BPDLH dan UNDP Luncurkan Program Catalytic Funding dan Insentif Mitigasi Perubahan Iklim - Green Network Asia

Perubahan iklim muncul sebagai tantangan utama dunia saat ini. Dampak perubahan iklim yang semakin terasa, seperti kenaikan suhu global, bencana alam yang lebih sering terjadi, dan ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya alam, telah memunculkan kesadaran akan pentingnya tindakan konkret dari semua pihak. Namun, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim seringkali terhambat masalah pembiayaan. Terkait hal ini, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan dan UNDP meluncurkan program Catalytic Funding dan program Incentivizing Mitigation Outcomes sebagai bentuk upaya untuk memitigasi perubahan iklim, dengan mendorong perusahaan rintisan (startup) menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan.

Besarnya Biaya untuk Hadapi Perubahan Iklim

Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim membutuhkan biaya yang besar. Menurut Program Lingkungan PBB (UNEP), biaya adaptasi iklim tahunan di negara-negara berkembang diperkirakan mencapai USD 70 miliar. Biaya tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi USD 140-300 miliar pada tahun 2030, dan akan terus meningkat hingga USD 280-500 miliar pada tahun 2050.

Dalam dokumen Enhanced NDC, Indonesia menargetkan penurunan emisi sebesar 31,89% pada 2030 dengan upaya sendiri, atau 43,2% dengan bantuan internasional. Menurut perhitungan Kementerian Keuangan, Indonesia membutuhkan biaya penanganan perubahan iklim mencapai Rp3.779 triliun hingga tahun 2030.

Untuk mencapai target tersebut, Indonesia perlu melakukan upaya mitigasi yang signifikan pada sektor-sektor penghasil emisi yang dominan, seperti sektor energi dan transportasi; kehutanan dan lahan; limbah dan proses industri dan penggunaan produk; dan pertanian. Penerapan prinsip-prinsip Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (Environmental, Social dan Governance/ESG) menjadi sangat penting. Terkait hal ini, bisnis, sebagai salah satu pihak yang paling bertanggung jawab atas perubahan iklim yang terjadi dan memiliki potensi besar untuk mengatasinya, perlu didorong untuk melakukan mitigasi iklim yang signifikan di dalam operasinya.

Catalytic Funding dan Incentivizing Mitigation Outcomes

Catalytic Funding bertujuan untuk meningkatkan dan mempercepat kontribusi dampak investasi BPDLH dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Program ini melibatkan startup di bawah Indonesia Impact Fund (IIF) untuk menerapkan solusi dampak manfaat berskala besar, dengan memperluas aktivitas bisnis mereka ke wilayah berisiko tinggi dan wilayah yang kurang terlayani atau kelompok populasi rentan, termasuk masyarakat pesisir dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Dalam hal ini, BPDLH akan memberikan pembiayaan kepada startup yang menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan.

“Program Catalytic Fund ini merupakan langkah awal komitmen BPDLH dalam percepatan target pembangunan berkelanjutan serta melibatkan pelaku ekosistem terkait seperti startup dalam menerapkan praktik terbaik dan inisiatif investasi berdampak dengan pendekatan inovatif dalam mendorong ESG melalui kemitraan publik-swasta,” kata Joko Tri Haryanto, Direktur Utama BPDLH.

Joko menambahkan, “Salah satu peluang untuk mengarusutamakan ESG dalam pembangunan di Indonesia adalah dengan penerapan blended finance yang akan mengakomodir keterlibatan industri jasa keuangan, swasta, dan filantropis dalam pembiayaan infrastruktur.”

Sementara itu, program Incentivizing Mitigation Outcomes dimaksudkan untuk mendorong bisnis di Indonesia dalam mengimplementasikan aksi mitigasi perubahan iklim dan masuk ke dalam bursa karbon. Dengan dukungan penuh oleh UNDP, BPDLH menyiapkan dua modalitas dalam memberikan insentif, yaitu bagi pengelola aksi mitigasi yang sudah menyusun Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM) dan tervalidasi oleh Lembaga Validasi dan Verifikasi; dan bagi pemilik Sertifikat Pengurangan Emisi (SPE) Gas Rumah Kaca untuk berpartisipasi dalam Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) sebagai bentuk kontribusi pencapaian target Enhanced NDC Indonesia.

“Gotong royong antar-pemangku kepentingan sangat penting dalam upaya kita mencapai SDGs,” kata Norimasa Shimomura, UNDP Resident Representative di Indonesia.

Abul Muamar

Managing Editor at Green Network Asia | Website | + posts

Amar adalah Manajer Publikasi Digital Indonesia di Green Network Asia. Ia adalah alumnus Magister Filsafat dari Universitas Gadjah Mada, dan Sarjana Ilmu Komunikasi dari Universitas Sumatera Utara. Ia memiliki lebih dari sepuluh tahun pengalaman profesional di bidang jurnalisme sebagai reporter dan editor untuk beberapa media tingkat nasional di Indonesia. Ia juga adalah penulis, editor, dan penerjemah, dengan minat khusus pada isu-isu sosial-ekonomi dan lingkungan.