Obligasi dan Sukuk Tematik untuk Mendanai Aksi Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia
Foto: UNDP.
Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di kawasan Cincin Api, sehingga sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Bencana alam, cuaca ekstrem, dan kenaikan permukaan air laut merupakan beberapa dampak paling berbahaya. Oleh karena itu, aksi iklim dan pembangunan berkelanjutan menjadi sangat penting. Terkait hal ini, UNDP Indonesia menerbitkan risalah pengetahuan tentang obligasi dan sukuk tematik sebagai cara untuk mendanai aksi iklim dan pembangunan berkelanjutan.
Obligasi dan Sukuk Tematik
Antara tahun 1990 hingga 2021 saja, Indonesia mengalami lebih dari 300 bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, dan aktivitas gunung berapi. Pandemi COVID-19 juga turut menyebabkan ketidakstabilan negara dalam menghadapi perubahan iklim. Pascapandemi, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Indonesia diproyeksi membutuhkan pendanaan sekitar USD 8,7 triliun (Rp 122.000 triliun), menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Ada berbagai mekanisme pembiayaan yang dapat diterapkan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan tersebut, termasuk obligasi dan sukuk tematik.
Obligasi adalah investasi pendapatan tetap yang pinjamannya diberikan dan harus dibayar kembali pada tenggat waktu tertentu disertai pembayaran bunga secara berkala. Sedangkan obligasi tematik adalah obligasi dengan tema investasi tertentu seperti keberlanjutan, perubahan iklim, pendidikan, dll. Adapun sukuk adalah obligasi syariah, yakni obligasi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.
Situasi di Indonesia
Indonesia telah mempelopori beberapa obligasi dan sukuk tematik, seperti Green Sukuk, SDG Bond, dan Blue Bond. Mekanisme ini telah mendanai lebih dari USD 9,5 miliar di pasar internasional dan domestik.
Risalah pengetahuan dari UNDP Indonesia mengungkapkan bahwa selama lima tahun terakhir (2018–2023), penerbitan obligasi pemerintah di pasar luar negeri merupakan bagian terbesar dari total pangsa pasar. Sebagai perbandingan, penerbitan mata uang lokal oleh sektor swasta hanya berjumlah kurang dari 10% dari total penerbitan. Risalah tersebut menyatakan bahwa mendorong penerbitan obligasi dalam mata uang lokal adalah penting karena hal ini dapat mengurangi risiko gagal bayar dan memitigasi risiko yang berkaitan dengan utang mata uang asing.
Berdasarkan risalah tersebut, tantangan yang dihadapi oleh penerbit obligasi dan sukuk tematik lokal Indonesia adalah:
- Biaya dan sumber daya tambahan disebabkan oleh pengembangan kerangka kerja, tinjauan eksternal, identifikasi proyek yang memenuhi syarat, dan persyaratan pelaporan dampak.
- Identifikasi dan pengembangan proyek yang memenuhi syarat dan selaras dengan tema pilihan mereka, layak secara finansial, dan berdampak.
- Kurangnya insentif, terutama untuk jangka pendek dan menengah.
- Kurangnya pengetahuan dan kapasitas emiten, termasuk kurangnya kesadaran mengenai obligasi dan sukuk tematik serta kebingungan dalam mengukur kinerja dan proyek keberlanjutan.
Memajukan Obligasi dan Sukuk Tematik
Risalah pengetahuan tersebut juga menyoroti peluang bagi Indonesia untuk memajukan obligasi dan sukuk tematik, misalnya dengan memperluas jenis obligasi. ‘Obligasi baru dan yang akan datang’ yang diidentifikasi adalah Obligasi Biru, Obligasi Transisi, Obligasi Terkait Keberlanjutan, dan Obligasi Gender.
Singkatnya, berikut adalah hal-hal penting dan rekomendasi untuk memaksimalkan penerbitan, dampak, dan peluang obligasi dan sukuk tematik di Indonesia:
- Dukungan peraturan dan insentif lebih lanjut diperlukan untuk mendorong penerbitan lokal dan mendorong keuangan berkelanjutan.
- Integritas dan kepercayaan obligasi dan sukuk tematik dalam negeri harus terjamin. Oleh karena itu, membangun ekosistem lokal yang kuat dengan verifikator lokal yang berkualitas sangat penting.
- Terdapat potensi untuk menjajaki penerapan penjaminan untuk obligasi dalam mata uang lokal.
- Obligasi dan sukuk tematik memiliki potensi yang sah untuk membiayai transisi energi yang adil dan pembangunan berkelanjutan.
- Mitra pembangunan harus membantu calon penerbit obligasi dan mendorong lingkungan yang mendukung penerbitan obligasi lokal.
Yang paling penting, Indonesia memerlukan upaya kolaboratif dari mitra pembangunan untuk mendukung ekosistem penerbitan dalam negeri. Mitra pembangunan dapat menyediakan keahlian dan panduan dengan berbagi pengetahuan dan praktik terbaik, memberikan bantuan teknis kepada emiten lokal, dan melatih emiten dan verifikator lokal untuk peningkatan kapasitas. Secara keseluruhan, edukasi dan kesadaran mengenai obligasi dan sukuk tematik sangat diperlukan.
Selain itu, dukungan dan pengawasan dari mitra pembangunan yang memiliki reputasi baik dapat meningkatkan kredibilitas obligasi dan sukuk tematik di Indonesia. Yang terakhir, dukungan finansial dari mitra pembangunan dapat membantu memitigasi risiko dan membina kemitraan antara sektor publik dan swasta, yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan iklim dan SDGs di Indonesia.
Baca dokumen selengkapnya di sini.
Penerjemah: Abul Muamar
Versi asli artikel ini diterbitkan dalam bahasa Inggris di platform media digital Green Network Asia – Internasional.
Naz is the Manager of International Digital Publications at Green Network Asia. She is an experienced and passionate writer, editor, proofreader, translator, and creative designer with over a decade of portfolio. Her history of living in multiple areas across Southeast Asia and studying Urban and Regional Planning exposed her to diverse peoples and cultures, enriching her perspectives and sharpening her intersectionality mindset in her storytelling and advocacy on sustainability-related issues and sustainable development.
PSN Tebu Merauke: Penggusuran Masyarakat Adat dan Deforestasi yang Berlanjut 
Memperkuat Ketahanan di Tengah Ketergantungan yang Kian Besar pada Infrastruktur Antariksa 
Overpopulasi Ikan Sapu-Sapu di Sungai Ciliwung: Pemulihan Lingkungan atau Bahaya? 
Perlawanan Pekerja Gig di India terhadap Tekanan Layanan Pengantaran 10 Menit 
Melonjaknya Konflik Agraria: Mendorong Penyelesaian berbasis HAM 
Gerakan Komunitas Akar Rumput dalam Memperluas Konservasi Air Tanah yang Kian Menyusut