Inisiatif Green Academy untuk Dukung Pembangunan Berkelanjutan
6 September 2024
Foto: Guillaume de Germain di Unsplash.
Dunia tengah menghadapi tiga krisis besar terkait lingkungan (triple planetary crisis), yakni krisis iklim, peningkatan polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Ditambah konflik dan perang, dampak polikrisis tersebut telah menjadi sangat serius dan mengancam kehidupan manusia dan seluruh makhluk hidup di Bumi. Mengingat aktivitas manusia selama ini sebagai penyebab utamanya, pembangunan berkelanjutan menjadi hal yang tidak bisa ditawar-tawar untuk menghentikan kerusakan yang terjadi dan memperbaiki keadaan. Terkait hal ini, Kementerian PPN/Bappenas telah meluncurkan inisiatif Green Academy yang bertujuan sebagai wadah kolaborasi bagi pemerintah, akademisi, bisnis, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan pembangunan hijau di Indonesia.
Risiko Kerusakan Lingkungan
Global Risk Report 2024 yang diluncurkan pada World Economic Forum (WEF) di Davos, menyebut bahwa negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, akan menghadapi 10 risiko terbesar terkait kerusakan lingkungan dalam waktu 10 tahun ke depan. Sepuluh risiko tersebut di antaranya adalah meningkatnya kejadian cuaca ekstrem, Bumi yang semakin kritis, penurunan keanekaragaman hayati dan keruntuhan ekosistem, kelangkaan sumber daya alam, dan merebaknya misinformasi dan disinformasi.
“Berbagai krisis ini membentuk suatu vicious cycle (lingkaran setan) yang berpotensi membawa kerusakan yang ke depannya bisa jadi lebih dahsyat dari apa yang kita alami sekarang atau kemarin pada saat Pandemi COVID-19. Hal ini tentu membawa kita kepada komitmen ke depan untuk tidak lagi melakukan business as usual,” kata Vivi Yulaswati, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas.
Namun, mengimplementasikan pembangunan hijau di Indonesia bukanlah perkara mudah. Setidaknya terdapat tiga tantangan utama yang menghambat pembangunan hijau di Indonesia:
- Kurangnya kapasitas SDM dan proses pengambilan keputusan untuk merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan hijau.
- Adanya permintaan tinggi terhadap investasi ramah lingkungan yang diperlukan dalam transisi menuju pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.
- Kesenjangan dalam memperoleh teknologi dan inovasi ramah lingkungan yang mendukung penerapan pembangunan hijau yang berkelanjutan di masa depan.
“Dalam banyak kasus, kebutuhan untuk menerjemahkan kebijakan ke tingkat yang lebih rinci dan operasional tidak dapat dilakukan, sehingga perencanaan masih berada pada tingkat makro dan gagal mengatasi permasalahan mendasar,” kata Vivi.
Inisiatif Green Academy
Green Academy merupakan sebuah platform pengembangan kapasitas terintegrasi yang bertujuan untuk menyediakan pengetahuan dan keterampilan terkait pembangunan hijau dalam upaya mencegah krisis lingkungan global dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Diluncurkan di Nusa Dua, Bali, pada 22 Mei 2024, inisiatif ini diharapkan dapat menjadi pendorong kolaborasi dan sinergi multipemangku kepentingan dalam mencapai target-target pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama yang berkaitan dengan aspek lingkungan yang masih jauh dari kata tercapai.
Platform ini selaras dengan 17 strategi “Indonesia Emas” (IE) yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yang sebagian di antaranya berkaitan langsung dengan pembangunan hijau, yakni Penerapan Ekonomi Hijau (IE 5), Lingkungan Hidup Berkualitas (IE 15), dan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (IE 17). Strategi-strategi tersebut juga akan disertakan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-209.
“Tentunya menjadi pegangan kita semua untuk bersama-sama memastikan bahwa kata-kata kunci ‘green economy’ ini tidak menjadi greenwashing di akhir lima tahun ke depan,” kata Vivi.Berdasarkan pembelajaran dari berbagai negara, faktor kunci yang menghambat penanganan isu-isu lingkungan terletak pada aspek keahlian teknis dan kapasitas kelembagaan, termasuk kualitas penelitian, data, tata kelola yang kurang memadai. Namun, kehendak politik, kapasitas, dan integritas dari pemangku kekuasaan dan para pemangku kepentingan utama, khususnya pejabat pemerintahan dan pelaku usaha, merupakan hal yang lebih fundamental. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa visi pembangunan hijau tidak sekadar jargon, diperlukan komitmen dan kerja sama yang kuat dari semua pemangku kepentingan. Dan pada akhirnya, penting untuk memperluas pemahaman bahwa pembangunan berkelanjutan bukan hanya tentang lingkungan, melainkan juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan budaya.
Amar adalah Manajer Publikasi Digital Indonesia di Green Network Asia. Ia adalah alumnus Magister Filsafat dari Universitas Gadjah Mada, dan Sarjana Ilmu Komunikasi dari Universitas Sumatera Utara. Ia memiliki lebih dari sepuluh tahun pengalaman profesional di bidang jurnalisme sebagai reporter dan editor untuk beberapa media tingkat nasional di Indonesia. Ia juga adalah penulis, editor, dan penerjemah, dengan minat khusus pada isu-isu sosial-ekonomi dan lingkungan.
- Abul Muamar
- Abul Muamar
- Abul Muamar
- Abul Muamar
- Abul Muamar
- Abul Muamar
- Abul Muamar
- Abul Muamar
- Abul Muamar
- Abul Muamar
- Abul Muamar
- Abul Muamar
- Abul Muamar
- Abul Muamar
- Abul Muamar
- Abul Muamar
- Abul Muamar
- Abul Muamar
- Abul Muamar
- Abul Muamar
Overpopulasi Ikan Sapu-Sapu di Sungai Ciliwung: Pemulihan Lingkungan atau Bahaya? 
Perlawanan Pekerja Gig di India terhadap Tekanan Layanan Pengantaran 10 Menit 
Melonjaknya Konflik Agraria: Mendorong Penyelesaian berbasis HAM 
Gerakan Komunitas Akar Rumput dalam Memperluas Konservasi Air Tanah yang Kian Menyusut 
Pencabutan Izin Usaha di Kawasan Hutan: Bagaimana Pemulihan Ekosistem dan Penanganan Dampak Sosial-Ekonomi? 
Mengintegrasikan Isu Lingkungan, Perubahan Iklim, dan Keberlanjutan ke dalam Sistem Pendidikan