Mewujudkan Penanggulangan Bencana yang Responsif Gender dengan Rencana Aksi Gender Sendai
Foto: khanhhoangminh di Pexels.
Krisis iklim telah membuat dampak bencana jauh lebih buruk dari sebelumnya. Pada tahun 2015, Kerangka Kerja Sendai 2015-2030 diluncurkan untuk menyerukan tindakan kolaboratif antarpemangku kepentingan untuk mengurangi risiko bencana dan korban jiwa. Namun, yang juga harus dipahami, bencana juga menyebabkan dampak yang berkaitan dengan gender. Pada Maret 2024, UNDRR (Badan PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana) menerbitkan Rencana Aksi Gender Sendai untuk mempercepat upaya pengurangan risiko bencana yang responsif gender.
Kesenjangan Gender dalam Penanggulangan Bencana
Mengurangi risiko bencana dengan lensa responsif gender berarti memahami bahwa bencana menimbulkan dampak yang berbeda-beda terhadap masyarakat. Penelitian yang dikutip dalam laporan Bank Dunia menemukan bahwa dalam banyak kondisi, bencana alam lebih menurunkan harapan hidup perempuan dibandingkan laki-laki, baik itu secara langsung menyebabkan kematian perempuan maupun memperburuk kondisi kehidupan dan ekonomi perempuan. Laporan tersebut juga mengungkap bahwa keterbatasan akses perempuan terhadap informasi risiko bencana dan kurangnya lembaga merupakan penyebab utama kesenjangan ini.
Perempuan dan orang-orang dengan gender yang beragam seringkali terkena dampak yang lebih parah, namun datanya sulit diperoleh, terutama di tingkat lokal. Akibatnya, peraturan dan kebijakan nasional seringkali dibuat tanpa mempertimbangkan data spesifik gender. Sekalipun datanya tersedia, banyak pejabat pemerintahan dan aktor lain di lapangan yang tidak memiliki kapasitas memadai untuk memproses data tersebut.
Pengurangan risiko bencana yang responsif gender harus memasukkan kesetaraan gender sebagai tujuan kerangka legislatif dan kebijakan nasional. Hal ini sangat penting untuk memungkinkan adanya kejelasan peran dan tanggung jawab serta menjamin kecukupan anggaran dan investasi untuk implementasi, pemantauan, dan evaluasi.
Selain itu, mengatasi hambatan gender dalam sistem peringatan dini, memprioritaskan kesetaraan gender dalam program pemulihan, dan mencegah risiko kekerasan berbasis gender juga merupakan hal yang penting.
Rencana Aksi Gender Sendai
Rencana Aksi Gender Sendai bertujuan untuk memperbaiki implementasi Kerangka Kerja Sendai dengan meningkatkan alokasi sumber daya, kegiatan, dan dampak pengurangan risiko bencana yang responsif gender. Kerangka kerja ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko bencana terkait gender secara signifikan pada 2030.
Kerangka kerja ini memiliki sembilan tujuan yang terkait dengan empat prioritas Kerangka Kerja Sendai, yaitu:
- Meningkatkan ketersediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, pendapatan, dan disabilitas serta informasi kualitatif mengenai gender dan risiko bencana.
- Memanfaatkan analisis gender untuk menghasilkan dan menerapkan pengetahuan risiko bencana dalam pengambilan keputusan.
- Mengarusutamakan kesetaraan gender di seluruh undang-undang, kebijakan, strategi, rencana, dan lembaga pengurangan risiko bencana berdasarkan perjanjian dan kesepakatan internasional yang relevan.
- Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan perempuan dan pemangku kepentingan gender dalam tata kelola risiko bencana.
- Mengarusutamakan kriteria kesetaraan gender ke dalam investasi pembangunan berbasis informasi risiko dan pengurangan risiko bencana.
- Meningkatkan alokasi pendanaan dan meningkatkan akses terhadap pendanaan untuk inisiatif pengurangan risiko bencana yang memajukan kesetaraan gender.
- Menerapkan sistem peringatan dini multi-bahaya yang responsif gender dan inklusif serta tindakan antisipatifnya.
- Merencanakan dan berinvestasi dalam pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi bencana yang responsif gender.
- Menjamin akses terhadap kesehatan seksual dan reproduksi serta hak-hak reproduksi, serta pencegahan dan respons terhadap kekerasan berbasis gender dalam konteks bencana.
Sejalan dengan kerangka kerja utama, Rencana Aksi Gender Sendai juga menekankan kolaborasi antara pemerintah dan organisasi yang berfokus pada perempuan. Laporan tersebut juga memberikan 33 rekomendasi tindakan bagi para pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerah untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan seluruh perempuan dan anak perempuan dalam pengurangan risiko bencana.
Pentingnya Kolaborasi
Komitmen dan tindakan dalam pengurangan risiko bencana yang responsif gender merupakan hal yang krusial. Rencana Aksi Gender Sendai menawarkan pendekatan inklusif untuk melindungi semua orang dari dampak bencana, terutama perempuan dan orang-orang dari berbagai gender yang terkena dampak krisis secara tidak proporsional.
Oleh karena itu, implementasi Rencana Aksi Gender Sendai memerlukan partisipasi multipihak, khususnya di bidang pengurangan risiko bencana dan ketimpangan gender. Pemerintah di tingkat nasional dan daerah harus menyediakan kerangka kerja dan alokasi anggaran untuk pengurangan risiko bencana yang responsif gender. Selain itu, organisasi perempuan dan pemangku kepentingan gender dan inklusi sosial lainnya juga harus melakukan advokasi dan berupaya mewujudkan pengelolaan bencana yang inklusif dan responsif gender.
Dokumen Rencana Aksi Gender Sendai selengkapnya dapat dibaca di sini.
Editor: Nazalea Kusuma
Penerjemah: Abul Muamar
Baca juga versi asli artikel ini dalam bahasa Inggris di Green Network Asia
Madina adalah Asisten Manajer Publikasi Digital di Green Network Asia. Ia adalah lulusan Program Studi Sastra Inggris dari Universitas Indonesia. Madina memiliki 3 tahun pengalaman profesional dalam publikasi digital internasional, program, dan kemitraan GNA, khususnya dalam isu-isu sosial dan budaya.
Overpopulasi Ikan Sapu-Sapu di Sungai Ciliwung: Pemulihan Lingkungan atau Bahaya? 
Perlawanan Pekerja Gig di India terhadap Tekanan Layanan Pengantaran 10 Menit 
Melonjaknya Konflik Agraria: Mendorong Penyelesaian berbasis HAM 
Gerakan Komunitas Akar Rumput dalam Memperluas Konservasi Air Tanah yang Kian Menyusut 
Pencabutan Izin Usaha di Kawasan Hutan: Bagaimana Pemulihan Ekosistem dan Penanganan Dampak Sosial-Ekonomi? 
Mengintegrasikan Isu Lingkungan, Perubahan Iklim, dan Keberlanjutan ke dalam Sistem Pendidikan