Laporan SDGs 2023 Ungkap Kesenjangan Pembiayaan, Perkembangan, dan Stimulus SDG
Foto: Freepik.
“Kita meninggalkan lebih dari separuh dunia di belakang,” kata António Guterres, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dari segi waktu, kita sudah setengah jalan menuju Agenda 2030. Dari segi hasil, kita masih jauh dari target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Hal itu terangkum dalam Laporan SDGs 2023. Laporan SDGs 2023 memaparkan berbagai mekanisme pembiayaan dan langkah selanjutnya yang diusulkan, yakni Stimulus SDG.
Laporan SDGs 2023 dan Polikrisis Global
Kita saat ini menghadapi polikrisis global. Perubahan iklim, penurunan keanekaragaman hayati, polusi, dan berbagai krisis lainnya telah menjadi ancaman nyata dan berlanjut dengan dampak dan risiko yang meningkat. Selain itu, konflik Rusia-Ukraina turut memperburuk keadaan.
Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Ekonomi dan Sosial Li Junhua mengatakan laporan tersebut mengingatkan bahwa banyak pekerjaan yang harus dilakukan. “Penilaian komprehensif terhadap perkembangan global dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memberikan gambaran yang serius.”
“Lebih dari 50% target SDG mengalami perkembangan yang lemah dan tidak memadai; sedangkan 30% lainnya terhambat bahkan mundur. Ini termasuk target utama seperti pengentasan kemiskinan, kelaparan, dan perubahan iklim,” timpal Guterres.
Kesenjangan Pembiayaan SDGs
Laporan tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan iklim global meningkat secara keseluruhan. Hal ini terutama disebabkan oleh tindakan mitigasi dalam bangunan, infrastruktur, transportasi, dan pembiayaan adaptasi. Menurut Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), aliran dana mencapai rata-rata tahunan $803 miliar pada 2019–2020, meningkat 12% dari dua tahun sebelumnya.
Namun, jumlah tersebut masih jauh dari cukup. Berdasarkan analisis UNFCCC, negara-negara berkembang membutuhkan sekitar $6 triliun pada tahun 2030 untuk memenuhi janji iklim mereka. Perkiraan biaya adaptasi bahkan bisa mencapai $330 miliar per tahun pada tahun 2030, menurut Program Lingkungan PBB. Selain tidak cukup, distribusi pembiayaan juga tidak merata di semua wilayah.
Dulu, negara-negara maju berjanji untuk memobilisasi $100 miliar dalam pembiayaan iklim setiap tahun pada 2020–2025. Sayangnya, komitmen tersebut masih belum terpenuhi. Pada tahun 2020, total yang disediakan adalah $83,3 miliar, dan lebih dari 70% dari seluruh pembiayaan dari tahun 2016–2020 adalah pinjaman.
Situasi serupa terjadi dalam konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Ada kemajuan dan peningkatan pembiayaan dan investasi, namun itu tidak cukup, dan kesenjangan pembiayaan tetap ada.
Menjembatani Kesenjangan Pembiayaan
Pada COP27, Loss and Damage Fund didirikan untuk memberikan dukungan keuangan kepada negara-negara yang paling terkena dampak perubahan iklim. Ini adalah awal untuk menjembatani kesenjangan pembiayaan global.
Laporan tersebut merekomendasikan untuk memprioritaskan kebijakan dan investasi yang akan mendorong transisi dan kemajuan yang adil, seperti pada perempuan dan anak perempuan, inklusi digital, layanan kesehatan semesta, pendidikan seumur hidup, pembangunan perdamaian, dan perlindungan sosial yang tanggap bencana, adaptif, dan universal.
Laporan tersebut juga mendorong sinergi hubungan kesehatan-lingkungan. Perkembangan dan investasi harus ditujukan untuk lingkungan dan kesehatan manusia secara bersamaan. Ini mencakup pembiayaan untuk transisi energi yang berkeadilan, makanan, air & sanitasi, manajemen risiko bencana, keanekaragaman hayati & konservasi alam, serta penelitian dan inovasi terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada masalah sosial yang mendasar.
