Transformasi Sistem Pangan untuk Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca
Foto: Erik Scheel di Pexels.
Sistem pangan berkelindan dengan aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya masyarakat kita. Namun, praktik-praktik yang tidak berkelanjutan dalam rantai nilai pangan berdampak negatif terhadap manusia dan planet Bumi. Terkait hal ini, sebuah laporan yang diterbitkan oleh Komisi Ekonomi Sistem Pangan mengkaji aspek ekonomi dan sosial dari transformasi sistem pangan.
Ongkos Praktik yang Tidak Berkelanjutan
Laporan Ekonomi Transformasi Sistem Pangan memaparkan tantangan dan peluang dalam transformasi sistem pangan global yang berkelanjutan. Laporan tersebut menyatakan bahwa ongkos keseluruhan dari sistem pangan yang tidak berkelanjutan saat ini diperkirakan mencapai 15 triliun USD per tahun.
Perkiraan biaya tertinggi berasal dari sektor kesehatan, yang mencapai setidaknya mencapai 11 triliun USD. Produksi pangan yang tidak higienis, meningkatnya konsumsi makanan ultra proses, distribusi yang tidak merata, serta harga yang tinggi menyebabkan peningkatan prevalensi masalah kesehatan seperti malnutrisi, obesitas, dan diabetes.
Sementara itu, kerugian lingkungan diperkirakan mencapai 3 triliun USD. Penggunaan lahan pertanian yang tidak berkelanjutan merupakan salah satu penyebab utama deforestasi, penurunan keanekaragaman hayati, dan kerusakan ekologi lainnya. Dalam konteks perubahan iklim, produksi pangan global, termasuk susut dan limbah pangan, diperkirakan menyumbang setidaknya sepertiga emisi gas rumah kaca dunia. Meningkatnya permintaan akan produk-produk hewani juga dapat meningkatkan tekanan terhadap lingkungan.
Jalur Transformasi Sistem Pangan
Seiring pertumbuhan populasi global, seluruh aktor utama dalam rantai nilai pangan kini berada di bawah tekanan untuk menyediakan sistem pangan yang inklusif, sehat, dan berkelanjutan untuk semua. Sayangnya, menurut laporan tersebut, komitmen kebijakan yang ada saat ini sebagian besar masih berfokus pada keterjangkauan pangan dan belum mampu mengatasi dampak lingkungan dan kesehatan dari praktik-praktik yang tidak berkelanjutan di seluruh rantai nilai.
Dalam laporan tersebut, Komisi Ekonomi Sistem Pangan mengusulkan jalur Transformasi Sistem Pangan untuk memperbaiki sistem pangan global. Jalur ini bertujuan untuk mencapai beberapa poin melalui langkah-langkah khusus:
- Konsumsi makanan sehat oleh semua orang dengan memberantas kekurangan gizi, menstabilkan angka obesitas, melakukan konvergensi terhadap pola makan sehat, dan mengurangi separuh limbah pangan.
- Mata pencaharian yang layak di seluruh sistem pangan dengan mengurangi hambatan perdagangan tanaman dan ternak, meningkatkan upah di bidang pertanian, dan memperluas lapangan kerja melalui substitusi modal.
- Perlindungan lahan utuh dan restorasi lahan terdegradasi melalui pengurangan emisi dari deforestasi, konservasi lahan, pembasahan lahan gambut, konservasi air, dan penggantian kerugian keanekaragaman hayati.
- Produksi berkelanjutan yang ramah lingkungan, termasuk meningkatkan efisiensi penggunaan nitrogen, memberi insentif pada rotasi tanaman yang lebih lama, dan mengurangi emisi dari penanaman padi.
Jalur Transformasi Sistem Pangan bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca untuk membatasi pemanasan global di bawah 2°C pada tahun 2050, mengembalikan penurunan keanekaragaman hayati, dan mengurangi surplus nitrogen hingga setengahnya. Di Asia Selatan dan Tenggara, jalur ini diproyeksikan dapat membantu 163 juta orang mencapai berat badan yang sehat, menghilangkan 40,5 Gt emisi setara karbon dioksida, dan mengurangi sekitar 66% polusi nitrogen tahunan, dari 52 Mt menjadi 34,4 Mt. Selain itu, laporan tersebut memperkirakan bahwa total manfaat ekonomi dari transformasi sistem pangan setara dengan setidaknya 5 triliun USD per tahun.
Perlu Perubahan Sistemik
Laporan tersebut menyerukan transformasi yang lebih luas di luar sistem pangan, khususnya dalam transisi energi. Selain itu, transformasi sistem pangan secara sistemik harus terjadi dalam skala lokal dan nasional. Terlepas dari kondisi yang berbeda-beda di setiap daerah, laporan tersebut mengusulkan lima prioritas umum untuk memandu pembuat kebijakan di tingkat daerah dan nasional:
- Pergeseran pola konsumsi ke arah pola makan sehat, termasuk penerapan pajak gula dan pengaturan pemasaran pangan yang tidak sehat.
- Memanfaatkan kembali dukungan pemerintah terhadap pertanian untuk memberi insentif pada pilihan-pilihan yang mendukung tujuan transformasi.
- Menargetkan pendapatan dari pajak baru untuk mendukung transformasi sistem pangan.
- Berinovasi untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan peluang mata pencaharian, terutama bagi pekerja miskin dalam sistem pangan.
- Meningkatkan jaring pengaman untuk menjaga agar pangan tetap terjangkau bagi masyarakat paling miskin.
Baca laporan selengkapnya di sini.
Editor: Nazalea Kusuma
Penerjemah: Abul Muamar
Baca juga versi asli artikel ini dalam bahasa Inggris di Green Network Asia.
Jika konten ini bermanfaat, harap pertimbangkan untuk berlangganan GNA Indonesia.
Langganan Anda akan memberikan akses ke wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) di Indonesia dan dunia, memperkuat pengembangan kapasitas pribadi dan profesional Anda sekaligus mendukung kapasitas finansial Green Network Asia untuk terus menerbitkan konten yang didedikasikan untuk pendidikan publik dan advokasi multi-stakeholder.
Pilih Paket Langganan
Madina adalah Asisten Manajer Publikasi Digital di Green Network Asia. Ia adalah lulusan Program Studi Sastra Inggris dari Universitas Indonesia. Madina memiliki 3 tahun pengalaman profesional dalam publikasi digital internasional, program, dan kemitraan GNA, khususnya dalam isu-isu sosial dan budaya.
Perempuan Penjaga Hutan di Negeri Patriarki: Kisah Mpu Uteun dan Ekofeminisme di Aceh 
Menyampaikan Pengetahuan yang Dapat Diterapkan melalui Pelatihan Keberlanjutan 
Menciptakan Keadilan Pajak untuk Kesejahteraan Bersama 
Menghentikan Pendanaan Peternakan Industri di Vietnam: Jalan Menuju Pendanaan Sistem Pangan yang Adil dan Berkelanjutan 
Pembaruan Kemitraan Indonesia-PBB dalam Agenda SGDs 2030 
Bagaimana Para Perempuan di Kampung Sempur Bogor menjadi Aktor dalam Mitigasi Bencana Longsor