Nasib Buruh Industri Nikel di Tengah Ambisi Hilirisasi
Foto: Shivendu Shukla di Unsplash.
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menggencarkan pengolahan nikel di dalam negeri sebagai bagian dari ambisi untuk menjadi pemain utama dalam industri nikel dunia. Dengan cadangan nikel yang melimpah, pemerintah terus mengoptimalkan potensi mineral ini melalui berbagai kebijakan dan investasi, untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi nikel dunia. Namun, di balik ambisi besar tersebut, ada berbagai persoalan serius dan mencolok yang mendesak untuk diatasi, salah satunya terkait perburuhan dalam industri nikel. Laporan yang diterbitkan oleh Rasamala Hijau Indonesia dan Trend Asia mengungkap bagaimana nasib para buruh industri nikel, khususnya yang bekerja di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah.
Ambisi Indonesia dalam Industri Nikel
Indonesia terus meningkatkan produksi nikel nasional, terutama sejak maraknya penggunaan kendaraan listrik untuk mendorong transisi energi. Data Kementerian ESDM menunjukkan bahwa pada tahun 2016, produksi nikel Indonesia “hanya” di angka 0,2 juta ton dan meningkat signifikan menjadi 0,76 juta ton pada tahun 2020—setara 30% volume produksi global. Peningkatan produksi ini merupakan respons atas meningkatnya permintaan nikel dunia dari 2,44 juta ton pada tahun 2019 menjadi 3,61 juta ton pada tahun 2023.
Ambisi Indonesia untuk menjadi pemain utama industri nikel ini salah satunya ditandai oleh maraknya kemunculan tambang-tambang nikel, terutama di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Menurut catatan WALHI, luas total konsesi tambang nikel mencapai 1.037.435 hektare, dengan 765.237 hektare di antaranya berada di dalam kawasan hutan.
Selain itu, pembangunan smelter nikel juga terus digencarkan. Hingga tahun 2023, Kementerian ESDM menyebut jumlah smelter nikel di Indonesia telah mencapai 116 smelter yang terdiri dari 97 smelter pirometalurgi dan 19 smelter ke arah hidrometalurgi.
Nasib Buruh Industri Nikel
Selain ingin menjadi produsen nikel terbesar di dunia, ekspansi industri nikel juga disebut-sebut sebagai langkah untuk menciptakan lapangan pekerjaan besar-besaran untuk mengurangi angka pengangguran. Namun, ambisi tersebut tidak dibarengi dengan penciptaan lapangan kerja yang layak dan aman, termasuk di Morowali.
Catatan Trend Asia merekam 93 insiden kecelakaan kerja di seluruh smelter nikel di Indonesia dalam kurun waktu 2015-2023, dengan PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) sebagai penyumbang tertinggi angka kematian pekerja. Di kawasan IMIP sendiri, total telah ada 15 orang meninggal dunia dan 41 orang luka-luka.
Tidak hanya keselamatan kerja, karut marut perburuhan dalam industri nikel di Morowali juga menyangkut banyak hal lainnya. Laporan bertajuk “Sengkarut Perburuhan Nikel di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP)” mengungkap adanya sistem perekrutan yang tidak transparan, instabilitas kontrak kerja, hingga sistem kerja yang memaksa para buruh untuk mengambil lembur agar dapat memperoleh upah yang layak.
Laporan tersebut juga mengungkap adanya pemotongan upah terhadap buruh yang mengambil izin sakit, serta jam kerja yang panjang dan waktu libur yang relatif singkat yang membuat kesehatan buruh terancam. Kondisi tersebut masih diperparah oleh tingginya biaya hidup di Morowali, lalu lintas yang semrawut dan infrastruktur jalan yang buruk, terbatasnya fasilitas layanan dasar, ketiadaan transportasi publik yang memadai, hingga kurangnya sanitasi dan pengelolaan sampah.
Lebih lanjut, laporan tersebut juga mengungkap adanya diskriminasi dan kekerasan berbasis gender yang dialami oleh para buruh perempuan, mulai dari proses perekrutan hingga ketiadaan ruang laktasi dan sulitnya perempuan dalam mengambil cuti yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi.
Ekonomi untuk Kesejahteraan Rakyat
Satu kata kunci yang kerap melekat dalam ambisi Indonesia untuk menjadi pemain utama industri nikel adalah hilirisasi. Sejak awal, hilirisasi diklaim sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembukaan lapangan kerja. Namun, sejak hilirisasi digulirkan, kemiskinan justru meningkat di wilayah-wilayah penghasil nikel, dan para buruh di industri nikel masih berjibaku dan bahkan bertaruh nyawa untuk mencapai kesejahteraan. Pada saat yang sama, degradasi lingkungan dan kerusakan ekosistem pun semakin masif.
Oleh karena itu, laporan tersebut menekankan pentingnya telaah dan evaluasi kualitas lapangan pekerjaan yang diciptakan oleh program hilirisasi, serta mendorong adanya perbaikan sistem ketenagakerjaan secara menyeluruh, terutama pada aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan pemenuhan hak-hak buruh.
Pada akhirnya, segala bentuk upaya pemajuan ekonomi mesti dilakukan dengan tidak mengorbankan siapa pun, melainkan sebaliknya—demi mewujudkan kesejahteraan rakyat serta kesehatan dan kelestarian lingkungan.
Amar adalah Manajer Publikasi Digital Indonesia di Green Network Asia. Ia adalah alumnus Magister Filsafat dari Universitas Gadjah Mada, dan Sarjana Ilmu Komunikasi dari Universitas Sumatera Utara. Ia memiliki lebih dari sepuluh tahun pengalaman profesional di bidang jurnalisme sebagai reporter dan editor untuk beberapa media tingkat nasional di Indonesia. Ia juga adalah penulis, editor, dan penerjemah, dengan minat khusus pada isu-isu sosial-ekonomi dan lingkungan.

Mengatasi Ketimpangan Akses terhadap Tanah di Kalangan Orang Muda Pedesaan
Mengintegrasikan Inovasi Energi Terbarukan secara Sistemik untuk Transisi Energi
Mengantisipasi Masalah Berulang dari Integrasi Program MBG untuk Lansia dan Disabilitas
Strategi Lima Tahun Nepal untuk Bersihkan Tumpukan Sampah di Gunung Everest
Bentakan hingga Penyiksaan: Urgensi untuk Mengakhiri Kekerasan terhadap Tahanan
Pertumbuhan Pesat Pusat Data dan Dampaknya terhadap Kesehatan Masyarakat