Mengakselerasi Ekonomi Digital ASEAN yang Tangguh dan Inklusif

Perkembangan teknologi digital telah memudahkan kita untuk melakukan banyak hal secara online, termasuk berbelanja. Saat ini, kita bisa berbelanja hanya dengan menyentuh layar gawai dari rumah. Namun, kemajuan tersebut memerlukan sistem ekonomi yang tangguh terhadap kemungkinan krisis, dan Pandemi COVID-19 menegaskan hal itu. Atas dasar hal itu, negara-negara ASEAN berkomitmen untuk memperkuat kerja sama regional melalui Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN (ASEAN Digital Economy Framework Agreement/DEFA).

Dampak Pandemi COVID-19

Ketika pandemi COVID-19 memaksa kita untuk tinggal di rumah dan menghindari kontak dengan orang lain, kita mencari alternatif untuk melanjutkan hidup. Teknologi digital muncul sebagai alternatif utama untuk pembelian, penjualan, dan transaksi lainnya tanpa kontak. Sebagai ekonomi terbesar kelima di dunia, ASEAN memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan dan meningkatkan ekonomi digitalnya.

Mengintegrasikan teknologi digital ke dalam ekonomi ASEAN membutuhkan kerangka kerja yang tangguh dan inklusif untuk memastikan setiap negara anggota ASEAN dapat berpartisipasi. Ringkasan kebijakan oleh Mima Sefrina dari Lembaga Riset Ekonomi ASEAN dan Asia Timur (ERIA) memberikan wawasan tentang Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN (ASEAN DEFA). Perjanjian tersebut bertujuan untuk menyelaraskan aturan dan regulasi perdagangan digital dan membangun kerja sama terkait ekonomi digital di ASEAN

Ekonomi digital ASEAN

Ekonomi digital ASEAN mengalami pertumbuhan selama pandemi COVID-19. Jumlah konsumen online di Asia Tenggara meningkat dari 290 juta sebelum pandemi menjadi 350 juta pengguna pada awal 2021. Pedagang mulai memanfaatkan layanan online, termasuk pengiriman bahan makanan dan makanan jadi. Perkembangan metode pembayaran digital, yang memungkinkan orang untuk membayar tanpa perlu uang tunai, juga mengikuti popularitas e-commerce.

Ringkasan kebijakan tersebut mencatat bahwa meskipun semuanya mengalami pertumbuhan, negara-negara ASEAN memiliki tingkat kesiapan yang berbeda dalam integrasi ekonomi digital. Berdasarkan Indeks Integrasi Digital ASEAN (ADII), Singapura merupakan negara yang paling siap, disusul Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Sangat penting untuk memahami kesenjangan dalam infrastruktur digital, pembangunan, dan kesiapan di setiap negara untuk memastikan integrasi ekonomi digital yang adil dan inklusif di ASEAN.

Ada banyak peluang untuk ekonomi digital ASEAN, dan para pemimpin telah berkomitmen untuk mengembangkan kerja sama kawasan. Sebagai permulaan, mereka menandatangani Peta Jalan Bandar Seri Begawan pada tahun 2021, sebuah peta jalan yang mencakup interoperabilitas digital dalam perdagangan digital, pembayaran digital, dan ekonomi digital untuk membentuk ASEAN DEFA.

Elemen kunci untuk ASEAN DEFA

Negosiasi pertama untuk Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital (DEFA) awalnya ditetapkan pada tahun 2025. Namun, perkembangan terakhir membuatnya dipercepat hingga kuartal terakhir tahun 2023. Dengan menandatangani DEFA, para pemimpin ASEAN akan membangun landasan untuk interoperabilitas ekonomi digital di kawasan ini. Laporan singkat tersebut memaparkan tiga langkah untuk menentukan elemen kunci yang akan dimasukkan ke dalam DEFA:

Menelusuri inisiatif yang ada yang terkait dengan ekonomi digital, mulai dari kesepakatan, rencana induk, dan rencana kerja.
Menganalisis temuan data dalam Indeks Integrasi Digital ASEAN untuk memastikan kesiapan masing-masing negara.
Melakukan studi banding atas perjanjian ekonomi digital yang ada dengan mempertimbangkan konteks ASEAN.

Baca versi lengkap ringkasan kebijakan tersebut di sini.

Penerjemah: Abul Muamar

Versi asli artikel ini diterbitkan dalam bahasa Inggris di platform media digital Green Network Asia – Internasional.

Kresentia Madina

Reporter at Green Network Asia | Website | + posts

Madina adalah Asisten Manajer Publikasi Digital di Green Network Asia. Ia adalah lulusan Program Studi Sastra Inggris dari Universitas Indonesia. Madina memiliki 3 tahun pengalaman profesional dalam publikasi digital internasional, program, dan kemitraan GNA, khususnya dalam isu-isu sosial dan budaya.

Kresentia Madina

Pencabutan Izin Usaha di Kawasan Hutan: Bagaimana Pemulihan Ekosistem dan Penanganan Dampak Sosial-Ekonomi?

Mengintegrasikan Isu Lingkungan, Perubahan Iklim, dan Keberlanjutan ke dalam Sistem Pendidikan

Menyoroti Peran Perusahaan dalam Menyediakan Akses terhadap WASH di Lingkungan Kerja

Memahami Perjanjian Laut Lepas PBB

Menilik Langkah Indonesia Bergabung dengan Koalisi Pasar Karbon Global

Risiko dan Peluang Kabel Bawah Laut bagi Pembangunan Berkelanjutan

Tentang Kami

Dampak Pandemi COVID-19

Ekonomi digital ASEAN

Elemen kunci untuk ASEAN DEFA

Kresentia Madina

Telusuri GNA Knowledge Hub

Pencabutan Izin Usaha di Kawasan Hutan: Bagaimana Pemulihan Ekosistem dan Penanganan Dampak Sosial-Ekonomi?

Mengintegrasikan Isu Lingkungan, Perubahan Iklim, dan Keberlanjutan ke dalam Sistem Pendidikan

Menyoroti Peran Perusahaan dalam Menyediakan Akses terhadap WASH di Lingkungan Kerja

Memahami Perjanjian Laut Lepas PBB

Menilik Langkah Indonesia Bergabung dengan Koalisi Pasar Karbon Global

Risiko dan Peluang Kabel Bawah Laut bagi Pembangunan Berkelanjutan

Tentang Kami