Indonesia-Jepang Jalin Kerja Sama Dekarbonisasi Energi - Green Network Asia

Selama ini, berbagai aktivitas manusia telah menghasilkan emisi karbon dioksida (CO2) dan gas rumah kaca lainnya yang menyebabkan suhu bumi meningkat. Penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas bumi merupakan faktor utama yang mendorong pemanasan global dan perubahan iklim. Kini, dengan dampak pemanasan global yang semakin nyata dan meluas, negara-negara dunia telah mengerahkan berbagai upaya untuk menekan emisi gas rumah kaca. Pada 21 Agustus 2024, di sela-sela acara pertemuan kedua AZEC Ministerial Meeting di Jakarta, Indonesia menyepakati kerjasama dengan Jepang dalam menjalankan program dekarbonisasi energi.

Emisi Sektor Energi

Sektor energi menjadi salah satu sektor yang paling bertanggung jawab atas emisi yang dihasilkan secara global, dengan menyumbang 36% dari total emisi GRK dunia. Penggunaan bahan bakar fosil untuk berbagai keperluan, termasuk untuk menggerakkan kendaraan dan operasional industri, menjadi kontributor utamanya. Menurut data data IEA, emisi GRK sektor energi meningkat lebih dari 3 kali lipat dalam dalam kurun waktu 20 tahun, dari 10 gigaton CO2 pada tahun 1999 menjadi 33 Gigaton CO2 pada 2019. Pada tahun 2022, emisi CO2 dunia bahkan mencapai 36,8 gigaton—rekor tertinggi sejak tahun 1990 menyusul pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Di Indonesia, kondisinya juga sama, dimana sektor energi menjadi penyumbang terbesar emisi GRK rata-rata setiap tahunnya. Pada tahun 2019, misalnya, emisi GRK Indonesia dari sektor energi mencapai 638.808 ribu ton CO2e, tertinggi di antara sektor-sektor penyumbang signifikan lainnya seperti proses industri dan penggunaan produk (IPPU), pemanfaatan hutan dan penggunaan lahan (FOLU), pertanian, kebakaran hutan, dan limbah.

Kerja Sama Dekarbonisasi Energi

Dalam Enhanced-Nationally Determined Contribution (E-NDC), Indonesia telah meningkatkan target pengurangan emisi GRK ada tahun 2030, dari sebelumnya 29% menjadi 31,89% dengan upaya sendiri, dan dari 41% menjadi 43,2% dengan dukungan internasional. Untuk jangka yang lebih panjang, Indonesia menargetkan Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai target tersebut, termasuk dengan menjalin kerja sama internasional dengan berbagai negara. Kerja sama dengan Jepang termasuk yang digencarkan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya berupa kerja sama antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO), sebuah lembaga penelitian dan pengembangan di bawah Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang.

Kerja sama ini mencakup pemanfaatan sumber energi yang tersedia, penerapan teknologi energi bersih, serta peningkatan efisiensi energi. Secara spesifik, Indonesia dan Jepang akan mengembangkan energi terbarukan seperti tenaga surya, air, angin, dan bioenergi (biomassa, bio-metana, dan biofuel). Selain itu, kedua negara juga akan memproduksi hidrogen dan membangun rantai pasoknya. Optimalisasi teknologi konservasi energi, termasuk pembangkit listrik hibrid berbasis surya dan diesel, pompa panas (heat pump), dan sistem co-generation WHP (waste heat to power), juga akan menjadi fokus kerja sama ini.

Kerja sama ini juga mencakup penerapan teknologi elektrifikasi di sektor industri, pengembangan teknologi jaringan pintar, serta manajemen sisi permintaan. Selain itu, Indonesia dan Jepang juga akan mengembangkan model Energy Services Company (ESCO), meningkatkan nilai tambah batu bara untuk keperluan industri seperti produksi grafit buatan dan bahan kimia dari batu bara hingga pengelolaan limbah dalam pengolahan mineral kritis.

“MoU ini merupakan tahap awal untuk melakukan studi kelayakan bersama. Setelah itu, hasilnya akan dibahas di AZEC bersama pemerintah dan METI. Selanjutnya, akan ditentukan dukungan tambahan dari AZEC untuk pengembangan energi bersih di Indonesia,” kata Dadan Kusdiana, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM.

Memastikan Efektivitas

Sebelumnya pada Juni 2024, Kementerian ESDM bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Indonesian Fuel Cell Hydrogen Energy Association (IFHE), juga telah menyepakati kerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk pengembangan hidrogen dan amonia, yang juga diklaim sebagai upaya dekarbonisasi energi. Indonesia dan Jepang juga telah menjalin kerja sama riset dan inovasi dalam bidang energi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang disepakati pada Oktober 2023 dan akan berlangsung selama lima tahun.

Pada akhirnya, kerja sama dekarbonisasi energi ini membutuhkan penetapan tujuan yang jelas dan terukur, serta harmonisasi kebijakan dan regulasi untuk menghindari berbagai hambatan yang memungkinkan. Transfer teknologi dan pengetahuan juga mesti dilakukan dengan efektif melalui pelatihan yang memadai dan keterlibatan komunitas lokal untuk memitigasi dampak sosial. Selain itu, pendanaan yang memadai, alokasi sumber daya yang efisien, serta sistem pemantauan dan evaluasi yang ketat, juga sangat penting untuk memastikan efektivitas dan dampak kerja sama ini.

Dan yang terpenting di atas semua, upaya dekarbonisasi, yang sejalan dengan tujuan transisi energi, mesti dilakukan tanpa meninggalkan seorang pun di belakang, dengan memastikan bahwa setiap langkah dan kebijakan yang diambil menjamin kesejahteraan masyarakat, termasuk komunitas yang paling terdampak dan kelompok rentan. Hal ini berarti melibatkan semua pihak dalam perencanaan dan pelaksanaan, serta memastikan akses yang adil terhadap manfaat dan peluang yang dihasilkan.

Abul Muamar

Managing Editor at Green Network Asia | Website | + posts

Amar adalah Manajer Publikasi Digital Indonesia di Green Network Asia. Ia adalah alumnus Magister Filsafat dari Universitas Gadjah Mada, dan Sarjana Ilmu Komunikasi dari Universitas Sumatera Utara. Ia memiliki lebih dari sepuluh tahun pengalaman profesional di bidang jurnalisme sebagai reporter dan editor untuk beberapa media tingkat nasional di Indonesia. Ia juga adalah penulis, editor, dan penerjemah, dengan minat khusus pada isu-isu sosial-ekonomi dan lingkungan.