Sekjen PBB Ungkap Prioritas untuk 2023 - Green Network Asia

Tahun 2023 menandai separuh jalan dalam implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Namun, dunia tetap tak menentu seperti sebelumnya–konflik, bencana, dan diskriminasi masih terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam arahannya untuk Majelis Umum, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres menyoroti prioritas PBB untuk tahun 2023.

Perlunya perbaikan

“Kita telah memulai tahun 2023 dengan ancaman bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi yang belum pernah kita alami sebelumnya,” kata Guterres di awal arahannya. Dengan perang, krisis iklim, kemiskinan global, dan perpecahan geopolitik, menjadi jelas bahwa diperlukan perubahan haluan.

Namun, meskipun kita tahu bagaimana membalikkan keadaan dan akibat dari kelambanan, poin pentingnya adalah pemikiran dan komitmen jangka panjang. Guterres melihat banyak politisi, pengambil keputusan, dan orang-orang berkuasa terlalu fokus pada masa kini, dan minim pertimbangan untuk masa depan. “Jangan hanya fokus pada apa yang mungkin terjadi pada Anda hari ini – dan gemetar. Lihatlah apa yang akan terjadi pada kita semua esok hari – dan bertindaklah,” imbuhnya.

Prioritas PBB untuk 2023

Untuk menciptakan kemajuan penting, Sekretaris Jenderal PBB menggarisbawahi tujuh poin yang akan menjadi prioritas PBB untuk tahun 2023:

Peacebuilding — menyatakan perlunya Agenda Baru Perdamaian untuk mengatasi berbagai konflik saat ini. Agenda mesti mempertimbangkan perlunya misi perdamaian baru dengan kepemimpinan yang tepat dan pendanaan yang terjamin.
Hak sosial-ekonomi dan hak atas pembangunan — menekankan reformasi mendasar dan mobilisasi sumber daya untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.
Hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan — berfokus terutama pada pengurangan emisi dan mencapai keadilan iklim. Seruan khusus ditujukan kepada produsen bahan bakar fosil dan para pendukungnya untuk menetapkan arah yang kredibel untuk operasi net-zero.
Menghormati keragaman dan universalitas hak budaya — menyerukan kepada pemerintah, regulator, media, dan masyarakat sipil untuk menghentikan penyebaran informasi yang salah dan disinformasi di internet mengenai ras, agama, dan jenis kelamin tertentu.
Hak atas kesetaraan gender penuh — menugaskan peninjau independen untuk menilai kapasitas PBB seputar kesetaraan gender dan menggandakan tindakan untuk memberdayakan perempuan di berbagai bidang.
Hak sipil dan politik sebagai dasar masyarakat inklusif — memajukan kebebasan fundamental, mendorong partisipasi sistemik dari masyarakat sipil dalam pekerjaan PBB, melindungi ruang sipil di seluruh dunia, dan memperkuat dukungan untuk undang-undang dan kebijakan yang melindungi hak partisipasi dan kebebasan berekspresi , termasuk media yang bebas dan mandiri.
Hak untuk generasi mendatang — membayangkan KTT Masa Depan tahun depan untuk membawa topik ‘berdamai dengan alam’ dan ‘memastikan digital inklusif untuk semua’ ke garis depan diskusi. Kantor Pemuda PBB yang baru direncanakan akan berdiri dan berjalan untuk mendukung pekerjaan PBB menjadi lebih kreatif, beragam, multibahasa, dan inklusif.

“Saat kita melihat prioritas untuk tahun ini, pendekatan yang berakar pada hak sangat penting untuk mencapai prioritas utama kita: dunia yang lebih aman, lebih damai, dan lebih berkelanjutan. Piagam dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menunjukkan jalan keluar dari jalan buntu saat ini. Mereka adalah sumber solusi dan sumber harapan. Mari kita menimba dari sumber itu, mari kita menimba dari harapan itu, dan bertindak tegas sebelum terlambat. Waktunya singkat. Dan jam terus berdetak,” kata Guterres mengakhiri arahannya.

Penerjemah: Abul Muamar

Versi asli artikel ini diterbitkan dalam bahasa Inggris di platform media digital Green Network Asia – Internasional.

Kresentia Madina

Reporter at Green Network Asia | Website | + posts

Madina adalah Asisten Manajer Publikasi Digital di Green Network Asia. Ia adalah lulusan Program Studi Sastra Inggris dari Universitas Indonesia. Madina memiliki 3 tahun pengalaman profesional dalam publikasi digital internasional, program, dan kemitraan GNA, khususnya dalam isu-isu sosial dan budaya.

Kresentia Madina

Overpopulasi Ikan Sapu-Sapu di Sungai Ciliwung: Pemulihan Lingkungan atau Bahaya?

Perlawanan Pekerja Gig di India terhadap Tekanan Layanan Pengantaran 10 Menit

Melonjaknya Konflik Agraria: Mendorong Penyelesaian berbasis HAM

Gerakan Komunitas Akar Rumput dalam Memperluas Konservasi Air Tanah yang Kian Menyusut

Pencabutan Izin Usaha di Kawasan Hutan: Bagaimana Pemulihan Ekosistem dan Penanganan Dampak Sosial-Ekonomi?

Mengintegrasikan Isu Lingkungan, Perubahan Iklim, dan Keberlanjutan ke dalam Sistem Pendidikan

Tentang Kami

Perlunya perbaikan

Prioritas PBB untuk 2023

Kresentia Madina

Telusuri GNA Knowledge Hub

Overpopulasi Ikan Sapu-Sapu di Sungai Ciliwung: Pemulihan Lingkungan atau Bahaya?

Perlawanan Pekerja Gig di India terhadap Tekanan Layanan Pengantaran 10 Menit

Melonjaknya Konflik Agraria: Mendorong Penyelesaian berbasis HAM

Gerakan Komunitas Akar Rumput dalam Memperluas Konservasi Air Tanah yang Kian Menyusut

Pencabutan Izin Usaha di Kawasan Hutan: Bagaimana Pemulihan Ekosistem dan Penanganan Dampak Sosial-Ekonomi?

Mengintegrasikan Isu Lingkungan, Perubahan Iklim, dan Keberlanjutan ke dalam Sistem Pendidikan

Tentang Kami