Afrika Selatan Sahkan Undang-Undang Perubahan Iklim - Green Network Asia

Mengatasi perubahan iklim adalah tanggung jawab kita bersama. Itu sebabnya, negara-negara dunia, terutama yang menandatangani Perjanjian Paris, bertanggung jawab untuk mengelola emisi gas rumah kaca mereka. Terkait hal ini, Afrika Selatan mengesahkan Undang-Undang Perubahan Iklim pada Juli 2024 untuk mendorong respons yang efektif terhadap perubahan iklim.

Undang-Undang Perubahan Iklim Afrika Selatan

Rancangan UU Perubahan Iklim pertama kali diperkenalkan oleh Menteri Kehutanan, Perikanan, dan Lingkungan Hidup Afrika Selatan pada Februari 2022. Setelah dua tahun proses legislasi, Presiden Cyril Ramaphosa menandatanganinya menjadi undang-undang pada Juli 2024.

Tujuan dari UU ini adalah untuk mengembangkan respons yang efektif terhadap perubahan iklim di Afrika Selatan, termasuk mengupayakan transisi jangka panjang dan adil menuju perekonomian dan masyarakat yang rendah karbon dan berketahanan iklim. UU ini dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi antara departemen sektor nasional dalam memberikan respons terintegrasi dan mengelola dampak perubahan iklim.

UU tersebut mengharuskan Pemerintah Afrika Selatan untuk mengembangkan dan menerbitkan Strategi dan Rencana Adaptasi Nasional dalam waktu dua tahun sejak disahkan. Tujuannya adalah untuk mengurangi kerentanan terkait perubahan iklim, memperkuat ketahanan, dan meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat, perekonomian, dan lingkungan.

Kemudian, dalam waktu satu tahun setelah Rencana ini diterbitkan, pemerintah provinsi, metropolitan, dan kota harus melakukan penilaian terhadap wilayah mereka dan memberikan masukan yang diperlukan terhadap Rencana tersebut sesuai dengan kondisi iklim masing-masing wilayah.

Mewujudkan Keseimbangan

Pada tahun 2021, emisi CO2 Afrika Selatan mencapai 391.746 Mt CO2 atau 1,2% dari total emisi CO2 global. Pada tahun yang sama, gabungan China, Amerika Serikat, negara-negara UE27, India, Rusia, dan Jepang menyumbang 67,8% emisi CO2 fosil global.

Meski jauh lebih kecil dibandingkan emisi gabungan negara-negara tersebut, data dari Badan Energi Internasional menyatakan bahwa emisi CO2 Afrika Selatan meningkat sebesar 40% antara tahun 2000 hingga 2021. Bahan bakar fosil menyumbang sebagian besar emisi CO2 di sektor energi, dengan batubara menyumbang 83% total emisi CO2 dari pembakaran bahan bakar.

Pada saat yang sama, perekonomian Afrika Selatan sebagian besar masih bergantung pada penggunaan batu bara. Menurut Climate Transparency, sektor pertambangan batubara mempekerjakan lebih dari 90.000 pekerja, yang dapat menimbulkan tantangan dalam proses transisi energi untuk mengurangi emisi. Sementara itu, dampak perubahan iklim dirasakan di berbagai sektor di negara ini, mulai dari pertanian dan produksi pangan hingga kesehatan manusia dan manajemen bencana. Hal ini menegaskan perlunya UU Perubahan Iklim untuk mencapai keseimbangan antara pengurangan emisi dan mendukung kesejahteraan manusia dan Bumi.

“Selain pengelolaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang diatur oleh legislasi, Undang-undang Perubahan Iklim membebankan tugas seluruh organ negara yang terkena dampak perubahan iklim untuk menyelaraskan kebijakan, peraturan, program, dan keputusan dengan prinsip dan objek dari undang-undang tersebut,” kata Makoma Lekalakala, Direktur Earthlife Afrika.

Undang-Undang Perubahan Iklim juga diharapkan dapat membuat Afrika Selatan mampu memenuhi komitmen Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) berdasarkan Perjanjian Paris.

Editor: Nazalea Kusuma

Penerjemah: Abul Muamar

Baca juga versi asli artikel ini dalam bahasa Inggris di Green Network Asia

Kresentia Madina

Reporter at Green Network Asia | Website | + posts

Madina adalah Asisten Manajer Publikasi Digital di Green Network Asia. Ia adalah lulusan Program Studi Sastra Inggris dari Universitas Indonesia. Madina memiliki 3 tahun pengalaman profesional dalam publikasi digital internasional, program, dan kemitraan GNA, khususnya dalam isu-isu sosial dan budaya.

Kresentia Madina

PSN Tebu Merauke: Penggusuran Masyarakat Adat dan Deforestasi yang Berlanjut

Memperkuat Ketahanan di Tengah Ketergantungan yang Kian Besar pada Infrastruktur Antariksa

Overpopulasi Ikan Sapu-Sapu di Sungai Ciliwung: Pemulihan Lingkungan atau Bahaya?

Perlawanan Pekerja Gig di India terhadap Tekanan Layanan Pengantaran 10 Menit

Melonjaknya Konflik Agraria: Mendorong Penyelesaian berbasis HAM

Gerakan Komunitas Akar Rumput dalam Memperluas Konservasi Air Tanah yang Kian Menyusut

Tentang Kami

Undang-Undang Perubahan Iklim Afrika Selatan

Mewujudkan Keseimbangan

Kresentia Madina

Telusuri GNA Knowledge Hub

PSN Tebu Merauke: Penggusuran Masyarakat Adat dan Deforestasi yang Berlanjut

Memperkuat Ketahanan di Tengah Ketergantungan yang Kian Besar pada Infrastruktur Antariksa

Overpopulasi Ikan Sapu-Sapu di Sungai Ciliwung: Pemulihan Lingkungan atau Bahaya?

Perlawanan Pekerja Gig di India terhadap Tekanan Layanan Pengantaran 10 Menit

Melonjaknya Konflik Agraria: Mendorong Penyelesaian berbasis HAM

Gerakan Komunitas Akar Rumput dalam Memperluas Konservasi Air Tanah yang Kian Menyusut

Tentang Kami