Badan Gizi Nasional dan Pentingnya Memperkuat Tata Kelola terkait Gizi
Foto: Kim Deachul on Unsplash
Nutrisi yang seimbang merupakan fondasi bagi tubuh yang sehat. Meski telah menjadi kebutuhan sehari-hari, pemenuhan nutrisi seringkali dianggap sebagai hal yang tidak begitu penting sehingga pola konsumsi yang tidak sehat pun menjadi hal yang “lumrah”. Di Indonesia, malnutrisi dan kekurangan gizi telah menjadi masalah kesehatan masyarakat yang terus ada hingga hari ini. Terkait hal ini, pemerintah membentuk Badan Gizi Nasional sebagai upaya untuk meningkatkan gizi masyarakat.
Namun, sejauh mana lembaga baru ini dapat membawa perbaikan bagi tata kelola terkait gizi di Indonesia?
Malnutrisi dan Kekurangan Gizi di Indonesia
Malnutrisi dan kekurangan gizi masih menjadi salah satu momok di Indonesia. Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 menunjukkan 21,6% (1 dari 5) balita di Indonesia mengalami stunting dan 7,7% (1 dari 12) balita menderita wasting. Anak yang mengalami stunting memiliki tinggi badan lebih pendek bila dibandingkan anak seusianya, sedangkan wasting menyebabkan anak tampak sangat kurus dan memiliki berat badan rendah jika dibandingkan tinggi badannya dan memiliki lingkar lengan atas yang kecil.
Namun, perlu digarisbawahi bahwa masalah terkait nutrisi ini bukan hanya tentang anak-anak dan balita. Remaja hingga orang-orang dewasa pun juga banyak yang mengalaminya. Penelitian Center for Indonesian Studies (CIPS) menyatakan sekitar 21 juta penduduk Indonesia (setara 7% dari total populasi) mengalami kekurangan gizi. Data ini tidaklah berlebihan jika dihadapkan dengan kenyataan sehari-hari.
Jika Anda berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah, Anda mungkin terbiasa menyaksikan, atau mungkin mengalami sendiri, pola makan yang tidak sehat dengan nutrisi yang tidak seimbang dan tidak memadai. Anda mungkin sering menyaksikan orang-orang, atau mungkin mengalami sendiri, rutin makan nasi dengan mi instan sebagai lauk, atau hanya dengan garam dan kerupuk. Anda mungkin juga telah sering menyaksikan orang-orang, atau mungkin mengalami sendiri, menyantap makanan manis dan tinggi garam dalam jumlah banyak.
Kelindan Kemiskinan
Tanpa disadari, pola makan yang tidak sehat dengan kandungan nutrisi yang tidak proporsional telah menjadi salah satu penyebab utama malnutrisi dan kekurangan gizi. Masalah ini menjadi semakin rumit karena berkelit kelindan dengan kemiskinan dan masalah kesejahteraan lainnya seperti pengangguran dan pekerjaan dengan upah rendah. Anda mungkin sering melihat orang-orang yang menahan lapar, menunda makan, atau merangkap jadwal makan karena keterbatasan sumber daya, demi memperoleh pendapatan tak seberapa, atau karena alasan lainnya yang berkaitan dengan ketidakmampuan ekonomi. Di kalangan masyarakat miskin, akan lebih mudah menemukan balita stunting dan orang-orang kekurangan gizi dengan tubuh kurus kering atau kelebihan berat badan dan obesitas karena asupan nutrisi yang tidak seimbang.
Pun demikian, persoalan gizi bukan hanya menyangkut ketidakmampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan akan makanan bernutrisi seimbang, bukan hanya tentang kemiskinan, namun juga soal literasi gizi. Oleh karena itu, isu terkait gizi juga kerap dialami oleh penduduk yang kondisi perekonomian yang tergolong mampu.
Pembentukan Badan Gizi Nasional
Badan Gizi Nasional dibentuk pada 15 Agustus 2024 dengan dasar Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. Pembentukan lembaga baru ini disebut bertujuan untuk memastikan seluruh penduduk mendapatkan konsumsi yang aman dan bergizi, mengoptimalkan pemenuhan gizi sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, dan mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan berkualitas. Badan ini bertugas untuk merumuskan kebijakan terkait pemenuhan gizi nasional dan memantau penerapan kebijakan tersebut di lapangan. Dadan Hindayana, dosen Institut Pertanian Bogor (IPB), ditunjuk sebagai kepala pertama lembaga ini.
