Memperbaiki Tata Kelola Migrasi untuk Pembangunan Berkelanjutan - Green Network Asia

Pada dasarnya, setiap orang menginginkan kehidupan yang layak dan aman, dengan sumber penghidupan yang memadai. Akan tetapi, hal tersebut seringkali sulit diperoleh di kampung halaman sendiri sehingga banyak orang memilih bermigrasi ke tempat yang jauh. Namun, migrasi bukanlah hal yang mudah; ada banyak tantangan yang sering dihadapi oleh orang-orang yang bermigrasi, mulai dari kendala administrasi, bahasa, hingga diskriminasi dan ketidakadilan.

Terkait hal ini, Kementerian Luar Negeri Indonesia, United Nations Development Program (UNDP), Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dan UN Women telah meluncurkan program Tata Kelola Migrasi untuk Pembangunan Berkelanjutan (Migration Governance for Sustainable Development) 2022-2024 yang didukung dengan pendanaan oleh Migration Multi-Partner Trust Fund (MMPTF). Setelah dua tahun berjalan, perkembangan program ini disampaikan dalam Simposium Nasional yang digelar di Jakarta pada Selasa, 23 Juli 2024.

Migran Indonesia dan Tantangannya

Pada tahun 2023, warga Indonesia yang bekerja di luar negeri tercatat sebanyak 274.965, naik 36,95% dibanding tahun sebelumnya. Sebagian besar pekerja migran Indonesia merupakan perempuan (61%) dan mayoritas dari mereka bekerja di sektor informal.

Migrasi terkadang menjadi satu-satunya pilihan bagi orang-orang yang memiliki kesempatan terbatas atau tidak memiliki kesempatan sama sekali di tanah kelahiran. Namun, menjadi migran seringkali harus berhadapan dengan berbagai risiko besar. Data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023, terdapat 1.999 aduan dari pekerja migran Indonesia, termasuk berupa penipuan, kekerasan, hingga perdagangan orang. Sepanjang tahun yang sama, Komnas Perempuan mencatat 257 kasus kekerasan terhadap perempuan pekerja migran Indonesia (PPMI), meliputi kekerasan ekonomi, kekerasan psikis, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual.

Di luar kasus-kasus yang tercatat, masih banyak risiko lain yang sering dialami para migran, seperti isolasi sosial, stigma dan diskriminasi, hingga pekerjaan yang tidak aman dan perbudakan modern—seperti yang sering terjadi pada anak buah kapal yang bekerja di kapal ikan dan para pekerja konstruksi.

Tata Kelola Migrasi untuk Pembangunan Berkelanjutan

Program Tata Kelola Migrasi untuk Pembangunan Berkelanjutan berfokus pada peningkatan kapasitas pejabat pemerintahan di tingkat pusat dan daerah dalam mengelola migrasi tenaga kerja. Program ini bertujuan untuk menyusun kebijakan dan program yang responsif gender, berbasis hak, dan mengakui potensi migran sebagai aktor pembangunan, selaras dengan Kesepakatan Global tentang Migrasi (Global Compact for Migration/GCM) yang telah diadopsi oleh Indonesia.

Untuk diketahui, GCM mendorong setiap negara untuk memperkuat peraturan dan prosedur migrasi, termasuk memperkuat pelindungan hak para migran serta mencegah kekerasan dan perdagangan orang. Salah satu bentuk pelaksanaan GCM adalah menyusun indikator tata kelola migrasi yang dapat mengukur efektivitas kebijakan pemerintah tentang migrasi.

“Dengan memperbaiki tata kelola migrasi, kita dapat memaksimalkan potensi migran untuk berkontribusi terhadap perekonomian, memperkuat kohesi sosial, dan mendukung pembangunan berkelanjutan,” kata Norimasa Shimomura, Perwakilan UNDP di Indonesia, dalam simposium tersebut.

Adapun program ini diklaim telah mencapai tiga hasil penting setelah dua tahun berjalan di Indonesia:

Penguatan tata kelola migrasi yang responsif gender. Program ini disebut telah mengembangkan indikator tata kelola migrasi, sesi pelatihan khusus, dan fasilitasi dialog tentang migrasi responsif gender di tingkat nasional dan daerah. Program ini juga mengintegrasikan beberapa tata kelola migrasi ke dalam RPJMN 2025-2029 yang akan diadopsi pada akhir tahun 2024.
Peningkatan kapasitas pemerintah di tingkat daerah melalui pelatihan khusus. Program ini diklaim telah meningkatkan kapasitas lebih dari 3.000 pemangku kepentingan untuk mencegah dan merespons kekerasan dan perdagangan manusia.
Mempromosikan pembiayaan berkelanjutan yang inovatif. Proyek ini diklaim telah mengembangkan dan menguji tiga inisiatif pembiayaan inovatif dan pemberdayaan ekonomi yang responsif gender untuk mendukung pekerja migran memberdayakan kapasitas ekonomi mereka.

Migrasi Adalah Hak Asasi

Migrasi adalah hak asasi setiap orang. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah di seluruh dunia untuk memastikan bahwa migran mendapatkan perlindungan yang memadai. Pemerintah juga harus mengatasi tantangan seperti birokrasi yang rumit, diskriminasi, hingga eksploitasi dan kondisi kerja yang tidak aman yang sering dihadapi oleh migran. Meningkatkan kolaborasi internasional sangat diperlukan untuk memperkuat perlindungan hak-hak migran, sehingga migrasi dapat memberikan manfaat positif dan mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Abul Muamar

Managing Editor at Green Network Asia | Website | + posts

Amar adalah Manajer Publikasi Digital Indonesia di Green Network Asia. Ia adalah alumnus Magister Filsafat dari Universitas Gadjah Mada, dan Sarjana Ilmu Komunikasi dari Universitas Sumatera Utara. Ia memiliki lebih dari sepuluh tahun pengalaman profesional di bidang jurnalisme sebagai reporter dan editor untuk beberapa media tingkat nasional di Indonesia. Ia juga adalah penulis, editor, dan penerjemah, dengan minat khusus pada isu-isu sosial-ekonomi dan lingkungan.