ILO Mendukung 50 Negara Melalui Program Pekerjaan Layak Nasional (DWCP)
Foto oleh Ketut Subiyanto dari Pexels
Di tengah gencarnya upaya penyelamatan bumi, ada satu hal yang perlu diingat, yaitu bahwa sistem keberlanjutan berfokus pada planet dan manusia secara bersamaan. Hak asasi dan martabat manusia adalah bagian besar dalam pembangunan berkelanjutan.
Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 memberikan kerangka kerja pada masyarakat global untuk menghadapi tantangan bersama dengan 17 Tujuan (SDGs), termasuk dalam dunia kerja. Organisasi Buruh Internasional (ILO) menggarisbawahi pentingnya pekerjaan yang layak dalam mencapai Tujuan Kedelapan, yaitu “untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, sarat akan produktivitas dan memberikan pekerjaan yang layak untuk semua.”
ILO adalah satu-satunya agensi tripartit PBB. Struktur yang dimilikinya memberikan hak suara yang sama bagi para pekerja, pemberi kerja, dan pemerintah dalam merancang kebijakan dan program kerja.
Decent Work Country Programmes (DWCPs) atau Program Pekerjaan Layak Nasional adalah jalur utama ILO untuk mendukung negara anggotanya. Tugas DWCPs terbagi menjadi dua hal yang saling melengkapi. Mereka mengusung pekerjaan layak sebagai elemen penting dalam kebijakan dan strategi pembangunan nasional. Di waktu yang sama, mereka juga membuat kerangka kerja untuk memperlancar agenda pekerjaan layak.
Keberadaan tripartit dan dialog sosial sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa DWCP berkesinambungan, diterima, dan terintegrasi. Setiap DWCP dirancang secara istimewa untuk memungkinkan tujuan strategis ILO akan “Pekerjaan Layak untuk Semua” sejalan dengan prioritas pembangunan sosial dan ekonomi di setiap negara.
Sebagai contoh, prioritas nasional Ukraina adalah meningkatkan dialog sosial, mengadakan lapangan kerja yang inklusif dan produktif, serta memperbaiki perlindungan sosial dan kondisi kerja.
Sementara itu, prioritas Malaysia adalah untuk melindungi dan mendukung hak pekerja, memperkuat kapasitas nasional untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja di masa kini dan di masa depan, serta memperkuat sistem penanganan tenaga kerja lintas negara.
Pelaksanaan dan perwujudan prioritas dan pengeluaran negara ini kemudian diperinci dalam perencanaan. Rencana itu meliputi manajemen, penerapan rencana, pengawasan, pelaporan, evaluasi, pendanaan, advokasi, dan komunikasi.
Sebagai perkembangan untuk DWCPs, Program Pekerjaan Layak subregional baru untuk Masyarakat Pembangunan Afrika Selatan (SADC) dan Masyarakat Ekonomi Afrika Barat (ECOWAS) tengah dibentuk di Afrika.
Pada Mei 2021, terdapat 50 DWCPs aktif di negara-negara Afrika (18), Uni Emirat Arab (3), Asia dan Pasifik (18), Amerika Latin dan Karibia (2), dan Eropa serta Asia Tengah (8). Selain itu, terdapat 25 DWCPs lagi yang masih dalam proses perencanaan dan konsultasi.
Pekerja adalah faktor utama dalam bisnis dan industri manapun. Hak pekerja juga merupakan hak asasi manusia. DWCP adalah sebuah cara untuk menghubungkan hak pekerja—hak asasi manusia—ke dalam pembuatan kebijakan dan strategi pembangunan dalam lingkup nasional untuk mencerminkan upaya kita dalam mewujudkan keberlanjutan.
Editor: Marlis Afridah
Penerjemah: Inez Kriya
Versi asli artikel ini diterbitkan dalam bahasa Inggris di platform media digital Green Network Asia – Internasional.
Naz adalah Manajer Publikasi Digital Internasional di Green Network Asia. Ia pernah belajar Ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota dan tinggal di beberapa kota di Asia Tenggara. Pengalaman pribadi ini memperkaya persepektifnya akan masyarakat dan budaya yang beragam. Naz memiliki sekitar satu dekade pengalaman profesional sebagai penulis, editor, penerjemah, dan desainer kreatif.
Mengatasi Isu Kesepian di Kalangan Lansia 
Memastikan Distribusi Pendapatan yang Adil sebagai Pilar Keadilan Sosial 
Donat yang Semakin Pahit: Peringatan Keras dari Fanning dan Raworth 
Bagaimana Upaya China dalam Meningkatkan Layanan Kesehatan di Tingkat Daerah 
Mengulik Dampak Pembangunan Kawasan Industri Takalar 
Kekuatan yang Timpang dan Meningkatnya Tekanan: Menilik Tata Kelola Air Lintas Batas di Sungai Mekong