Pemberantasan Kemiskinan Global Jalan di Tempat, Apa yang Mesti Dilakukan?
Foto: Freepik.
Kesejahteraan bagi semua orang tidak akan mungkin terwujud tanpa mengatasi akar kemiskinan dan ketimpangan. Selama puluhan tahun, banyak negara yang telah berupaya meningkatkan kesejahteraan penduduknya, namun terhambat secara signifikan oleh peristiwa-peristiwa besar seperti pandemi dan konflik. Dalam laporan terintegrasi pertamanya sejak pandemi COVID-19, Bank Dunia mengeksplorasi perkembangan, tantangan, dan peluang terkini dalam pemberantasan kemiskinan secara global.
Pemberantasan Kemiskinan Jalan di Tempat
Kemiskinan membatasi peluang seseorang untuk berkembang dalam kehidupan. Pada dasarnya, kemiskinan merupakan masalah struktural dan multidimensi, yang ditandai dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kurangnya akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas.
Upaya-upaya untuk memberantas kemiskinan telah berlangsung selama puluhan tahun. Namun, laporan Bank Dunia menunjukkan perkembangan yang stagnan antara tahun 2019 hingga 2024. Jumlah orang yang hidup dengan pendapatan kurang dari $6,85 (sekitar Rp107 ribu) per hari, mengacu pada definisi kemiskinan yang diadopsi di negara-negara berpenghasilan menengah ke atas, tidak berubah sejak tahun 1990 karena pertumbuhan populasi. Selain itu, laporan tersebut juga mencatat bahwa polikrisis turut berkontribusi dalam memperlambat laju pemberantasan kemiskinan.
Polikrisis ditandai oleh adanya berbagai krisis yang berlipat ganda dan saling tumpang tindih yang terjadi secara bersamaan, dan gesekan antara krisis-krisis tersebut memperbesar dampak keseluruhannya. Saat ini, dunia sedang bergulat dengan krisis iklim dan konflik geopolitik, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Krisis-krisis yang saling terkait ini berdampak besar terhadap negara-negara berpendapatan rendah dan masyarakat termiskin karena ketidakmampuan negara-negara tersebut dalam menghadapi guncangan. Laporan tersebut menyatakan bahwa sekitar 60–75% masyarakat miskin ekstrem di dunia tinggal di Afrika Sub-Sahara, dimana negara-negara tersebut sangat rentan terhadap perubahan iklim dan konflik.
Mewujudkan Pertumbuhan dan Kesejahteraan yang Inklusif
Jika pertumbuhan tidak dipercepat dan lebih inklusif, dibutuhkan waktu puluhan tahun untuk memberantas kemiskinan ekstrem, sementara akan semakin banyak orang yang terjerembab ke dalam lubang kemiskinan . Laporan tersebut menggarisbawahi pentingnya melacak rata-rata pertumbuhan ekonomi dan jurang ketimpangan di suatu negara. Yang disebutkan terakhir ini sangat penting karena jurang ketimpangan yang besar menandakan lambatnya mobilitas ekonomi, yang pada gilirannya dapat menghambat upaya pemberantasan kemiskinan.
Oleh karena itu, negara-negara di dunia harus segera mengambil tindakan penting untuk mendorong pasar tenaga kerja berfungsi lebih baik, berinvestasi pada produktivitas dan kemampuan masyarakat melalui pendidikan dan layanan kesehatan, serta memperluas jaring pengaman sosial yang tepat sasaran. Hal ini akan memungkinkan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan untuk berpartisipasi penuh dalam pasar tenaga kerja, sehingga meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain itu, upaya pengentasan kemiskinan juga harus mencakup perlindungan masyarakat dari kejadian cuaca ekstrem. Dalam skala yang lebih luas, hal ini mencakup penanganan akar permasalahan perubahan iklim, seperti emisi gas rumah kaca, untuk mencegah kerusakan lebih jauh. Pada akhirnya, pembuat kebijakan harus menemukan cara untuk meningkatkan kebijakan yang sinergis untuk membantu meningkatkan dan mengakomodir semua aspek di atas.
Tindakan Prioritas yang Diperlukan
Pemberantasan kemiskinan adalah misi global, yang berarti bahwa negara-negara di seluruh dunia berbagi tanggung jawab untuk mencapainya. Karena konteks dan kondisi berbeda-beda di setiap negara, pemerintah dan pembuat kebijakan harus menetapkan prioritas mereka secara tepat untuk menemukan solusi yang efektif dan inklusif terhadap masalah yang sudah berlangsung lama ini.
Laporan Bank Dunia memberikan pedoman mengenai tindakan spesifik yang dibutuhkan negara untuk mengatasi kemiskinan dari perspektif global:
- Negara-negara berpendapatan rendah dan rentan perlu memprioritaskan pengentasan kemiskinan dengan mendorong investasi pada sumber daya manusia, fisik, dan keuangan. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif dan dampak maksimal terhadap pemberantasan kemiskinan, negara-negara tersebut harus menciptakan lapangan kerja sekaligus memastikan bahwa masyarakat yang hidup dalam kemiskinan dapat memanfaatkan peluang tersebut melalui pendidikan dan kesehatan.
- Negara-negara berpendapatan menengah harus memprioritaskan pertumbuhan pendapatan yang dapat mengurangi kerentanan dan mengupayakan tindakan sinergis. Selain mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, negara-negara berpendapatan menengah juga harus mengurangi emisi karbonnya. Hal ini memerlukan identifikasi kebijakan sinergis yang dapat berkontribusi dan memperluas seluruh tujuan.
- Negara-negara berpenghasilan tinggi dan menengah ke atas dengan emisi tinggi harus mempercepat mitigasi untuk mencapai tujuan-tujuan yang saling terkait secara global sekaligus mengelola biaya transisi. Dengan meningkatkan upaya mengurangi emisi dan menerapkan transisi energi, negara-negara ini dapat secara signifikan mengubah risiko lingkungan hidup di seluruh dunia di masa depan.
Pada akhirnya, peran semua orang sangat dibutuhkan untuk mendorong kemajuan, terutama pemerintah, yang memikul tanggung jawab terberat bagi rakyat. Mewujudkan kesejahteraan bagi semua berarti membuka pintu bagi setiap orang untuk menciptakan kehidupan yang baik, tanpa meninggalkan seorang pun di belakang.
Baca laporannya di sini.
Editor: Nazalea Kusuma
Penerjemah: Abul Muamar
Baca juga versi asli artikel ini dalam bahasa Inggris di Green Network Asia
Madina adalah Asisten Manajer Publikasi Digital di Green Network Asia. Ia adalah lulusan Program Studi Sastra Inggris dari Universitas Indonesia. Madina memiliki 3 tahun pengalaman profesional dalam publikasi digital internasional, program, dan kemitraan GNA, khususnya dalam isu-isu sosial dan budaya.

Memahami Perjanjian Laut Lepas PBB
Menilik Langkah Indonesia Bergabung dengan Koalisi Pasar Karbon Global
Risiko dan Peluang Kabel Bawah Laut bagi Pembangunan Berkelanjutan
Tantangan dan Peluang Penerapan Pajak Karbon di Indonesia
Meningkatnya Serangan dan Kekerasan terhadap Pembela Lingkungan dan Tanah
Menyoal Ketentuan Upah Minimum dan Tantangan Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja