Memperkuat Ekonomi dan Pemanfaatan Laut yang Berkelanjutan dengan Kesepakatan Biru - Green Network Asia

Laut memiliki potensi ekonomi yang tinggi, terutama di tengah tren ekonomi biru. Ekonomi biru dapat meningkatkan pendapatan negara dan perdagangan global dengan pengelolaan dan regulasi yang tepat. Akan tetapi, laut terancam oleh praktik-praktik yang tidak berkelanjutan dari berbagai sektor. Laporan terbaru UNCTAD menyerukan “Kesepakatan Biru” dalam perdagangan global, investasi, dan inovasi untuk pemanfaatan laut yang berkelanjutan.

Ekonomi laut

Laut sangat penting untuk ketahanan pangan, habitat keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, dan ekonomi. Laporan UNCTAD bertajuk “Tinjauan Perdagangan dan Lingkungan 2023: Membangun ekonomi laut yang berkelanjutan dan tangguh setelah tahun 2030” menganalisis potensi, tantangan, dan rekomendasi untuk meningkatkan ekonomi laut global dan pemanfaatan laut yang berkelanjutan.

UNCTAD mendefinisikan ekonomi laut sebagai “kendaraan menuju jalur ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif di lingkungan laut dan pesisir.” Laporan tersebut menyatakan bahwa nilai ekonomi laut diperkirakan berkisar antara $3 hingga $6 triliun per tahun. Setidaknya 150 juta pekerjaan di berbagai sektor bergantung pada ekonomi kelautan, seperti perikanan, budidaya, dan pariwisata. Pada tahun 2020, nilai ekspor barang dan jasa berbasis laut mewakili sekitar 6% dari perdagangan global.

Kesepakatan Biru

Laporan tersebut terutama didasarkan pada temuan dan kesimpulan dari Forum Laut ke-4 PBB. Laporan tersebut menyerukan “Kesepakatan Biru” dalam perdagangan global, investasi, dan inovasi untuk menjembatani kesenjangan dalam keuangan laut. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan jumlah bantuan pembangunan resmi (ODA) untuk memanfaatkan keuangan publik dan swasta yang diperlukan untuk mempertahankan kesehatan laut dan mendorong ekonomi laut.

Memanfaatkan potensi ekonomi laut tidak harus mengorbankan sektor lain. Dengan kata lain, percepatan pemanfaatan laut yang berkelanjutan harus mempertimbangkan berbagai aspek dari berbagai sektor.

Sektor rumput laut menjadi salah satu sorotan dalam laporan tersebut, terutama mengingat perannya bagi ketahanan pangan, ekosistem laut, penyerapan karbon, dan ekonomi. Memaksimalkan potensi sektor ini membutuhkan pemantauan dan pengelolaan yang tepat. Selain itu, laporan tersebut juga membahas langkah-langkah non-tarif, pelanggaran HAM, dan polusi plastik sebagai isu yang harus ditangani dalam percepatan pemulihan dan ketahanan pasca-COVID-19.

Pemanfaatan laut yang berkelanjutan

Pada akhirnya, jalan menuju pemanfaatan laut yang berkelanjutan membutuhkan transformasi struktural di semua sektor. Memperkuat kerja sama internasional, regional, dan nasional juga penting dalam menciptakan perubahan besar bagi perekonomian, masyarakat, dan lingkungan. Laporan tersebut ditutup dengan rekomendasi dan temuan dari Forum Laut PBB, beberapa di antaranya adalah:

Memobilisasi tindakan untuk perikanan dan akuakultur yang berkelanjutan untuk memastikan makanan yang cukup, aman, dan bergizi.
Mencegah, mengurangi, dan menghilangkan sampah plastik laut dengan memperkuat pendekatan siklus hidup (life-cycle) yang komprehensif, mendorong efisiensi sumber daya dan daur ulang, serta pengelolaan limbah yang ramah lingkungan.
Mendalami, mengembangkan, dan mempromosikan solusi pembiayaan inovatif untuk mendorong transformasi menuju ekonomi berbasis laut yang berkelanjutan dan meningkatkan solusi berbasis alam dan pendekatan berbasis ekosistem.

Baca laporan selengkapnya di sini.

Penerjemah: Abul Muamar

Versi asli artikel ini diterbitkan dalam bahasa Inggris di platform media digital Green Network Asia – Internasional.

Kresentia Madina

Reporter at Green Network Asia | Website | + posts

Madina adalah Asisten Manajer Publikasi Digital di Green Network Asia. Ia adalah lulusan Program Studi Sastra Inggris dari Universitas Indonesia. Madina memiliki 3 tahun pengalaman profesional dalam publikasi digital internasional, program, dan kemitraan GNA, khususnya dalam isu-isu sosial dan budaya.