Menagih Tanggung Jawab Mitigasi dan Adaptasi Iklim dengan Litigasi Perubahan Iklim

Di tengah perjuangan melawan dampak perubahan iklim, banyak pihak yang berupaya mencari bantuan dan keadilan melalui tindakan hukum. Dalam hal ini, litigasi perubahan iklim telah meningkat secara global dalam beberapa tahun terakhir, dan ini menekankan bahwa terdapat jalan untuk mendorong komitmen dan tanggung jawab mitigasi dan adaptasi iklim di seluruh dunia.

Siapa yang Bertanggung Jawab atas Perubahan Iklim?

Perubahan iklim selalu menjadi isu kelas sosial. Sebagai individu, tanggung jawab kita atas krisis iklim yang terjadi jelas berbeda dengan tanggung jawab pemerintah, dunia usaha, dan organisasi, baik dalam hal memperparah maupun untuk mengatasinya. Dengan kata lain, pihak-pihak yang berkuasa mesti mengambil tindakan yang lebih besar untuk menghentikan dan memulihkan keadaan.

Namun, upaya internasional yang ada sejauh ini masih minim jika melihat krisis iklim yang semakin memburuk. Sebagai respons atas hal ini, banyak individu, komunitas, dan aktor lain yang mengajukan litigasi iklim dalam beberapa tahun terakhir untuk menuntut aksi iklim dari pihak-pihak yang mestinya bertanggung jawab. 

Sebagai contoh, sekelompok perempuan lanjut usia di Swiss berhasil memenangkan kasus penting terkait perubahan iklim melawan pemerintah setempat pada April 2024. Pengadilan memutuskan bahwa pemerintah Swiss bersalah karena kurangnya tindakan dalam melindungi warganya dari risiko dampak iklim, termasuk gelombang panas. Contoh lainnya, di Thailand, tujuh kelompok masyarakat sipil mengajukan gugatan terhadap pemerintah karena mengabaikan perlindungan hak warga negara atas udara bersih, pada  Maret 2022.

Gugatan serupa juga berlangsung di berbagai belahan dunia. Laporan Litigasi Iklim Global: Tinjauan Status 2023 yang diterbitkan oleh Program Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) mengungkap bagaimana perkembangan litigasi iklim secara global di berbagai negara. Laporan ini memberikan perkembangan dari dua versi sebelumnya, yakni versi 2017 dan versi 2020.

Tren Litigasi Perubahan Iklim

Secara global, litigasi perubahan iklim mengalami peningkatan tren. Laporan UNEP menggunakan definisi litigasi iklim dari Sabin Center for Climate Change Law, yang mencakup “gugatan yang mengangkat permasalahan hukum atau fakta material yang berkaitan dengan mitigasi, adaptasi, atau ilmu pengetahuan tentang perubahan iklim.”

Pada Desember 2022, database Sabin Center mencatat 2.180 gugatan perubahan iklim yang diajukan di 65 yurisdiksi dan pengadilan internasional atau regional, tribunal, badan kuasi-yudisial, atau badan peradilan lainnya. Pada tahun 2020, 1.550 gugatan diajukan di 39 yurisdiksi.

Sebagian besar gugatan berlangsung di wilayah Global North, mewakili 89% dari total litigasi perubahan iklim. Sementara itu, wilayah Global South hanya menyumbang 5,2% gugatan, sedangkan wilayah kawasan menyumbang 5,8%. Laporan tersebut mencatat bahwa kawasan seperti Asia dan Afrika masih kurang terwakili karena kesenjangan dalam penelitian dan database.

Individu, masyarakat sipil, dan pihak lain yang memulai gugatan hukum dapat menuntut integrasi dan penegakan undang-undang iklim, komitmen, dan tindakan iklim yang lebih efektif dari pihak yang berkuasa, serta menuntut kompensasi atas kerusakan iklim. Laporan tersebut mengidentifikasi enam kategori kasus litigasi iklim: penggunaan “hak iklim” dalam litigasi iklim, penegakan hukum dalam negeri, menjaga bahan bakar fosil dan penyerap karbon tetap berada di dalam tanah, kewajiban dan tanggung jawab perusahaan, pengungkapan iklim dan greenwashing, serta kegagalan untuk beradaptasi dan dampak adaptasi.

Mendorong Komitmen & Tindakan yang Tegas

Dampak perubahan iklim mungkin tidak dapat diperbaiki pada masa mendatang. Tidak hanya itu, dampak tambahan yang ditimbulkan dari kemiskinan, konflik, bencana alam, dan krisis lainnya dapat menambah beban upaya mitigasi dan adaptasi iklim secara signifikan. Oleh karena itu, kita semua mesti bertindak sekarang juga.

Litigasi iklim memungkinkan individu, masyarakat sipil, dan pihak lain untuk mengatasi dan memperbaiki upaya yang tidak efisien dan tidak memadai yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan pihak terkait lainnya dalam mengatasi krisis iklim. Dengan dukungan yang tepat, litigasi iklim juga berpotensi memperjuangkan hak-hak kelompok marginal, termasuk anak-anak, perempuan, dan Masyarakat Adat, dengan mendorong mereka mengambil tindakan dan menegaskan hak-hak mereka.

Editor: Nazalea Kusuma

Penerjemah: Abul Muamar

Baca juga versi asli artikel ini dalam bahasa Inggris di Green Network Asia.

Berlangganan Green Network Asia – Indonesia
Perkuat pengembangan kapasitas pribadi dan profesional Anda dengan wawasan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) di Indonesia dan dunia.

Pilih Paket Langganan