Menengok Bagaimana Program a2i di Bangladesh Dukung SDGs - Green Network Asia

Teknologi digital telah menjadi bagian penting dalam pembangunan berkelanjutan. Teknologi digital dapat meningkatkan berbagai aspek kehidupan manusia, seperti ekonomi, transportasi, dan pekerjaan. Akan tetapi, kesenjangan digital hadir sebagai batu sandungan di tengah perkembangan yang ada. Di Bangladesh, terdapat sebuah program bernama Aspire to Innovate (a2i) yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Barang Publik Digital

Barang publik digital umumnya mengacu pada aset publik terbuka yang mematuhi privasi, hukum, serta praktik terbaik yang berlaku, tidak membahayakan, dan membantu mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Barang publik digital termasuk perangkat lunak sumber terbuka, data terbuka, model AI, standar, dan konten. Solusi digital mesti memenuhi persyaratan khusus dalam Standar Barang Publik Digital agar diakui sebagai barang publik digital.

Barang publik digital dapat menjadi aset penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. “Mempromosikan barang publik digital untuk menciptakan dunia yang lebih adil” dimasukkan ke dalam Peta Jalan Kerjasama Digital oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa António Guterres. Menurut Digital Public Goods Alliance, manfaat utama dari barang publik digital antara lain adoptabilitas, skalabilitas, adaptabilitas, ruang untuk kolaborasi, dan keberlanjutan proyek.

Laporan UNDP mengungkap bagaimana barang publik digital dapat mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan. Laporan tersebut mengambil contoh dari lima studi kasus penerapan barang publik digital di berbagai belahan dunia. Salah satunya adalah program Aspire to Innovate (a2i) di Bangladesh.

Mengenal Program Aspire to Innovate (a2i)

Aspire to Innovate (a2i) adalah program dari Divisi TIK dan Divisi Kabinet Bangladesh. Program ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2006 sebagai bagian dari Program Akses Informasi yang didukung oleh UNDP dan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID).

A2i berfungsi sebagai think tank digital untuk mendukung Pemerintah Bangladesh dalam menciptakan inovasi digital kolaboratif untuk kepentingan publik. Sejauh ini, lebih dari 50 proyek telah berjalan di bawah a2i, yang berfokus pada peningkatan digitalisasi, inovasi, dan pengembangan produk atau solusi digital. Pada tahun 2020, dua program diakui sebagai barang publik digital:

ekShop, pasar e-niaga (e-commerce) yang dirancang untuk mendukung komunitas lokal dan akar rumput dengan menghubungkan mitra e-niaga dan logistik ke konsumen melalui pengiriman jarak jauh.
National Intelligence for Skills, Education, Employment and Entrepreneurship (NISE3), platform keterampilan digital online untuk mencocokkan peluang kerja dan pelatihan dengan kaum muda yang membutuhkan.

ekShop telah direplikasi dan diimplementasikan di Sudan Selatan dan Yaman karena kemampuannya menghasilkan banyak pelanggan. Sementara itu, beberapa modul di NISE3 tersedia untuk digunakan kembali dan ditingkatkan sebagai sumber terbuka (open-source), sedangkan sisanya dikerjakan ulang sebagai open-source.

Langkah ke Depan

Secara keseluruhan, konsep barang publik digital memungkinkan negara, organisasi, dan pihak terkait lainnya untuk mereplikasi dan meningkatkan inisiatif yang efektif. Meskipun telah menunjukkan contoh bagaimana barang publik digital dapat bermanfaat bagi masyarakat lintas batas, a2i di Bangladesh masih memerlukan perbaikan. Laporan UNDP secara khusus menyarankan a2i untuk membuat model bisnis yang diarahkan pada dukungan jangka panjang, mengembangkan komunitas yang secara aktif mengatur output, dan memupuk kolaborasi dengan pemerintah untuk memastikan bahwa solusi sumber terbuka berkembang dan bermanfaat seluas-luasnya.

Penerjemah: Abul Muamar

Versi asli artikel ini diterbitkan dalam bahasa Inggris di platform media digital Green Network Asia – Internasional.

Kresentia Madina

Reporter at Green Network Asia | Website | + posts

Madina adalah Asisten Manajer Publikasi Digital di Green Network Asia. Ia adalah lulusan Program Studi Sastra Inggris dari Universitas Indonesia. Madina memiliki 3 tahun pengalaman profesional dalam publikasi digital internasional, program, dan kemitraan GNA, khususnya dalam isu-isu sosial dan budaya.