Meningkatkan Komitmen Wisata Pegunungan dan Pendakian yang Berkelanjutan
Para pendaki di puncak Gunung Prau. | Foto: Andri Hermawan di Unsplash.
Keberadaan gunung sangat berarti bagi kehidupan di Bumi. Gunung menghadirkan banyak manfaat, di antaranya sebagai sumber mata air, rumah bagi keanekaragaman hayati, sumber kesuburan bagi pertanian dan kehutanan, hingga sebagai tujuan wisata pendakian. Namun, gunung di berbagai tempat mengalami ancaman kerusakan akibat berbagai aktivitas manusia, termasuk wisata pegunungan dan pendakian yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, demi menjaga kelestarian gunung, semua pihak mesti meningkatkan komitmen untuk mewujudkan wisata pegunungan dan pendakian yang berkelanjutan.
Wisata Pegunungan dan Pendakian di Indonesia
Indonesia memiliki ratusan gunung yang tersebar di hampir setiap pulau. Setiap tahunnya, gunung-gunung tersebut dikunjungi atau didaki oleh jutaan orang dari berbagai penjuru, baik dari Indonesia maupun mancanegara. Menurut Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia (APGI), pada tahun 2020, jumlah pendaki gunung di Indonesia mencapai 3,15 juta orang, dengan 150 ribu di antaranya merupakan WNA. Angka tersebut diperkirakan meningkat signifikan pada tahun-tahun berikutnya seiring berakhirnya pembatasan kegiatan akibat Pandemi COVID-19.
Sayangnya, berbagai perilaku wisatawan atau pendaki terkadang menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan di gunung, seperti membuang sampah sembarangan, menyalakan api unggun yang dapat menyebabkan kebakaran, hingga mengambil tanaman dan merusak vegetasi.
Komitmen Pengembangan Wisata Pegunungan Berkelanjutan
Menyadari tantangan dan peluang wisata pegunungan seiring tren yang berkembang, berbagai pihak telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga keberlangsungan dan kelestarian gunung.
Terbaru, Konferensi Wisata Gunung Indonesia (Indonesia Mountain Tourism Conference/IMTC) digelar pada 27 September 2023 untuk mempromosikan wisata pegunungan yang berkelanjutan. Dalam konferensi tersebut, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama APGI menyepakati tujuh komitmen untuk mengembangan wisata pegunungan yang berkelanjutan. Tujuh komitmen tersebut adalah:
- Menciptakan produk wisata gunung yang otentik; berbobot; dan menghargai lingkungan, sumber daya alam, serta sumber daya sosial budaya.
- Menyelenggarakan aktivitas wisata gunung dengan mengutamakan kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan (CHSE).
- Mewujudkan SDM profesional, kompeten, dan berdaya saing tinggi dalam industri wisata gunung.
- Mengembangkan manajemen upaya dan investasi hijau dalam industri wisata gunung.
- Mengembangkan infrastruktur, sarana, dan prasarana destinasi wisata gunung hijau.
- Mengembangkan promosi, pemasaran, dan penjualan wisata gunung berbasis ekosistem wisata yang didukung digitalisasi pelayanan.
- Mengutamakan pemberdayaan masyarakat dan menghargai kearifan lokal dalam aktivitas wisata gunung.
Dalam konferensi tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga memaparkan sejumlah upaya untuk mendukung wisata pendakian gunung yang berkelanjutan, di antaranya meningkatkan sarana dan prasarana; memberikan asuransi untuk setiap pendaki; meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang meliputi pelatihan bagi pemandu lokal, petugas taman nasional, dan pihak-pihak terkait lainnya; memastikan semua aktivitas pendakian dilakukan sesuai standar keamanan dan keberlanjutan; dan memperkenalkan inovasi seperti pemesanan tiket online dan penggunaan gelang pintar untuk pendakian.
“Kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat penting dalam meningkatkan tata kelola wisata gunung,” kata Vinsensius Jemadu, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kemenparekraf. “Dengan adanya kebijakan dan aturan yang jelas, diharapkan dampak negatif dari wisata pendakian gunung dapat dihindari dan menjadikannya lebih berkelanjutan.”
Rekomendasi
Pada akhirnya, seluruh pihak mesti turut bertanggung jawab dan berpartisipasi dalam mewujudkan wisata pegunungan yang berkelanjutan, mulai dari pemerintah, pengelola wisata gunung, hingga–terutama–para wisatawan. Sosialisasi dan edukasi mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat berwisata di gunung mesti terus dilakukan dan ditingkatkan, sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan adaptasi perubahan iklim. Peningkatan kesadaran mengenai dampak negatif pariwisata terhadap sistem ekologi dan sosial pegunungan, serta perubahan perilaku masyarakat setempat, juga diperlukan di semua tingkatan.
Masyarakat pegunungan, khususnya kelompok yang rentan terpinggirkan—seperti perempuan, difabel, dan masyarakat adat—juga mesti diberdayakan, sehingga mereka tidak dirugikan dan dapat memperoleh manfaat dari peluang yang muncul dari industri pariwisata yang dikembangkan di wilayah mereka. Terkait hal ini, Mountain Partnership bersama UNWTO merekomendasikan beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mengembangkan wisata pegunungan yang berkelanjutan:
- Mempromosikan pariwisata yang sensitif terhadap perubahan iklim dan berdampak kecil di pegunungan.
- Memantau pariwisata di pegunungan dan dampaknya untuk mengelola sumber daya dan limbah yang dihasilkan dengan lebih baik.
- Memberdayakan masyarakat pegunungan untuk memimpin pengembangan pariwisata.
- Memperkuat kemitraan pemerintah-swasta untuk berinovasi dan mengembangkan penawaran wisata sepanjang tahun.
- Berinvestasi dalam infrastruktur di daerah pegunungan yang terpencil, khususnya dalam digitalisasi layanan pariwisata.
Amar adalah Manajer Publikasi Digital Indonesia di Green Network Asia. Ia adalah alumnus Magister Filsafat dari Universitas Gadjah Mada, dan Sarjana Ilmu Komunikasi dari Universitas Sumatera Utara. Ia memiliki lebih dari sepuluh tahun pengalaman profesional di bidang jurnalisme sebagai reporter dan editor untuk beberapa media tingkat nasional di Indonesia. Ia juga adalah penulis, editor, dan penerjemah, dengan minat khusus pada isu-isu sosial-ekonomi dan lingkungan.

Menyoroti Peran Perusahaan dalam Menyediakan Akses terhadap WASH di Lingkungan Kerja
Memahami Perjanjian Laut Lepas PBB
Menilik Langkah Indonesia Bergabung dengan Koalisi Pasar Karbon Global
Risiko dan Peluang Kabel Bawah Laut bagi Pembangunan Berkelanjutan
Tantangan dan Peluang Penerapan Pajak Karbon di Indonesia
Meningkatnya Serangan dan Kekerasan terhadap Pembela Lingkungan dan Tanah