Denmark Usulkan Pemberlakuan Pajak Karbon Sektor Peternakan - Green Network Asia

Peternakan dikenal dengan emisi karbonnya yang relatif besar. Peternakan sapi dan babi, misalnya, menghasilkan gas metana dari proses pencernaannya. Gas metana adalah bentuk lain dari emisi karbon yang lebih kuat dibandingkan karbon dioksida. Terkait hal ini, pada Juni 2024, Pemerintah Denmark mengusulkan pemberlakuan pajak karbon sektor peternakan sebagai bagian dari misi untuk mencapai netralitas iklim.

Emisi Peternakan

Peternakan memainkan peran besar dalam perekonomian Denmark. Namun, peternakan merupakan salah satu kontributor signifikan emisi gas rumah kaca. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), rantai pasok peternakan menyumbang 14,5% emisi gas rumah kaca antropogenik global. Statistik Denmark melaporkan bahwa seekor sapi dapat menghasilkan sekitar enam metrik ton setara CO2 setiap tahunnya. Oleh karena itu, Pemerintah Denmark memandang penting untuk melakukan reformasi sektor peternakan demi menjaga perekonomian negara sekaligus mencapai target emisi nol bersih.

Pada Juni 2024, Pemerintah Denmark dan partai-partai Tripartit Hijau mencapai kesepakatan untuk melakukan reformasi struktural di sektor pertanian negara tersebut. Perjanjian tersebut mencakup pajak karbon sektor peternakan, di mana pemerintah akan mengenakan pajak kepada para peternak atas emisi yang dihasilkan oleh sapi, domba, dan babi mereka.

Pajak Karbon Sektor Peternakan Denmark

Apabila kebijakan pajak ini terealisasi, para peternak Denmark harus membayar 300 kroner (setara Rp459.691 dengan kurs 1 kroner = Rp1.532 per 2 Juli 2024) per ton setara karbon dioksida mulai tahun 2030. Pajak tersebut akan meningkat menjadi 750 kroner (setara Rp1.149.057) pada tahun 2035. Namun, para peternak juga dikenakan pengurangan pajak penghasilan sebesar 60%. Dengan demikian, peternak hanya akan membayar 120 kroner (setara Rp183.844) per ton pada tahun 2030 dan 300 kroner (setara Rp459.610) pada tahun 2035.

Usulan pajak tersebut masih memerlukan persetujuan parlemen yang memiliki 179 kursi dan akan disahkan setelah mendapat konsensus. Sebelumnya, pemerintah, perwakilan petani, pelaku industri, dan serikat pekerja telah mencapai kompromi mengenai pajak karbon sektor peternakan. Kesepakatan dicapai setelah protes yang dilakukan para petani Eropa selama berbulan-bulan atas langkah-langkah dan peraturan mitigasi iklim yang berdampak negatif terhadap pendapatan mereka.

Pajak peternakan merupakan salah satu komponen utama perjanjian yang ditandatangani oleh pemerintah Denmark dan perwakilan Tripartit Hijau untuk mengurangi emisi Denmark sebesar 1,8 juta ton CO2e pada tahun 2030.

Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Løkke Rasmussen, menyebut hal ini sebagai restrukturisasi terbesar yang terjadi di Denmark. “Pada saat yang sama, kami akan menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan pajak karbon dioksida di sektor peternakan. Ini adalah contoh lain dari apa yang bisa kami capai ketika kami menjalankan politik di jalan tengah,” ujarnya.

Sementara itu, target dan aksi lainnya yang dilakukan Denmark adalah membentuk Dana Kawasan Hijau dengan inisiatif seperti restorasi hutan, akuisisi lahan strategis, pengurangan nitrogen, dan menargetkan setidaknya 20% kawasan lindung.

Editor: Lalita Fitrianti

Penerjemah: Abul Muamar

Baca juga versi asli artikel ini dalam bahasa Inggris di Green Network Asia

Kresentia Madina

Reporter at Green Network Asia | Website | + posts

Madina adalah Asisten Manajer Publikasi Digital di Green Network Asia. Ia adalah lulusan Program Studi Sastra Inggris dari Universitas Indonesia. Madina memiliki 3 tahun pengalaman profesional dalam publikasi digital internasional, program, dan kemitraan GNA, khususnya dalam isu-isu sosial dan budaya.