Selain itu, laporan tersebut menunjukkan bagaimana perdagangan global, sains, teknologi, dan inovasi “terus menguntungkan negara-negara yang secara historis telah diuntungkan oleh proteksionisme dan ekstraksi sumber daya global”. Oleh karena itu, meningkatkan akses negara-negara berkembang ke hal-hal tersebut sangatlah penting.
Stimulus SDG
Laporan SDGs 2023 menyatakan, “Sangat penting bagi negara-negara di seluruh dunia untuk memiliki sumber daya yang dibutuhkan dalam skala besar untuk berinvestasi dalam pemulihan segera dan tujuan pembangunan berkelanjutan jangka panjang, termasuk aksi iklim.”
Dari situ, laporan tersebut mengusulkan rencana untuk mengamankan pembiayaan terkait tujuan jangka pendek dengan tambahan $500 miliar per tahun, yaitu Stimulus SDG. Jumlah ini akan disampaikan melalui pinjaman yang saling menguatkan dan pinjaman lunak. SDG Stimulus akan menyasar tiga area:
- Mengatasi high debt dan debt distress, termasuk dengan mengubah pinjaman jangka pendek berbunga tinggi menjadi utang jangka panjang (lebih dari 30 tahun) dengan suku bunga lebih rendah.
- Meningkatkan pembiayaan jangka panjang yang terjangkau secara besar-besaran untuk pembangunan, terutama melalui bank pembangunan multilateral dan menyelaraskan semua aliran pembiayaan dengan Tujuan.
- Memperluas pembiayaan darurat ke semua negara yang membutuhkan.
Rencana baru yang diusulkan ini dapat dicapai dengan sistem keuangan yang berlaku saat ini. Jika berhasil, langkah ini akan menghasilkan investasi langsung dalam layanan dasar, energi bersih, dan transisi digital.
“Namun, untuk mengatasi akar penyebab dari situasi yang mengerikan ini, kita memerlukan reformasi menyeluruh dari arsitektur keuangan internasional kita yang sudah ketinggalan zaman, disfungsional, dan tidak adil,” imbuh Guterres.
Selain mengamankan pendanaan untuk aksi iklim dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, kita membutuhkan transformasi sistemik menyeluruh dari struktur keuangan. Oleh karena itu, mereformasi struktur tata kelola keuangan & ekonomi global menjadi lebih inklusif dan representatif sangatlah penting.
Baca laporan selengkapnya di sini.
Penerjemah: Abul Muamar
Versi asli artikel ini diterbitkan dalam bahasa Inggris di platform media digital Green Network Asia – Internasional.
Naz is the Manager of International Digital Publications at Green Network Asia. She is an experienced and passionate writer, editor, proofreader, translator, and creative designer with over a decade of portfolio. Her history of living in multiple areas across Southeast Asia and studying Urban and Regional Planning exposed her to diverse peoples and cultures, enriching her perspectives and sharpening her intersectionality mindset in her storytelling and advocacy on sustainability-related issues and sustainable development.
Overpopulasi Ikan Sapu-Sapu di Sungai Ciliwung: Pemulihan Lingkungan atau Bahaya? 
Perlawanan Pekerja Gig di India terhadap Tekanan Layanan Pengantaran 10 Menit 
Melonjaknya Konflik Agraria: Mendorong Penyelesaian berbasis HAM 
Gerakan Komunitas Akar Rumput dalam Memperluas Konservasi Air Tanah yang Kian Menyusut 
Pencabutan Izin Usaha di Kawasan Hutan: Bagaimana Pemulihan Ekosistem dan Penanganan Dampak Sosial-Ekonomi? 
Mengintegrasikan Isu Lingkungan, Perubahan Iklim, dan Keberlanjutan ke dalam Sistem Pendidikan