Australia Godok RUU Hak Perumahan untuk Atasi Krisis Perumahan - Green Network Asia

Pertumbuhan populasi telah menimbulkan tantangan baru dalam banyak aspek kehidupan, termasuk perumahan. Bahkan kini, krisis perumahan merupakan pengejawantahan dari masalah kemiskinan dan kesenjangan. Pada Juni 2024, Parlemen Australia mengusulkan RUU Rencana Perumahan dan Tunawisma Nasional 2024 untuk mengakui hak warga atas perumahan yang layak.

Krisis Perumahan Australia

“Krisis perumahan yang kita alami tidak dapat disangkal. Ini adalah krisis yang sudah berlangsung lama, yang pada dasarnya didorong oleh kegagalan untuk menyediakan semua jenis perumahan yang cukup – mulai dari perumahan sosial hingga pasar kepemilikan rumah,” kata Susan Lloyd‑Hurwitz, Ketua Dewan Pasokan dan Keterjangkauan Perumahan Nasional Australia.

Krisis perumahan di Australia merupakan masalah yang terus-menerus terjadi. Pada tahun 2021, lebih dari 120.000 orang di negara tersebut menjadi tunawisma. Banyak faktor yang menyebabkan masalah ini. Data Homelessness Australia menunjukkan bahwa 52% orang yang mencari layanan tunawisma memiliki masalah dengan keterjangkauan sewa. Dewan Pasokan dan Keterjangkauan Perumahan Nasional juga memasukkan peningkatan migrasi, kenaikan suku bunga, dan inflasi biaya sebagai salah satu alasannya.

Sementara itu, Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mengakui hak atas perumahan yang layak. Parlemen Australia berencana untuk memperkenalkan hak ini dalam rancangan undang-undang baru yang diusulkan pada Juni 2024.

Hak atas Perumahan

RUU Rencana Perumahan dan Tunawisma Nasional 2024 bertujuan untuk “mengakui bahwa hak atas perumahan yang layak adalah hak asasi manusia mendasar yang ditegaskan dalam hukum internasional.” Hal ini termasuk penentuan nasib sendiri masyarakat adat dalam kebijakan perumahan. Konvensi ini juga mengakui hak untuk membangun komunitas yang berkelanjutan dan inklusif serta mendukung peningkatan hasil perumahan.

Berdasarkan RUU tersebut, Rencana Perumahan dan Tunawisma Nasional harus dikembangkan setiap sepuluh tahun. Hal ini harus dipersiapkan secara kolaboratif dengan organisasi masyarakat sipil dan perwakilan masyarakat yang kurang beruntung dalam sistem perumahan yang pernah mengalami kebutuhan perumahan dan tunawisma.

Selain itu, RUU tersebut juga mencakup pendirian kantor penasehat dan advokasi. Dewan Konsumen Perumahan Nasional akan memberikan nasihat kepada Menteri Perumahan mengenai efektivitas rencana tersebut dari sudut pandang konsumen. Sementara itu, Advokat Perumahan dan Tunawisma Nasional akan menjalankan fungsi advokasi, seperti memantau pelaksanaan rencana dan serta meningkatkan kesadaran akan krisis perumahan.

Menteri harus menyampaikan laporan mengenai efektivitas rencana tersebut setiap tiga tahun. Selain itu, badan perumahan independen Housing Australia, yang akan membantu Menteri dalam implementasi rencana tersebut, harus menyerahkan tinjauan terhadap setiap rencana pada akhir tahun kesembilan.

Mengatasi Aspek Lainnya

Mengingat krisis perumahan merupakan permasalahan yang kompleks dan terjadi di seluruh dunia, penyelesaiannya memerlukan kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil. Pada akhirnya, pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam mengatasi krisis perumahan harus mencakup berbagai aspek untuk memastikan kesetaraan bagi semua orang.

Editor: Nazalea Kusuma

Penerjemah: Abul Muamar

Baca juga versi asli artikel ini dalam bahasa Inggris di Green Network Asia

Kresentia Madina

Reporter at Green Network Asia | Website | + posts

Madina adalah Asisten Manajer Publikasi Digital di Green Network Asia. Ia adalah lulusan Program Studi Sastra Inggris dari Universitas Indonesia. Madina memiliki 3 tahun pengalaman profesional dalam publikasi digital internasional, program, dan kemitraan GNA, khususnya dalam isu-isu sosial dan budaya.