Melindungi Hak Kelompok Difabel dalam Kebijakan Menyangkut Perubahan Iklim

“No One Left Behind” (Tidak Seorang Pun Ditinggalkan di Belakang) adalah prinsip utama pembangunan berkelanjutan. Dampak perubahan iklim tidak merata di seluruh lapisan masyarakat. Namun, mereka yang paling membutuhkan perhatian justru adalah mereka yang sering terlupakan. Kelompok rentan yang sering diabaikan dalam pembahasan mengenai perubahan iklim adalah difabel. Baru-baru ini, sebuah laporan mengungkapkan bahwa sebagian besar kebijakan dan komitmen terkait perubahan iklim di negara-negara dunia tidak memperhatikan kelompok difabel.

Laporan Status Inklusi Difabel dalam Komitmen dan Kebijakan Iklim Nasional

Laporan Status ini dirilis oleh Program Penelitian Aksi Iklim Inklusif Difabel/Disability Inclusive Climate Action Research Program (DICARP) di McGill University dan Aliansi Disabilitas Internasional/International Disability Alliance. Laporan tersebut “menyajikan analisis sistematik tentang penyertaan difabel dan hak-hak mereka dalam komitmen dan kebijakan iklim”. Laporan tersebut berfokus pada negara-negara di bawah Perjanjian Paris, terutama yang telah menandatangani Konvensi PBB tentang Hak Difabel (UNCRPD).

Kelompok difabel merasakan dampak perubahan iklim yang lebih berbahaya—antara hidup dan mati. Mereka juga berisiko semakin terkucilkan dari masyarakat dalam menghadapi transformasi besar-besaran menuju keberlanjutan, jika perencanaan bahkan tidak memperhitungkan keberadaan mereka.

Dengan demikian, Laporan Status menguraikan kewajiban negara untuk mempertimbangkan, menginformasikan, dan melibatkan kelompok difabel dalam kebijakan iklim dan peta jalan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah juga harus mengembangkan, menerapkan, dan mendukung kebutuhan mereka untuk mencegah dan meminimalkan dampak buruk perubahan iklim.

Tertinggal di Belakang

“Kami jelas membutuhkan lebih banyak penelitian dan dialog untuk membawa kelompok difabel dan hak-hak mereka ke garis depan pembahasan seputar perubahan iklim,” kata Sébastien Jodoin, direktur DICARP dan Ketua Riset Kanada untuk Hak Asasi Manusia dan Lingkungan, dalam episode podcast What on Earth.

Dia menambahkan, “Kenyataannya adalah bahwa ableisme masih sangat mengakar di masyarakat.”

Klaim tersebut terbukti dalam laporan. Saat ini, hanya 35 dari 192 negara bagian di bawah Perjanjian Paris yang menyertakan kelompok difabel dalam Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional/ Nationally Determined Contributions (NDC) mereka. Selain itu, dalam kebijakan adaptasi iklim, hanya 45 negara yang memperhitungkan kelompok difabel, orang dengan kondisi kesehatan tertentu atau penyakit kronis.

Masa Depan yang Lebih Inklusif

Laporan tersebut merekomendasikan delapan poin tindakan yang harus diambil oleh pemerintah negara-negara di dunia untuk melindungi hak-hak kelompok difabel. Salah satunya adalah “memastikan partisipasi kelompok difabel yang sungguh-sungguh, terinformasi, dan efektif dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan menyangkut iklim”. Poin lain yang perlu disorot adalah agar pemerintah negara-negara di dunia “mengadopsi dan menerapkan kebijakan mitigasi perubahan iklim inklusif-difabel yang memungkinkan kelompok difabel berkontribusi, dan mendapat manfaat dari upaya untuk mendekarbonisasi masyarakat”.

Setiap orang memiliki peran penting dalam kolaborasi untuk mencapai masa depan yang lebih berkelanjutan, termasuk kelompok difabel. Inklusi dimulai dengan perencanaan. Terakhir, menurut Jodoin, DICARP berencana mempresentasikan penelitian terbaru ini pada COP27, Konferensi Perubahan Iklim PBB di Mesir pada November tahun ini.

Penerjemah & Editor: Abul Muamar

Baca juga versi asli artikel ini dalam bahasa inggris di Green Network Asia.

Berlangganan Green Network Asia – Indonesia
Perkuat pengembangan kapasitas pribadi dan profesional Anda dengan wawasan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) di Indonesia dan dunia.

Pilih Paket Langganan