Korupsi di Balik Deforestasi Kamboja - Green Network Asia

Deforestasi memiliki dampak yang menghancurkan di planet ini dan merusak perjuangan kita melawan perubahan iklim. Bagi negara-negara dengan tutupan hutan yang besar, deforestasi sangat berdampak pada mata pencaharian dan ketahanan pangan masyarakatnya. Di Kamboja, 45,7% wilayahnya adalah kawasan hutan. Sayangnya, Kamboja telah kehilangan 64% tutupan pohonnya sejak tahun 2011 hingga sekarang.

Kerusakan Lingkungan

Menurut data Global Forest Watch, lebih dari 8.000 hektare hutan primer di Prey Lang hilang pada tahun 2021. Itu adalah rekor tahun terburuk yang pernah tercatat, namun sepertinya kehancuran masih akan berlanjut.

Selain deforestasi, kelompok konservasi mengungkap bahwa Kamboja telah kehilangan setengah dari lahan basahnya dalam 15 tahun terakhir. Ditambah lagi, pembangunan besar-besaran di negara itu mengakibatkan terisinya 15 dari 25 danau di Phnom Penh, yang dianggap perlu oleh Perdana Menteri Hun Sen untuk pembangunan nasional.

Perdana Menteri berkilah bahwa deforestasi Kamboja diakibatkan oleh peningkatan populasi. Ia juga menyebut bahwa masyarakat yang tinggal di pedesaan menebang pohon untuk membangun rumah.

Pemerintah yang Korup?

Baru-baru ini, Menteri Lingkungan Hidup Say Samal mengatakan Kamboja berkomitmen untuk mengurangi deforestasi hingga setengahnya pada tahun 2030. Negara itu juga meluncurkan strategi pembangunan jangka panjang netral karbon, menargetkan nol emisi gas rumah kaca di sektor kehutanan pada tahun 2040.

Namun, pemerintah Kambojo diduga menerima suap dari proyek-proyek penebangan liar (illegal logging) besar-besaran. Studi Global Forest Watch tahun 2017 tentang pembalakan liar menemukan sekitar $13 juta suap dibayarkan kepada pejabat pemerintah hanya dalam lima bulan.

Dua puluh anggota masyarakat di Prey Lang dan Prey Preah Roka yang diwawancarai oleh Amnesty International menyaksikan bagaimana petugas kepolisian setempat di beberapa pos pemeriksaan menerima uang dari penebang saat mereka mengangkut kayu, mengabaikan laporan dari masyarakat setempat.

“Mereka ke sana untuk menyelidiki – tetapi mereka malah menyelidiki untuk mengumpulkan [suap] dari para penebang,” ujar seorang sumber.

Pemerintah Kamboja juga mengabaikan isu pemberian lahan hutan lindung dan Suaka Margasatwa Prey Lang kepada KP Cement untuk penambangan batu kapur dan terkait dugaan illegal logging. Dugaan itu mencuat setelah wartawan dan penduduk setempat menyaksikan potongan kayu diangkut keluar dari daerah itu dengan ko-yun (semacam traktor) dan sepeda motor selama beberapa hari pada April 2022.

Tidak Melihat ke Depan

Pemerintah Kamboja memiliki sejarah kelam menyangkut aktivis lingkungan. Beberapa aktivis dan jurnalis yang melaporkan pembalakan liar Kamboja pernah ditahan, ditangkap, dan bahkan dibunuh. Baru-baru ini, lima jurnalis media independen lokal dan empat aktivis dari Khmer Thavrak ditahan oleh petugas dari unit pengawal Perdana Menteri (BHQ). Hal itu terjadi di hutan Phnom Tamao pada 16 Agustus 2022—beberapa hari setelah 500 hektare hutan (dari total 2.000 hektare) lenyap hanya dalam satu minggu.

Menurut Amnesty International, pihak berwenang Kamboja juga telah mencekal akses ke hutan hujan bagi para aktivis lingkungan dan patroli masyarakat, membatasi keterlibatan masyarakat lokal yang bisa menunjukkan transparansi dan kesetaraan.

Penerjemah & Editor: Abul Muamar

Versi asli artikel ini diterbitkan dalam bahasa Inggris di platform media digital Green Network Asia – Internasional.

Nazalea Kusuma

Managing Editor at Green Network Asia | Website | + posts

Naz is the Manager of International Digital Publications at Green Network Asia. She is an experienced and passionate writer, editor, proofreader, translator, and creative designer with over a decade of portfolio. Her history of living in multiple areas across Southeast Asia and studying Urban and Regional Planning exposed her to diverse peoples and cultures, enriching her perspectives and sharpening her intersectionality mindset in her storytelling and advocacy on sustainability-related issues and sustainable development.