Dalam buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, diterangkan bahwa badan ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun. Selain balita dan anak-anak sekolah, ibu hamil dan ibu menyusui juga menjadi sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas badan ini. Sebagai prioritas awal, badan ini ditugaskan untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis yang akan dimulai pada tahun 2025.
Memperkuat Tata Kelola
Namun, pembentukan Badan Gizi Nasional ini dinilai tidak perlu dilakukan karena selama ini telah ada sejumlah lembaga pemerintah yang diberi mandat untuk bersama-sama mengatasi masalah terkait gizi di Indonesia. “Ketimbang mendirikan badan baru untuk mengurus program terkait gizi, pemerintah sebaiknya memperkuat tata kelola kebijakan tentang pangan dan gizi yang sudah ada. Kebijakan yang dibutuhkan terkait penanganan gizi bukanlah kebijakan taktis, melainkan kebijakan jangka panjang. Perlu ada berbagai intervensi, seperti perubahan kebiasaan, edukasi, dan sejumlah intervensi lain yang saling mempengaruhi satu dan lainnya,” kata Aditya Alta, Head of Research CIPS.
Penelitian CIPS merekomendasikan perlunya memperbaiki koordinasi antar-kementerian dan lembaga untuk menyelaraskan kebijakan dan kegiatan terkait pangan dan gizi. Adapun Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) belum mengamanatkan evaluasi atau tinjauan sistematis terhadap berbagai kebijakan terkait pangan dan gizi meski telah mencakup koordinasi multi-pemangku kepentingan. Pemerintah juga disarankan untuk lebih berfokus pada peningkatan akses terhadap pangan yang lebih beragam.
“RAN-PG seharusnya mengamanatkan tinjauan sistematis kebijakan pertanian di bawah Kementerian Pertanian, terutama kebijakan untuk mengatasi dampak program-program yang condong ke produksi padi atau ke satu komoditas pangan saja, seperti food estate, subsidi pupuk, bantuan pangan, dan swasembada beras. Tinjauan dan evaluasi diperlukan untuk melihat efek berbagai kebijakan dan program tersebut terhadap pemenuhan gizi yang beragam dari sumber pangan selain pangan pokok,” Aditya menambahkan.
Pada akhirnya, pemenuhan nutrisi yang seimbang bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan hanya mengutamakan rasa kenyang, namun juga memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai nutrisi. Oleh karena itu, meningkatkan dan memperluas literasi gizi serta akses ke makanan bergizi yang terjangkau menjadi sangat penting dalam upaya untuk memperbaiki gizi masyarakat. Seluruh pihak, terutama para pemangku kepentingan yang berhubungan dengan pangan dan kesehatan, harus secara aktif terlibat dalam merancang dan menerapkan strategi yang efektif untuk mendorong pemenuhan nutrisi seimbang bagi setiap warga. Pemerintah, dunia usaha, dan kelompok masyarakat sipil harus bekerja sama untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.
Amar adalah Manajer Publikasi Digital Indonesia di Green Network Asia. Ia adalah alumnus Magister Filsafat dari Universitas Gadjah Mada, dan Sarjana Ilmu Komunikasi dari Universitas Sumatera Utara. Ia memiliki lebih dari sepuluh tahun pengalaman profesional di bidang jurnalisme sebagai reporter dan editor untuk beberapa media tingkat nasional di Indonesia. Ia juga adalah penulis, editor, dan penerjemah, dengan minat khusus pada isu-isu sosial-ekonomi dan lingkungan.
Membiarkan Hutan Pulih Sendiri sebagai Pendekatan yang Lebih Hemat Biaya 
Membingkai Ulang Tata Kelola di Era Kebangkrutan Air 
PSN Tebu Merauke: Penggusuran Masyarakat Adat dan Deforestasi yang Berlanjut 
Memperkuat Ketahanan di Tengah Ketergantungan yang Kian Besar pada Infrastruktur Antariksa 
Overpopulasi Ikan Sapu-Sapu di Sungai Ciliwung: Pemulihan Lingkungan atau Bahaya? 
Perlawanan Pekerja Gig di India terhadap Tekanan Layanan Pengantaran 10 Menit