Reformasi Keuangan Global dan Komitmen Multilateral untuk Tingkatkan Pencapaian SDG - Green Network Asia

Pada tahun 2015, para pemimpin dunia mengadopsi komitmen global untuk mendorong kesejahteraan manusia dan Bumi melalui 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Setengah jalan menuju Agenda 2030, ada berbagai kemajuan, tantangan, dan perkembangan selama kurang lebih delapan tahun. Laporan Pembangunan Berkelanjutan 2023 yang dirilis oleh SDG Index memberikan gambaran pencapaian SDG saat ini, menekankan pentingnya reformasi keuangan dan komitmen multilateral.

Pencapaian SDG Saat Ini

Disusun oleh SDG Transformation Center, Laporan Pembangunan Berkelanjutan 2023 menggabungkan data dan analisis yang dihasilkan oleh organisasi internasional, organisasi masyarakat sipil, dan pusat penelitian untuk meninjau perkembangan tahunan SDGs yang diadopsi oleh 193 Negara Anggota PBB pada tahun 2015.

Secara umum, laporan tersebut mengungkap bahwa perkembangan SDG berada di luar jalur. Sepanjang 2015-2019, kondisi dunia sebenarnya mulai membaik, namun pandemi, perang, dan berbagai krisis lainnya menjadi batu sandungan dan menyebabkan stagnasi. Hanya sekitar 18% dari target SDGs yang sesuai dengan agenda tahun 2030. Sementara itu, 67% target lainnya menunjukkan perkembangan terbatas, dan 15% mengalami kemunduran.

Target-target menyangkut kesehatan dan kesejahteraan, kesetaraan gender, dan aksesibilitas infrastruktur menunjukkan tren yang meningkat. Namun, berbagai negara masih berjuang untuk mencapai target SDGs terkait iklim, keanekaragaman hayati, dan sistem pangan berkelanjutan, termasuk negara dengan kinerja tertinggi menurut SDG Index.

Limpahan Internasional & Stimulus SDG

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bersifat kolektif dan saling berkaitan. Laporan tersebut menyampaikan bahwa efek limpahan internasional telah mempengaruhi pencapaian SDGs. Limpahan terjadi ketika tindakan satu negara berdampak positif atau negatif terhadap kemampuan negara lain untuk mencapai SDGs. Limpahan terbesar dihasilkan terutama oleh negara-negara berpenghasilan tinggi karena konsumsi yang tidak berkelanjutan, kerahasiaan keuangan, dan adanya suaka pajak.

Dalam hal ini, pemerintah negara-negara di dunia harus memastikan implementasi SDG di dalam dan luar negeri. Pada skala nasional, negara-negara dapat menerapkan empat kebijakan signifikan untuk mengekang limpahan internasional yang negatif: penetapan target, manajemen publik, regulasi, serta kebijakan dan pembiayaan fiskal.

Pada skala internasional, tata kelola global dan arsitektur keuangan kontekstual diperlukan untuk perkembangan pencapaian SDG. Di pertengahan Agenda 2030, seruan adopsi dan implementasi Stimulus SDG semakin kencang. Selain itu, laporan tersebut juga menyerukan reformasi Arsitektur Keuangan Global yang dianggap sudah tidak relevan dan efektif lagi.

Ada enam bidang prioritas reformasi, yaitu:

Meningkatkan pendanaan kepada pemerintah pusat dan daerah serta bisnis swasta secara signifikan untuk melaksanakan investasi SDGs yang dibutuhkan.
Merevisi sistem peringkat kredit dan metrik keberlanjutan utang untuk memfasilitasi pembangunan berkelanjutan jangka panjang.
Merevisi struktur likuiditas untuk negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah untuk mencegah krisis keuangan.
Membuat kriteria wajib dan disepakati secara internasional terkait keuangan berkelanjutan untuk semua lembaga keuangan publik.
Menyelaraskan arus investasi bisnis swasta dengan SDGs melalui perencanaan, regulasi, pelaporan, dan pengawasan nasional yang lebih baik.
Mereformasi kerangka kelembagaan yang ada saat ini dan mengembangkan mekanisme baru untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan penyebaran kerja sama internasional, dan memantau perkembangan secara terbuka dan tepat waktu.

Baca laporan selengkapnya di sini.

Penerjemah: Abul Muamar

Versi asli artikel ini diterbitkan dalam bahasa Inggris di platform media digital Green Network Asia – Internasional.

Kresentia Madina

Reporter at Green Network Asia | Website | + posts

Madina adalah Asisten Manajer Publikasi Digital di Green Network Asia. Ia adalah lulusan Program Studi Sastra Inggris dari Universitas Indonesia. Madina memiliki 3 tahun pengalaman profesional dalam publikasi digital internasional, program, dan kemitraan GNA, khususnya dalam isu-isu sosial dan budaya.