Afrika Selatan Sahkan Amandemen UU Pendidikan Dasar - Green Network Asia

Pendidikan merupakan instrumen penting untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan. Namun, sekitar 244 juta anak dan remaja di seluruh dunia, termasuk Afrika Selatan, belum memperoleh akses pendidikan. Sebagai langkah untuk mengatasi hal ini, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa telah menandatangani Amandemen Undang-Undang Pendidikan Dasar di negara itu untuk memperkuat upaya pemenuhan hak atas pendidikan. Namun, perubahan UU ini juga menuai sejumlah kritik, termasuk soal penggunaan bahasa ibu.

Hak atas Pendidikan di Afrika Selatan

UUD Afrika Selatan mengakui hak atas pendidikan. Sejak apartheid berakhir pada tahun 1994, negara ini mengalami perkembangan signifikan dalam sistem pendidikan dini, dimana 92,4% anak-anak telah mengikuti pendidikan usia dini pada tahun 2022. Namun, pada level pendidikan menengah dan tinggi, perkembangannya belum begitu tampak.

Salah satu tantangan dalam dunia pendidikan di Afrika Selatan adalah kesenjangan berbasis ras, terutama yang dialami oleh penduduk kulit hitam. Meski jumlah penduduk kulit hitam yang menyelesaikan pendidikan menengah meningkat tiga kali lipat, dari 9,4% pada tahun 1996 menjadi 34,7% pada tahun 2022, hanya 9,3% yang mengenyam pendidikan tinggi pada tahun 2022. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan penduduk kulit putih (39,8%).

Kontroversi Amandemen UU Pendidikan Dasar

Pada September 2024, Presiden Cyril Ramaphosa resmi menandatangani Amandemen Undang-undang Pendidikan Dasar Afrika Selatan. Ramaphosa menyatakan bahwa ini merupakan langkah penting untuk menyelesaikan tantangan yang sudah berlangsung lama sekaligus untuk mendukung pemenuhan hak atas pendidikan di negara tersebut.

“Ini meletakkan dasar yang kuat untuk belajar sejak usia dini. Kelas R, tahun penerimaan sebelum Kelas 1, sekarang menjadi wajib. Hal ini akan meningkatkan fokus kita pada Perkembangan Anak Usia Dini,” kata Ramaphosa. Amandemen UU ini juga mengatur tentang homeschooling dan larangan hukuman fisik.

Lebih lanjut, UU baru tersebut juga mengatur tentang aspek penerimaan dan bahasa dalam kebijakan sekolah. Pasal 4 dan Pasal 5 UU tersebut menyatakan bahwa sekolah diizinkan untuk mengembangkan kebijakan penerimaan mereka dan memilih bahasa pengantar dari 11 bahasa resmi. Namun, pasal tersebut juga memberikan wewenang kepada Departemen Pendidikan Dasar Nasional untuk memutuskan hasil akhir, yang sebelumnya dipegang oleh dewan sekolah.

Namun, meski pemerintah Afsel berupaya untuk menyeragamkan standar di semua sekolah untuk memastikan kesetaraan, terdapat kritik yang menyatakan kekhawatiran akan hilangnya kemampuan anak-anak untuk berbicara dalam bahasa ibu mereka dan penolakan terhadap tata kelola komunitas lokal. “Perdebatan berpusat pada apakah sentralisasi kendali akan mendorong keadilan atau melemahkan pengambilan keputusan di daerah,” tulis Profesor Wayne Hugo dari Universitas KwaZulu-Natal.

Implementasi Ditunda

Menanggapi kritik tersebut, Pasal 4 dan 5 kini sedang ditinjau kembali, sehingga implementasinya tertunda selama tiga bulan. Selagi peninjauan dilakukan, Presiden Ramaphosa menyerukan kolaborasi dari para pemangku kepentingan utama untuk memastikan hak atas pendidikan bagi anak-anak tanpa memandang identitas mereka.

“Agar sistem pendidikan kita dapat bekerja untuk semua, kita harus bekerja lebih baik, lebih cerdas, dan lebih kooperatif,” katanya.

Editor: Nazalea Kusuma

Penerjemah: Abul Muamar

Baca juga versi asli artikel ini dalam bahasa Inggris di Green Network Asia

Kresentia Madina

Reporter at Green Network Asia | Website | + posts

Madina adalah Asisten Manajer Publikasi Digital di Green Network Asia. Ia adalah lulusan Program Studi Sastra Inggris dari Universitas Indonesia. Madina memiliki 3 tahun pengalaman profesional dalam publikasi digital internasional, program, dan kemitraan GNA, khususnya dalam isu-isu sosial dan budaya.