Ketimpangan Sosial Perparah Krisis Air Perkotaan

Air merupakan penopang hidup kita. Sayangnya, krisis air terjadi di mana-mana, termasuk di wilayah perkotaan. Krisis air perkotaan menjadi salah satu masalah utama dunia saat ini seiring meningkatnya kepadatan yang melingkupi ketimpangan sosial. Sebuah penelitian mengungkap bagaimana ketimpangan sosial secara signifikan memperparah krisis air dan ketahanan wilayah perkotaan terhadap kekeringan.

Krisis Air Perkotaan

Saat ini, sekitar 4,4 miliar orang tinggal di wilayah perkotaan. Di banyak kota, kemiskinan dan ketimpangan sosial melata di antara gedung-gedung mewah. Laporan UN-Habitat mengungkap bahwa kemiskinan dan ketimpangan di perkotaan terdiri dari aspek multidimensi, seperti kurangnya fasilitas air dan sanitasi, kondisi pemukiman yang padat, dan kurangnya keamanan. Menurut laporan tersebut, Afrika Sub-Sahara adalah wilayah dengan jumlah kemiskinan perkotaan tertinggi (92,3 juta).

Akses air bersih dan sanitasi yang layak merupakan salah satu hak dasar setiap orang. Dalam 20 tahun terakhir, 79 kota besar di dunia mengalami kekurangan air dan kekeringan ekstrem. Baru-baru ini, sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Nature Sustainability mengungkap bahwa ketimpangan memparah krisis air perkotaan; gaya hidup elite yang tidak berkelanjutan membuat kesenjangan dalam distribusi air semakin parah.

Dampak Gaya Hidup Elite yang Tidak Berkelanjutan

Penelitian tersebut menggunakan Cape Town sebagai model karena kesenjangan sosial yang mencolok di kota tersebut serta fenomena krisis air yang dikenal sebagai Day Zero. Sensus tahun 2020 mengungkapkan bahwa Cape Town diklasifikasikan menjadi lima kelompok sosial: elite (1,4%), kelompok berpenghasilan menengah ke atas (12,3%), kelompok berpenghasilan menengah ke bawah (24,6%), kelompok berpenghasilan rendah (40,5%) ), dan masyarakat yang tinggal di pemukiman informal (21%).

Ketimpangan di kota itu begitu mencolok. Kelompok sosial istimewa biasanya memiliki “rumah luas dengan taman dan kolam renang” dan mengonsumsi 51% air kota. Lebih lanjut, penelitian tersebut mencatat bahwa kelompok sosial istimewa sering menggunakan air untuk tujuan non-dasar, seperti irigasi taman dan kolam renang.

Sementara itu, kelompok yang tinggal di permukiman informal tidak memiliki keran atau jamban di dalam rumah tangga mereka. Meskipun jumlah mereka lebih dari separuh penduduk kota, kelompok sosial berpenghasilan rendah hanya mengonsumsi 27,3% air kota. Air tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar mata pencaharian mereka, seperti air minum dan sanitasi.

Apa yang Mesti Dilakukan?

Distribusi air yang tidak merata antarkelompok sosial mempengaruhi ketahanan kota terhadap kekeringan. Ketika terjadi krisis air perkotaan, pemberlakuan tarif yang lebih tinggi dapat menjadi salah satu opsi untuk membatasi penggunaan air yang tidak perlu. Namun, menurut penelitian tersebut, langkah ini tidak efektif bagi kelompok prasejahtera karena kebanyakan dari mereka tidak mampu membayar tagihan.

Di sisi lain, penelitian itu menunjukkan bahwa kelompok sosial yang memiliki hak istimewa seringkali masih memiliki persediaan air yang cukup selama kekeringan dan merupakan kelompok yang paling cepat pulih dari bencana kekeringan. Hal ini terutama karena kemampuan mereka dalam mengakses sumber air alternatif.

Pada akhirnya, ada begitu banyak persoalan yang saling berkaitan yang mesti diatasi dalam pembangunan berkelanjutan. Setiap upaya untuk mengatasi krisis air perkotaan mesti mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi selain lingkungan. Pemerintah, organisasi, peneliti, dan semua pemangku kepentingan terkait harus berpartisipasi dan berkolaborasi untuk menciptakan dunia di mana tidak ada seorang pun yang tertinggal (no one left behind).

Penerjemah: Abul Muamar

Versi asli artikel ini diterbitkan dalam bahasa Inggris di platform media digital Green Network Asia – Internasional.

Kresentia Madina

Reporter at Green Network Asia | Website | + posts

Madina adalah Asisten Manajer Publikasi Digital di Green Network Asia. Ia adalah lulusan Program Studi Sastra Inggris dari Universitas Indonesia. Madina memiliki 3 tahun pengalaman profesional dalam publikasi digital internasional, program, dan kemitraan GNA, khususnya dalam isu-isu sosial dan budaya.