Membangun Konservasi Laut Lepas melalui Perjanjian BBNJ - Green Network Asia

Lautan di Bumi ini membentang luas dan dalam, menaungi ekosistem, sumber daya, dan potensi yang berharga. Namun, lautan, khususnya yang berada di luar batas yurisdiksi negara dan belum diatur dengan jelas, sangat rentan dieksploitasi, yang akan menimbulkan kerusakan, baik di bawah permukaan air maupun di daratan. Terkait hal ini, negara-negara anggota PBB menyepakati Perjanjian BBNJ untuk melindungi tumbuhan, hewan, dan ekosistem yang hidup di laut lepas.

Peluang dan Permasalahan

Lautan adalah rumah bagi lebih dari 260.000 spesies yang berbeda dan berbagai spesies lainnya yang belum ditemukan. Selain itu, lautan juga berperan penting dalam berbagai aspek vital di dunia, mulai dari makanan, perdagangan, hingga pemasok setengah jumlah oksigen yang kita hirup.

Seiring dengan upaya transisi energi untuk mengurangi emisi, peran lautan semakin diakui karena potensi sumber daya mineralnya yang tersimpan jauh di bawah permukaan. Selain penambangan di darat, banyak pihak yang tertarik dengan prospek penambangan laut dalam sebagai alternatif untuk memenuhi permintaan akan mineral kritis yang terus meningkat.

Tanpa regulasi yang jelas, lautan berisiko mengalami eksploitasi berlebihan, seperti yang telah terjadi di daratan. Selain itu, lautan menghadapi berbagai masalah, mulai dari polusi hingga penangkapan ikan berlebihan, yang menyebabkan degradasi ekosistem dan hilangnya keanekaragaman hayati. Eratnya hubungan kesehatan manusia dan lingkungan, degradasi laut tentunya akan memberikan dampak langsung bagi kehidupan manusia.

“Lautan memiliki konstelasi ekosistem yang saling terhubung,” ujar Susan Gardner, Direktur Divisi Ekosistem Program Lingkungan PBB (UNEP). “Hilangnya keanekaragaman hayati di laut lepas dapat membawa dampak serius bagi miliaran masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya pada laut sebagai sumber mata pencaharian.”

Perjanjian BBNJ

Pada tahun 2023, Konferensi Antar Pemerintah mengadopsi Perjanjian di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang berfokus pada konservasi serta pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati laut di wilayah luar yurisdiksi nasional. (Perjanjian BBNJ)

Perjanjian BBNJ bertujuan untuk mendorong pemanfaatan keanekaragaman hayati laut secara berkelanjutan di wilayah luar yurisdiksi nasional yang mengedepankan konservasi dan keberlanjutan sebagai prinsip utama melalui implementasi yang efektif dan koordinasi internasional. Terdapat empat isu utama dalam perjanjian tersebut:

Pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik laut
Penerapan perangkat manajemen berbasis kawasan, termasuk kawasan konservasi laut
Persyaratan analisis dampak lingkungan bagi perusahaan yang berencana melakukan kegiatan komersial berskala besar
Pengembangan kapasitas dan transfer teknologi kelautan antarnegara

Selain itu, Perjanjian BBNJ juga menetapkan mekanisme pendanaan dan pengaturan kelembagaan. Menurut Angelique Pouponneau dan Torsten Thiele, Ketua Bersama Kelompok Penasihat Keuangan BBNJ, dana khusus yang disediakan dalam Perjanjian BBNJ menawarkan pembiayaan campuran dengan kontribusi dari filantropi, investasi berdampak bisnis, dan lembaga swasta lainnya. Metode pembiayaan ini diharapkan dapat mengatasi tantangan dalam konservasi laut lepas.

Aksi Berskala Internasional

Koordinasi dan kerja sama internasional adalah fondasi utama untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengatasi krisis. Perjanjian BBNJ telah diterapkan oleh 193 negara anggota PBB, namun masih perlu diratifikasi oleh 60 negara lainnya sebelum dapat diberlakukan. Pada Maret 2025, dua puluh satu negara telah meratifikasi perjanjian ini, dan periode ratifikasi akan terus dibuka hingga September 2025.

Penerjemah: Kesya Arla

Editor: Abul Muamar

Baca juga versi asli artikel ini dalam bahasa Inggris di Green Network Asia

Kresentia Madina

Reporter at Green Network Asia | Website | + posts

Madina adalah Asisten Manajer Publikasi Digital di Green Network Asia. Ia adalah lulusan Program Studi Sastra Inggris dari Universitas Indonesia. Madina memiliki 3 tahun pengalaman profesional dalam publikasi digital internasional, program, dan kemitraan GNA, khususnya dalam isu-isu sosial dan budaya.

Kresentia Madina

Melonjaknya Konflik Agraria: Mendorong Penyelesaian berbasis HAM

Gerakan Komunitas Akar Rumput dalam Memperluas Konservasi Air Tanah yang Kian Menyusut

Pencabutan Izin Usaha di Kawasan Hutan: Bagaimana Pemulihan Ekosistem dan Penanganan Dampak Sosial-Ekonomi?

Mengintegrasikan Isu Lingkungan, Perubahan Iklim, dan Keberlanjutan ke dalam Sistem Pendidikan

Menyoroti Peran Perusahaan dalam Menyediakan Akses terhadap WASH di Lingkungan Kerja

Memahami Perjanjian Laut Lepas PBB

Tentang Kami

Peluang dan Permasalahan

Perjanjian BBNJ

Aksi Berskala Internasional

Kresentia Madina

Telusuri GNA Knowledge Hub

Melonjaknya Konflik Agraria: Mendorong Penyelesaian berbasis HAM

Gerakan Komunitas Akar Rumput dalam Memperluas Konservasi Air Tanah yang Kian Menyusut

Pencabutan Izin Usaha di Kawasan Hutan: Bagaimana Pemulihan Ekosistem dan Penanganan Dampak Sosial-Ekonomi?

Mengintegrasikan Isu Lingkungan, Perubahan Iklim, dan Keberlanjutan ke dalam Sistem Pendidikan

Menyoroti Peran Perusahaan dalam Menyediakan Akses terhadap WASH di Lingkungan Kerja

Memahami Perjanjian Laut Lepas PBB

Tentang Kami