Perlindungan Lingkungan dan HAM untuk Pasar Karbon PBB - Green Network Asia

Di tengah upaya dekarbonisasi di seluruh dunia, pasar karbon muncul sebagai salah satu solusi potensial bagi organisasi untuk menekan emisi. Namun, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan pasar karbon berjalan sesuai tujuan tanpa merugikan manusia dan lingkungan. Menjelang COP29, badan-badan di bawah Perjanjian Paris telah menyepakati perlindungan wajib terhadap lingkungan dan hak asasi manusia (HAM) untuk Pasar Karbon PBB.

Peluang dan Tantangan

Pasar karbon memungkinkan pemerintah, dunia usaha, dan organisasi untuk membeli dan menjual kredit karbon sebagai bagian dari upaya dekarbonisasi. Mekanisme ini telah mendapat sorotan dalam beberapa tahun terakhir dan dianggap sebagai potensi hemat biaya oleh banyak pihak. Menurut Laporan Kesenjangan Emisi 2021, pemanfaatan pasar karbon secara penuh dapat menghemat biaya hingga 40-60% pada tahun 2030.

Namun banyak yang meragukan mekanisme perdagangan karbon. Misalnya, para ahli ekologi telah memperingatkan tentang bahaya memprioritaskan pasar karbon di atas keperluan melindungi keanekaragaman hayati dan konservasi ekosistem. Praktik-praktik tertentu dapat menyebabkan kepunahan tanaman alami dan meningkatkan potensi kebakaran hutan.

Selain itu, banyak juga yang mewaspadai siasat perusahaan dalam berpartisipasi di pasar karbon tanpa memiliki strategi nyata untuk mengubah praktik bisnis mereka menjadi lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan, yang dikenal sebagai tindakan greenwashing. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme, kerangka kerja, dan pengungkapan yang jelas untuk memastikan praktik perdagangan karbon yang bertanggung jawab.

Perlindungan Lingkungan dan Hak Asasi Manusia

Pasar karbon internasional diatur berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Paris. Berdasarkan pasal tersebut, negara-negara diperbolehkan memperdagangkan kredit karbon yang diperoleh dari pengurangan emisi gas rumah kaca untuk membantu negara lain memenuhi target iklim mereka. Pada tahun 2023, 143 dari 154 pihak menyebutkan rencana dan kemungkinan penggunaan kredit karbon berdasarkan ketentuan Pasal 6 untuk mencapai target nasional.

Mengingat potensi kelemahan mekanisme ini dan meningkatnya kebutuhan akan peraturan, Badan Pengawas yang bertanggung jawab untuk membentuk Pasar Karbon PBB telah menyetujui upaya perlindungan lingkungan hidup dan HAM yang bersifat wajib pada Oktober 2024. Berdasarkan kerangka kerja ini, pihak-pihak yang berpartisipasi dalam Mekanisme Pengkreditan Perjanjian Paris PBB harus mengidentifikasi, mengevaluasi, menghindari, meminimalkan, dan memitigasi potensi risiko yang terkait dengan proyek kredit karbon.

Selain itu, peraturan ini juga melindungi hak-hak lingkungan dan sosial melalui perangkat wajib yang menilai dan memantau dampak proyek sepanjang masih berjalan. Awal tahun ini, Badan Pengawas juga menyepakati mekanisme yang memungkinkan masyarakat yang terkena dampak proyek pasar karbon untuk mengajukan pengaduan, dengan tujuan untuk lebih melindungi HAM.

Mengembangkan Praktik Pasar Karbon yang Bertanggung Jawab

Untuk langkah selanjutnya, Badan Pengawas akan menyelesaikan dua dokumen penting yang diperlukan untuk menerapkan aturan tersebut. Badan ini juga telah secara resmi mengadopsi Alat Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Tool) untuk pemantauan dan penilaian dan akan meninjau dan memperbaruinya setiap 18 bulan berdasarkan masukan dari para pemangku kepentingan.

“Pengamanan ini tidak akan statis – kami akan terus mengulangi dan memperkuatnya dari waktu ke waktu,” kata Maria Al Jishi, Ketua Badan Pengawas yang bertanggung jawab menerapkan Mekanisme Kredit Karbon Perjanjian Paris.

Penerjemah: Abul Muamar\

Baca juga versi asli artikel ini dalam bahasa Inggris di Green Network Asia

Kresentia Madina

Reporter at Green Network Asia | Website | + posts

Madina adalah Asisten Manajer Publikasi Digital di Green Network Asia. Ia adalah lulusan Program Studi Sastra Inggris dari Universitas Indonesia. Madina memiliki 3 tahun pengalaman profesional dalam publikasi digital internasional, program, dan kemitraan GNA, khususnya dalam isu-isu sosial dan budaya.

Kresentia Madina

Overpopulasi Ikan Sapu-Sapu di Sungai Ciliwung: Pemulihan Lingkungan atau Bahaya?

Perlawanan Pekerja Gig di India terhadap Tekanan Layanan Pengantaran 10 Menit

Melonjaknya Konflik Agraria: Mendorong Penyelesaian berbasis HAM

Gerakan Komunitas Akar Rumput dalam Memperluas Konservasi Air Tanah yang Kian Menyusut

Pencabutan Izin Usaha di Kawasan Hutan: Bagaimana Pemulihan Ekosistem dan Penanganan Dampak Sosial-Ekonomi?

Mengintegrasikan Isu Lingkungan, Perubahan Iklim, dan Keberlanjutan ke dalam Sistem Pendidikan

Tentang Kami

Peluang dan Tantangan

Perlindungan Lingkungan dan Hak Asasi Manusia

Mengembangkan Praktik Pasar Karbon yang Bertanggung Jawab

Kresentia Madina

Telusuri GNA Knowledge Hub

Overpopulasi Ikan Sapu-Sapu di Sungai Ciliwung: Pemulihan Lingkungan atau Bahaya?

Perlawanan Pekerja Gig di India terhadap Tekanan Layanan Pengantaran 10 Menit

Melonjaknya Konflik Agraria: Mendorong Penyelesaian berbasis HAM

Gerakan Komunitas Akar Rumput dalam Memperluas Konservasi Air Tanah yang Kian Menyusut

Pencabutan Izin Usaha di Kawasan Hutan: Bagaimana Pemulihan Ekosistem dan Penanganan Dampak Sosial-Ekonomi?

Mengintegrasikan Isu Lingkungan, Perubahan Iklim, dan Keberlanjutan ke dalam Sistem Pendidikan

Tentang Kami