Meningkatkan Partisipasi Difabel Muda dalam Pengambilan Keputusan
Foto: Dibakar Roy di Unsplash.
Menciptakan masyarakat yang inklusif memerlukan keterlibatan anggota masyarakat dari setiap lapisan untuk memahami pengalaman dan kebutuhan yang berbeda-beda. Dalam konteks ini, mendorong keterlibatan difabel muda dalam pengambilan keputusan merupakan salah satu langkah penting. Sebuah laporan bersama yang dipimpin oleh Kantor Pemuda PBB mengulik bagaimana tantangan dan peluang keterlibatan yang bermakna dengan difabel muda.
Tingkat Keterlibatan yang Rendah
Laporan bertajuk “Percaya pada yang Lebih Baik: Membentuk masa depan melalui keterlibatan yang bermakna dari difabel muda” dikembangkan melalui penelitian literatur, analisis data sekunder di 46 negara, survei online di 40 negara, dan FGD (focus group discussion) serta wawancara dengan informan kunci di enam negara. Secara keseluruhan, laporan ini menemukan bahwa terdapat minimnya keterlibatan antara pemerintah dan organisasi yang beranggotakan difabel muda (berusia 15-24 tahun).
Difabel muda memiliki pengalaman yang beragam. Sebagian dari mereka menghadapi hambatan yang lebih berat karena jenis kelamin, usia, dan jenis disabilitas mereka. Oleh karena itu, masukan dan keterlibatan mereka sangat penting dalam menciptakan kebijakan, peraturan, dan program yang inklusif di masyarakat.
Namun, laporan tersebut menemukan bahwa sebagian besar difabel muda menyampaikan rendahnya tingkat keterlibatan dengan pemerintah. Sebanyak 57,9% memilih jarang atau tidak pernah, 33,9% kadang-kadang, dan hanya 8,3% sangat sering. Keterlibatan pemerintah yang terendah terjadi di Eropa Timur dan Asia Tengah, sedangkan yang tertinggi di Asia Pasifik. Dalam hal gender, banyak difabel muda perempuan melaporkan rendahnya interaksi dengan pemerintah dibandingkan difabel muda laki-laki.
Sementara itu, PBB dan organisasi lain menunjukkan hasil yang sedikit lebih baik. Interaksi dengan mereka dipandang lebih menguntungkan oleh difabel muda.
Diskriminasi dan Hambatan Lainnya
Pemerintah dan organisasi harus berupaya memperluas keterlibatan difabel muda di semua bidang, termasuk di luar agenda yang berfokus pada disabilitas. Sayangnya, terdapat beberapa tantangan menurut laporan tersebut, seperti diskriminasi ganda dan marginalisasi, kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak disabilitas, dan tidak memadainya dukungan sosial, hukum, dan keuangan.
Ableisme dan adultisme dipandang sebagai hambatan sosial dan budaya yang utama. Ableisme mengacu pada prasangka negatif terhadap disabilitas, sedangkan adultisme memandang generasi muda kurang mampu dibandingkan orang dewasa. Sikap-sikap seperti ini, yang diperparah dengan seksisme, rasisme, dan bentuk-bentuk penindasan lainnya, melemahkan suara dan kontribusi difabel muda dalam proses pengambilan keputusan. Mereka sering dianggap tidak berpengalaman dan tidak dewasa, sehingga masukan mereka kerap diabaikan.
Selain itu, difabel muda sering kali mengalami marginalisasi berlapis, mulai dari kurangnya pendidikan hingga kemiskinan antargenerasi. Akibatnya, banyak dari mereka yang masih belum sadar dan kurang mendapat informasi mengenai hak-hak mereka, sehingga tidak mampu menyampaikan kekhawatiran dan menuntut hak-hak tersebut.
Dalam hal dukungan pun kondisinya demikian, terutama dalam aspek komunitas, hukum, dan keuangan. Laporan tersebut menemukan bahwa kurangnya keterwakilan, dukungan hukum, dan pendanaan membatasi ruang partisipasi difabel muda dalam berbagai forum dan bentuk organisasi lainnya.
Mendukung Difabel Muda
Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berarti menciptakan masyarakat di mana setiap orang dapat hidup dengan aman tanpa meninggalkan seorang pun di belakang. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan mengatasi kesenjangan sosial yang ada dan menerapkan pendekatan berbasis hak dan partisipatif dalam proses pengambilan keputusan. Laporan tersebut diakhiri dengan beberapa poin rekomendasi bagi pemerintah dan tim negara-negara PBB, beberapa di antaranya adalah:
- Laksanakan dan dukung kebijakan nasional yang inklusif difabel dengan mengumpulkan data yang komprehensif, memperbarui kebijakan yang ada agar mencakup beragam anggota masyarakat, meningkatkan investasi untuk meningkatkan dukungan bagi difabel muda, dan mendorong inklusi mereka dalam inisiatif pemerintah dan PBB.
- Dorong keterlibatan yang bermakna dalam pengambilan keputusan dengan memprioritaskan, menghargai, dan mendorong partisipasi difabel muda.
- Tingkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak disabilitas melalui peningkatan kapasitas dan bantuan teknis.
- Tinjau strategi, prosedur, dan proses lain yang ada untuk meningkatkan dan memprioritaskan keterlibatan dengan orang dengan disabilitas.
Baca laporan selengkapnya di sini.
Editor: Nazalea Kusuma
Penerjemah: Abul Muamar
Baca juga versi asli artikel ini dalam bahasa Inggris di Green Network Asia
Madina adalah Asisten Manajer Publikasi Digital di Green Network Asia. Ia adalah lulusan Program Studi Sastra Inggris dari Universitas Indonesia. Madina memiliki 3 tahun pengalaman profesional dalam publikasi digital internasional, program, dan kemitraan GNA, khususnya dalam isu-isu sosial dan budaya.

Kosmologi Desa dan Paradigma Transkonstruktif untuk Pemulihan Subjek Ekologi
Mengatasi Konsumsi Berlebihan untuk Perubahan Transformasional
Food Estate: Mimpi Lumbung Pangan, Nyata Lumbung Masalah
Reformasi Subsidi Perikanan dan Harapan Baru bagi Keberlanjutan Laut
Memperkuat Sistem Peringatan Dini Ancaman Kesehatan
Mengulik Penyebab Utama Perubahan Pola Curah Hujan