green Network Asia

Kresentia Madina

Reporter at Green Network Asia | Website | + posts

Madina adalah Asisten Manajer Publikasi Digital di Green Network Asia. Ia adalah lulusan Program Studi Sastra Inggris dari Universitas Indonesia. Madina memiliki 3 tahun pengalaman profesional dalam publikasi digital internasional, program, dan kemitraan GNA, khususnya dalam isu-isu sosial dan budaya.