BRIN Luncurkan IDSD 2024 untuk Dukung Pembangunan Daerah Berbasis Bukti
21 Maret 2025
Permukiman di tepi pantai Kepulaun Mentawai. | Foto: Freepik.
Perumusan kebijakan pembangunan membutuhkan data-data pendukung yang akurat dan pengukuran berbasis bukti. Hal ini penting untuk membantu memastikan bahwa kebijakan yang diambil lebih efektif dan tidak meninggalkan seorang pun di belakang. Terkait hal ini, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) meluncurkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2024 untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah yang lebih inklusif, berbasis riset, dan berkelanjutan.
Pentingnya Basis Data dan Tantangannya
Basis data yang akurat, komprehensif, dan terstruktur sangat penting dalam perumusan dan evaluasi kebijakan pembangunan karena memungkinkan pembuat kebijakan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat sasaran, efisien, serta memantau kemajuan pembangunan secara efektif. Data yang berkualitas dapat membantu pengambil kebijakan untuk memahami kondisi daerah dengan lebih baik, mengidentifikasi berbagai isu dengan tepat, dan merumuskan solusi yang lebih efektif.
Namun sayangnya, ketersediaan basis data yang berkualitas masih menjadi tantangan signifikan di berbagai daerah di Indonesia. Seringkali, kebijakan pembangunan daerah berangkat dari data yang tidak akurat, terfragmentasi, tidak terbarui, dan tumpang tindih. Hal ini pada akhirnya menghambat perencanaan dan pengambilan keputusan yang tepat. Sebagai contoh, data yang tidak akurat dalam program bantuan sosial dapat menyebabkan penyaluran yang tidak tepat sasaran. Selain itu, data yang tidak akurat juga akan menghambat evaluasi pembangunan.
IDSD 2024
Diterbitkan dalam bentuk e-book, Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) mengukur kemajuan daerah dengan mengacu pada Global Competitiveness Index (GCI) 2019 yang dikembangkan oleh World Economic Forum (WEF), mencakup empat komponen utama yakni lingkungan pendukung, sumber daya manusia (SDM), pasar, dan ekosistem inovasi. Selain empat komponen utama tersebut, IDSD juga mengukur 12 pilar daya saing, seperti infrastruktur, stabilitas ekonomi makro, kesehatan, keterampilan tenaga kerja, sistem keuangan, dan kapabilitas inovasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dengan cakupan yang diperluas ke 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, IDSD 2024 memberikan gambaran menyeluruh tentang daya saing di setiap daerah.
Untuk mendukung implementasi hasil IDSD, BRIN akan mendukung penguatan ekosistem inovasi di daerah melalui pendampingan kelembagaan dengan membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), yang hingga Maret 2025 telah terbentuk di 22 provinsi dan 166 kabupaten/kota. IDSD diharapkan dapat menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih akurat, inklusif, dan berbasis bukti.
“Kami memastikan bahwa setiap indikator dalam IDSD selaras dengan target RPJMN 2025-2029 serta program prioritas nasional seperti hilirisasi industri, swasembada pangan dan energi, serta penciptaan lapangan kerja,” ujar Boediastoeti Ontowirjo, Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi BRIN.
Meningkatkan Tata Kelola Data untuk Pembangunan Daerah yang Lebih Baik
Ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi, serta pengukuran berbasis bukti, merupakan fondasi bagi perumusan kebijakan pembangunan yang efektif. Pada tahun 2022, pemerintah telah meluncurkan Satu Data Indonesia (SDI) untuk menciptakan data berkualitas dan mudah diakses, yang dapat saling dimanfaatkan oleh seluruh instansi pusat dan daerah. Namun, implementasi SDI masih menghadapi banyak hambatan, termasuk soal interoperabilitas data, pemahaman mengenai metadata, dan akses yang terbatas.
Oleh karena itu, investasi dalam perbaikan tata kelola data menjadi hal yang krusial untuk mendukung pembangunan daerah yang lebih baik. Meningkatkan literasi data dan keterampilan teknis SDM pengelola data di seluruh pemerintahan hingga ke tingkat desa, serta meningkatkan sinergi dan koordinasi antarinstansi di seluruh daerah, adalah langkah utama yang diperlukan, di samping penguatan infrastruktur digital dan teknologi yang tepat guna.
Amar adalah Manajer Publikasi Digital Indonesia di Green Network Asia. Ia adalah alumnus Magister Filsafat dari Universitas Gadjah Mada, dan Sarjana Ilmu Komunikasi dari Universitas Sumatera Utara. Ia memiliki lebih dari sepuluh tahun pengalaman profesional di bidang jurnalisme sebagai reporter dan editor untuk beberapa media tingkat nasional di Indonesia. Ia juga adalah penulis, editor, dan penerjemah, dengan minat khusus pada isu-isu sosial-ekonomi dan lingkungan.
- Abul Muamar
- Abul Muamar
- Abul Muamar
- Abul Muamar
- Abul Muamar
- Abul Muamar
- Abul Muamar
- Abul Muamar
- Abul Muamar
- Abul Muamar
- Abul Muamar
- Abul Muamar
- Abul Muamar
- Abul Muamar
- Abul Muamar
- Abul Muamar
- Abul Muamar
- Abul Muamar
- Abul Muamar
- Abul Muamar
Melonjaknya Konflik Agraria: Mendorong Penyelesaian berbasis HAM 
Gerakan Komunitas Akar Rumput dalam Memperluas Konservasi Air Tanah yang Kian Menyusut 
Pencabutan Izin Usaha di Kawasan Hutan: Bagaimana Pemulihan Ekosistem dan Penanganan Dampak Sosial-Ekonomi? 
Mengintegrasikan Isu Lingkungan, Perubahan Iklim, dan Keberlanjutan ke dalam Sistem Pendidikan 
Menyoroti Peran Perusahaan dalam Menyediakan Akses terhadap WASH di Lingkungan Kerja 
Memahami Perjanjian Laut Lepas PBB