Parlemen Malaysia Loloskan RUU untuk Hapus Hukuman Mati

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan, “Tidak seorang pun boleh mengalami penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.” Beberapa negara, termasuk Malaysia, masih memberlakukan hukuman mati meski ada gerakan global untuk menghapusnya. Namun belakangan, negara itu melunak. Parlemen Malaysia baru-baru ini mengesahkan RUU untuk menghapus hukuman mati di negara tersebut.

Pelanggaran hak asasi manusia

Sebagaimana perbudakan dan bentuk kekerasan lainnya, hukuman mati bertentangan dengan hak manusia untuk hidup dan bebas dari siksaan kejam dan hukuman yang merendahkan martabat. Hingga akhir tahun 2021, 108 negara telah menghapus hukuman mati. Namun, beberapa negara masih mempraktikkannya. Amnesty International mencatat 579 eksekusi hukuman mati di 18 negara pada 2021, meningkat 20% dari tahun sebelumnya.

Pencegahan menjadi alasan paling umum dalam pemberlakuan hukuman mati. Alasan ini berangkat dari anggapan bahwa hukuman mati membuat orang berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan ilegal atau tidak bermoral yang telah mereka rencanakan. Namun, penelitian menemukan kurangnya bukti untuk klaim ini. Bobot hukuman mati juga seringkali diberikan secara tidak proporsional kepada orang-orang yang terpinggirkan dan miskin dan dapat dijadikan alat untuk menindas.

“Keberadaan hukuman mati di negara-negara yang mempertahankannya—serta ancaman penerapannya—berpotensi dimanfaatkan untuk tujuan yang tidak semestinya, seperti menanamkan rasa takut, menekan oposisi, dan membatalkan pelaksanaan kebebasan yang sah,” kata Kepala Hak Asasi Manusia PBB Volker Türk.

Hukuman mati di Malaysia

Hukuman mati telah menjadi bagian dari sistem peradilan pidana Malaysia sejak masa penjajahan Inggris di negara tersebut. Saat ini, 33 tindakan kriminal dapat dihukum mati di Malaysia. Untuk 11 di antaranya – seperti pembunuhan, perdagangan narkoba, makar, penculikan, dan aksi teror – hukuman mati adalah hukuman wajib. Amnesty International mencatat 1.320 orang terpidana mati per Februari 2023, dan lebih dari setengahnya karena pelanggaran narkoba.

Baru-baru ini, parlemen Malaysia telah menyetujui dua RUU yang akan menghapus hukuman mati wajib untuk kejahatan berat dan penjara seumur hidup. Sebagai gantinya, pengadilan akan diberikan pilihan untuk memberikan hukuman penjara antara 30 dan 40 tahun dan hukuman cambuk. Ketika RUU itu diterapkan, para narapidana diberi waktu 90 hari untuk mengajukan peninjauan kembali atas hukuman mereka. Pengadilan masih memiliki kekuatan untuk menegakkan hukuman mati dalam situasi tertentu setelah peninjauan.

Malaysia telah menangguhkan hukuman gantung sebagai hukuman mati sejak 2018. Pada tahun 2022, parlemen mengumumkan rencana untuk menghapuskan sepenuhnya hukuman mati, dan RUU tersebut disahkan pada Maret 2023. RUU tersebut menunjukkan kemajuan dalam perlindungan hak asasi manusia Malaysia yang diharapkan akan bergerak lebih jauh lagi setelah disahkan menjadi undang-undang. Namun, di tengah upaya menciptakan dunia yang lebih baik untuk semua, tugas kita untuk memastikan sistem peradilan yang adil dan transparan tanpa diskriminasi masih terus berlanjut.

Penerjemah: Abul Muamar

Versi asli artikel ini diterbitkan dalam bahasa Inggris di platform media digital Green Network Asia – Internasional.

Kresentia Madina

Reporter at Green Network Asia | Website | + posts

Madina adalah Asisten Manajer Publikasi Digital di Green Network Asia. Ia adalah lulusan Program Studi Sastra Inggris dari Universitas Indonesia. Madina memiliki 3 tahun pengalaman profesional dalam publikasi digital internasional, program, dan kemitraan GNA, khususnya dalam isu-isu sosial dan budaya.

Kresentia Madina

Melonjaknya Konflik Agraria: Mendorong Penyelesaian berbasis HAM

Gerakan Komunitas Akar Rumput dalam Memperluas Konservasi Air Tanah yang Kian Menyusut

Pencabutan Izin Usaha di Kawasan Hutan: Bagaimana Pemulihan Ekosistem dan Penanganan Dampak Sosial-Ekonomi?

Mengintegrasikan Isu Lingkungan, Perubahan Iklim, dan Keberlanjutan ke dalam Sistem Pendidikan

Menyoroti Peran Perusahaan dalam Menyediakan Akses terhadap WASH di Lingkungan Kerja

Memahami Perjanjian Laut Lepas PBB

Tentang Kami

Pelanggaran hak asasi manusia

Hukuman mati di Malaysia

Kresentia Madina

Telusuri GNA Knowledge Hub

Melonjaknya Konflik Agraria: Mendorong Penyelesaian berbasis HAM

Gerakan Komunitas Akar Rumput dalam Memperluas Konservasi Air Tanah yang Kian Menyusut

Pencabutan Izin Usaha di Kawasan Hutan: Bagaimana Pemulihan Ekosistem dan Penanganan Dampak Sosial-Ekonomi?

Mengintegrasikan Isu Lingkungan, Perubahan Iklim, dan Keberlanjutan ke dalam Sistem Pendidikan

Menyoroti Peran Perusahaan dalam Menyediakan Akses terhadap WASH di Lingkungan Kerja

Memahami Perjanjian Laut Lepas PBB

Tentang Kami