Meningkatkan Peran Komunitas Lokal dalam Mengatasi Masalah Sampah Laut
Foto: Aldward Castillo di Unsplash.
Kehidupan manusia telah menciptakan berbagai dampak buruk terhadap planet Bumi, terutama oleh sistem produksi dan konsumsi yang telah berjalan selama bertahun-tahun. Dampaknya tidak hanya di daratan dimana kita hidup, tetapi juga meluas ke lautan. Kini, masalah sampah laut semakin meningkat dari waktu ke waktu. Untuk mengatasi persoalan ini, meningkatkan peran komunitas lokal merupakan langkah yang penting.
Masalah Sampah Laut yang Semakin Parah
Hari ini, sampah laut hampir selalu ada di setiap perairan. Sampah-sampah tersebut bahkan dapat ditemukan dengan mudah di bibir pantai di berbagai daerah, terseret ke tepi atau hanyut terbawa ombak dan akan mengarungi laut. Di laut lepas, saat mata kita dapat lagi dapat mengikuti mereka, sampah-sampah tersebut mencemari lautan dan sebagian—termasuk sampah plastik—ditelan oleh ikan-ikan dan hewan laut lainnya. Salah satu kasus yang menegaskan kenyataan ini adalah penemuan 5,9 kilogram sampah plastik di dalam perut seekor paus sperma yang mati di perairan Taman Nasional Wakatobi, yang terdiri dari 115 gelas plastik, 25 kantong plastik, hingga sepasang sandal.
Yang mengkhawatirkan, selain mencemari lautan, sampah laut juga mengancam keanekaragaman hayati laut dan ekosistemnya. Dampaknya bahkan meluas ke mata rantai kehidupan di Bumi, dengan mikroplastik dan nanoplastik yang semakin sering ditemukan pada ikan-ikan, termasuk berakhir masuk ke dalam tubuh manusia.
Terlepas dari berbagai penelitian dan edukasi yang menyampaikan bahaya tentang sampah yang tidak terkelola dengan baik, sampah masih dan terus bocor ke laut dalam jumlah besar. Setiap tahun, sekitar 16-20 juta ton sampah mengalir ke laut, dengan 80% di antaranya berasal dari aktivitas di daratan. Bank Dunia bahkan mencatat Indonesia sebagai penyumbang sampah plastik laut terbesar kedua di dunia setelah China. Menurut BRIN, kerugian akibat kebocoran sampah ke laut ini mencapai Rp225 triliun per tahun.
Jauh dari Target
Sayangnya, belum ada tanda-tanda perbaikan signifikan dalam penanganan sampah laut di Indonesia hingga hari ini. Tahun 2018, pemerintah menargetkan pengurangan sampah laut sebesar 70% pada tahun 2025 melalui Perpres 83/2018. Namun, hingga tahun 2025 berakhir, pengurangan sampah laut hanya mencapai 41,68 % dan itupun hanya sampah plastik, belum termasuk jenis sampah lainnya yang datanya tidak tersedia.
Sebuah studi menyebut bahwa tantangan yang menghambat penanganan sampah laut di Indonesia meliputi lemahnya koordinasi antar tingkat pemerintahan, penegakan hukum yang lemah, serta pertumbuhan produksi dan penggunaan plastik yang terus meningkat. Studi tersebut menekankan pentingnya jembatan antara pendekatan top-down dan bottom-up dengan mengintegrasikan kerangka global ke dalam realitas lokal, memastikan kebijakan melampaui konservasi semata dengan memasukkan dimensi sosial-ekonomi dan penghidupan, mendorong kolaborasi lintas tingkat tata kelola, serta memberdayakan komunitas lokal sebagai mitra aktif dalam solusi jangka panjang yang inklusif dan relevan.
Meningkatkan Peran Komunitas Lokal
Komunitas lokal memainkan peran penting dalam menjaga kelestarian laut. Keberadaan mereka yang dekat ekosistem laut dan pengetahuan lokal berharga yang mereka miliki secara turun temurun dapat menjadi katalisator dalam upaya penanganan sampah laut. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai inisiatif yang telah dilakukan oleh komunitas-komunitas lokal di berbagai daerah di Indonesia. Misalnya, Bank Sampah Yamantab di Tapanuli Tengah, yang berusaha mengumpulkan sampah dari kawasan Pantai Barat, Sumatera Utara, dan mengolahnya menjadi berbagai produk kerajinan berbahan sampah plastik. Di Maluku, ada komunitas Tunas Bahari Maluku yang kerap melakukan aksi bersih-bersih pantai dan laut di perairan Pulau Haruku bersama para penyelam.
Untuk meningkatkan peran mereka, mekanisme dan strategi pengelolaan sampah laut perlu dirancang secara partisipatif. Hal ini mencakup pelibatan komunitas lokal dalam pemetaan sumber sampah, perancangan sistem pengumpulan dan pemilahan, hingga pemantauan kebijakan di tingkat desa dan kota pesisir. Mekanisme seperti musyawarah desa, forum komunitas pesisir, dan kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil dapat menjadi ruang deliberatif yang memastikan suara komunitas lokal terintegrasi dalam pengambilan keputusan.
Selain partisipasi, pemberdayaan ekonomi menjadi kunci agar keterlibatan komunitas dapat berkelanjutan. Inisiatif ekonomi sirkular berbasis komunitas—seperti bank sampah, koperasi daur ulang, ekowisata berbasis konservasi, dan usaha mikro pengolahan plastik—dapat membantu menautkan antara upaya perlindungan laut dengan penghidupan masyarakat. Skema insentif, akses terhadap pembiayaan mikro, serta pendampingan teknis dari pemerintah dan sektor swasta, diperlukan untuk memperkuat posisi komunitas lokal.
Selain itu, peningkatan peran komunitas lokal membutuhkan kerangka kelembagaan yang inklusif. Dalam hal ini, pemerintah perlu menyediakan payung hukum yang mengakui peran komunitas sebagai mitra tata kelola lingkungan, memperkuat kapasitas lokal melalui pendidikan dan pelatihan, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas program-program terkait penanganan sampah laut. Integrasi komunitas dalam tata kelola multi-level menjadi penting untuk menjembatani kesenjangan antara agenda global dan praktik lokal. Pada akhirnya, penanganan sampah laut membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan lintas tingkat tata kelola mengingat krisis ekologis ini pada dasarnya merupakan krisis kolektif yang menuntut tanggung jawab bersama.
Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.
Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.
Amar adalah Manajer Publikasi Digital Indonesia di Green Network Asia. Ia adalah alumnus Magister Filsafat dari Universitas Gadjah Mada, dan Sarjana Ilmu Komunikasi dari Universitas Sumatera Utara. Ia memiliki lebih dari sepuluh tahun pengalaman profesional di bidang jurnalisme sebagai reporter dan editor untuk beberapa media tingkat nasional di Indonesia. Ia juga adalah penulis, editor, dan penerjemah, dengan minat khusus pada isu-isu sosial-ekonomi dan lingkungan.

Menyoal Biaya Visum Korban Kekerasan Seksual yang Tidak Ditanggung Negara
Memprioritaskan Pembiayaan untuk Alam demi Ekosistem yang Sehat dan Tangguh
Menilik Arah Baru Kebijakan Pariwisata Indonesia
Pergeseran Sistemik untuk Mewujudkan Lingkungan Gizi Sekolah yang Sehat
Inflasi Harga Pangan: Hampir Separuh Warga Indonesia Tak Mampu Menjangkau Pola Makan Sehat
Integrasi Praktik Adat dalam Penanganan Gelombang Panas di Australia