Indonesia Gabung dengan New Development Bank (NDB)
Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden New Development Bank (NDB), Dilma Vana Rousseff memberikan keterangan pers usai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (25/3/2025). | Foto: KSP.
Kerja sama internasional dan dukungan pendanaan telah menjadi penggerak utama pembangunan dalam berbagai aspek. Terkait hal ini, Indonesia memutuskan bergabung sebagai anggota New Development Bank. Keputusan ini diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan Presiden NDB Dilma Vana Rousseff di Istana Merdeka, Jakarta, pada 25 Maret 2025.
New Development Bank (NDB) dari BRICS
New Development Bank (NDB), yang semula dikenal sebagai BRICS Development Bank, merupakan bank pembangunan multilateral yang dibentuk oleh BRICS pada tahun 2014 dengan modal awal sebesar 100 miliar dolar yang didanai oleh negara-negara pendiri (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan). NDB bertujuan untuk memobilisasi sumber daya dan mendukung proyek pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang, dengan prioritas pada pendanaan transisi energi dan pembangunan berketahanan iklim. NDB memiliki kantor pusat di Shanghai, China, serta Pusat Regional Afrika di Johannesburg, Afrika Selatan.
Indonesia telah diundang bergabung sebagai anggota NDB sejak tahun 2022. Setelah melewati evaluasi dan pertimbangan panjang oleh tim Kementerian Keuangan, Indonesia akhirnya resmi menjadi anggota NDB, setelah sebelumnya bergabung dengan BRICS pada 6 Januari 2025. Indonesia menjadi negara kesepuluh yang bergabung dengan NDB, menyusul Uni Emirat Arab, Mesir, Iran, Etiopia, dan lima negara pendiri.
Keputusan bergabung dengan NDB disebut sebagai langkah strategis Indonesia dalam memperkuat kemitraan pembangunan dengan negara-negara berkembang dan lembaga multilateral. “Saya pikir bank pembangunan multilateral yang baru ini dapat menjadi pendorong kuat untuk mempercepat strategi transformasi Indonesia,” kata Presiden Prabowo.
Peluang dan Risiko
Keputusan bergabung dengan NDB, sejalan dengan keanggotaan Indonesia dalam BRICS, dapat memberikan sejumlah peluang, salah satunya berupa akses yang lebih besar terhadap pendanaan untuk proyek-proyek strategis. NDB memiliki kesamaan prioritas dengan Indonesia dalam sektor investasi, termasuk infrastruktur, jalan, rel kereta, pelabuhan, bandara, hingga konektivitas digital dan transisi energi. Dengan demikian, Indonesia dapat mempercepat pencapaian program prioritas karena NDB menghormati kedaulatan negara anggota dan memberikan fleksibilitas dalam menentukan proyek sesuai kebutuhan nasional.
Indonesia juga dapat membangun aliansi yang lebih tangguh dengan negara-negara anggota NDB dalam menghadapi tantangan utama global saat ini seperti perubahan iklim, polusi, dan penurunan keanekaragaman hayati. Selain itu, keanggotaan Indonesia dalam NDB juga dapat mendukung inovasi dan teknologi hijau dan memperkuat posisi geopolitik dan ekonomi Indonesia.
Namun, pada saat yang sama, risiko juga terbentang di depan mata. Salah satu yang menonjol adalah risiko membengkaknya utang luar negeri Indonesia karena NDB pada dasarnya adalah lembaga penyalur pinjaman. Selain itu, ancaman tarif tinggi dalam ekspor komoditas ke pasar tradisional seperti AS dan Uni Eropa juga merupakan risiko serius.
Risiko lainnya adalah dominasi China dalam BRICS yang dapat memberikan tekanan terhadap Indonesia untuk mengikuti agenda geopolitik negara tersebut yang mungkin bertentangan dengan kepentingan nasional. Selain itu, Indonesia juga berisiko terjebak dalam dinamika perang dagang dan konflik politik global.
Menetapkan Langkah Strategis
Oleh karena itu, Indonesia mesti mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa keanggotaan dalam NDB tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan dengan menjaga keseimbangan hubungan luar negeri. Dalam hal ini, Indonesia harus tetap menjaga hubungan baik dengan negara-negara Barat dan lainnya untuk meminimalisir risiko geopolitik dan menjaga stabilitas perdagangan. Indonesia juga dapat mendorong reformasi tata kelola ekonomi global untuk menciptakan sistem yang lebih adil bagi negara-negara berkembang, termasuk promosi perdagangan bebas yang tidak diskriminatif.
Selain itu, Indonesia harus memanfaatkan keanggotan secara selektif, antara lain dengan memprioritaskan kerja sama bidang, pendanaan infrastruktur, dan pengembangan energi terbarukan. Terakhir, Indonesia juga perlu meningkatkan investasi di bidang pendidikan, riset, dan teknologi untuk meningkatkan daya saing produk domestik. Transfer teknologi dan pengalaman dari negara-negara anggota lain seperti China dan India harus benar-benar dimanfaatkan dengan baik.
Amar adalah Manajer Publikasi Digital Indonesia di Green Network Asia. Ia adalah alumnus Magister Filsafat dari Universitas Gadjah Mada, dan Sarjana Ilmu Komunikasi dari Universitas Sumatera Utara. Ia memiliki lebih dari sepuluh tahun pengalaman profesional di bidang jurnalisme sebagai reporter dan editor untuk beberapa media tingkat nasional di Indonesia. Ia juga adalah penulis, editor, dan penerjemah, dengan minat khusus pada isu-isu sosial-ekonomi dan lingkungan.

Bentakan hingga Penyiksaan: Urgensi untuk Mengakhiri Kekerasan terhadap Tahanan
Pertumbuhan Pesat Pusat Data dan Dampaknya terhadap Kesehatan Masyarakat
Menggeser Paradigma: Urgensi Reformasi Hukum Lingkungan di Indonesia
Mengulik Kemajuan Teknologi sebagai Pengganti Uji Coba pada Hewan
Kosmologi Desa dan Paradigma Transkonstruktif untuk Pemulihan Subjek Ekologi
Mengatasi Konsumsi Berlebihan untuk Perubahan Transformasional