Makan Bergizi Gratis dan Potensi Korupsi yang Mengintai - Green Network Asia

Pemenuhan nutrisi yang layak bagi masyarakat masih menjadi salah satu tantangan utama di Indonesia hingga hari ini. Untuk mengatasinya, pemerintah telah mengusung berbagai program, dan Makan Bergizi Gratis muncul sebagai salah satu yang paling banyak menuai perhatian. Per Januari 2025, program andalan Pemerintahan Prabowo tersebut mulai berjalan. Meski dianggap memberi harapan, program ini berpotensi menjadi bancakan korupsi dalam rantai pasoknya yang panjang.

Sebuah laporan yang diluncurkan oleh CELIOS mengungkap bahwa selain potensi korupsinya yang besar, implementasi dan tata kelola program Makan Bergizi Gratis juga dapat menimbulkan sejumlah masalah lain yang akan menyebabkan tujuan program ini gagal tercapai.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program Makan Bergizi Gratis awalnya merupakan janji politik Prabowo Subianto saat menjelang dan semasa kampanye Pilpres 2024. Nama program ini semula “Makan siang gratis”.

Setelah pasangan Prabowo-Gibran Rakabuming ditetapkan sebagai pemenang, nama program tersebut diubah dan ditetapkan menjadi Makan Bergizi Gratis (MBG). Persiapan program tersebut telah dimulai sejak masa Pemerintahan Jokowi belum berakhir, tidak lama setelah KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai pasangan presiden dan wakil presiden terpilih pada April 2024. Saat itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan bahwa anggaran untuk Program MBG tahun 2025 sebesar Rp71 triliun, yang dialokasikan dalam APBN.

Dengan target sasaran sebanyak 19,47 juta orang, program MBG ditujukan bagi pelajar, balita, dan ibu hamil/menyusui dengan nilai Rp10 ribu per porsi. Nilai tersebut lebih rendah dari rencana awal, Rp15 ribu per porsi.

Potensi Korupsi

Laporan CELIOS berjudul “Mitigasi Risiko Program Makan Bergizi Gratis” memberikan pemetaan mengenai risiko inefisiensi anggaran, distribusi yang tidak merata, dan potensi korupsi dalam Program MBG. Laporan tersebut menyajikan hasil studi kuantitatif yang melibatkan survei terhadap 1.858 responden dari berbagai daerah di Indonesia yang mencakup wilayah pedesaan, pinggiran kota, dan perkotaan. Hasil survei dielaborasi dengan data sekunder tentang program makan bergizi dan kebijakan pangan nasional.

Hasil studi tersebut menyatakan bahwa Program MBG hanya akan memberi dampak terbesar bagi keluarga dengan ekonomi rendah, terutama yang berpenghasilan di bawah Rp2 juta per bulan. Selain penyalurannya yang tidak efisien, program ini dikhawatirkan akan menjadi sasaran korupsi massal dalam rantai pasoknya yang panjang dan bersifat sentralistik.

Sejalan dengan temuan tersebut, lebih dari separuh responden (52%) khawatir mengenai kualitas dan kandungan nutrisi makanan yang disajikan. Pengadaan makanan dan distribusinya yang melibatkan banyak pihak, mulai dari penyedia bahan pangan hingga pihak yang bertanggung jawab atas pengiriman ke sekolah-sekolah atau lokasi lain, menjadi alasan utama kekhawatiran ini. Di samping itu, terdapat pula kekhawatiran bahwa program ini akan dipolitisasi untuk kepentingan politik tertentu, terutama politik elektoral semisal pemberian makanan hanya difokuskan pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi suara besar pada saat pemilu.

Oleh karena itu, laporan tersebut menawarkan alternatif skema penyaluran MBG melalui metode desentralistik (melibatkan partisipasi komunitas seperti sekolah dan UMKM lokal) dengan membandingkannya dengan model sentralistik ala pemerintah. Menurut kalkulasi CELIOS, potensi korupsi Program MBG dengan skema penyaluran sentralistik dapat mencapai Rp8,52 triliun; sedangkan dengan model desentralistik, risiko korupsi dapat ditekan menjadi Rp1,77 triliun. Alternatif lain yang ditawarkan adalah skema transfer langsung ke masyarakat yang membutuhkan, dengan risiko korupsi dapat mencapai nol rupiah.

Memperkuat Pengawasan dan Transparansi

Program MBG dapat menjadi langkah penting dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat sepanjang dikelola dengan matang, terukur, dan efektif. Memperkuat pengawasan dan transparansi program ini seraya memperbaiki tata kelolanya sesuai dengan konteks unik sasaran program di tiap-tiap daerah sangat penting untuk memastikan tercapainya tujuan yang diinginkan secara merata. Laporan tersebut memberikan sejumlah strategi untuk memitigasi risiko program tersebut, yakni:

Membatasi sasaran program hanya untuk anak-anak dari keluarga miskin dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran dan penggunaan sumber daya yang tidak efisien.
Prioritaskan program pada daerah-daerah dengan tingkat malnutrisi yang parah.
Hindari pelibatan konsorsium besar yang dapat meningkatkan potensi korupsi dan penyalahgunaan anggaran.
Utamakan produk lokal dan keterlibatan UMKM dan komunitas lokal dalam pengadaan barang dan jasa.
Libatkan sumber daya yang telah ada, seperti puskesmas, tanpa perlu membentuk lembaga baru.

Abul Muamar

Managing Editor at Green Network Asia | Website | + posts

Amar adalah Manajer Publikasi Digital Indonesia di Green Network Asia. Ia adalah alumnus Magister Filsafat dari Universitas Gadjah Mada, dan Sarjana Ilmu Komunikasi dari Universitas Sumatera Utara. Ia memiliki lebih dari sepuluh tahun pengalaman profesional di bidang jurnalisme sebagai reporter dan editor untuk beberapa media tingkat nasional di Indonesia. Ia juga adalah penulis, editor, dan penerjemah, dengan minat khusus pada isu-isu sosial-ekonomi dan lingkungan.