Kemitraan Jepang-UNICEF untuk Tingkatkan Kualitas Gizi dan Pendidikan di Biak Numfor
28 Februari 2025
Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi dan Perwakilan UNICEF di Indonesia Maniza Zaman menunjukkan dokumen kesepakatan kemitraan untuk mempromosikan kualitas gizi dan pendidikan anak di Biak Numfor. | Foto: Dokumentasi Kedubes Jepang di Jakarta.
Pendidikan berkualitas dan pemenuhan nutrisi yang baik adalah fondasi dalam pembangunan manusia. Namun sayangnya, di Indonesia, dua hal fundamental ini tidak tersedia secara merata di seluruh daerah. Hingga saat ini, masih banyak daerah di Indonesia yang tertinggal dalam urusan pendidikan dan nutrisi, terutama di wilayah timur Indonesia seperti Papua. Terkait hal ini, Pemerintah Jepang dan UNICEF Indonesia menjalin kemitraan untuk meningkatkan kualitas gizi dan pendidikan di Kabupaten Biak Numfor, Papua.
Rendahnya Kualitas Gizi dan Pendidikan di Biak Numfor
Selama bertahun-tahun, Biak Numfor telah menjadi salah satu daerah di Papua dengan kasus malnutrisi yang relatif tinggi. Pada tahun 2022, angka kekurangan gizi di Biak Numfor mencapai 44,3 persen. Sementara itu, pada tahun yang sama, angka stunting pada anak balita di kabupaten ini mencapai 27,3 persen.
Tingginya angka kekurangan gizi dan stunting di daerah ini tidak terlepas dari kurangnya akses ke makanan bergizi dan terjangkau, kurangnya akses ke sanitasi dan air bersih, serta kurangnya pengetahuan ibu dan orang-orang terdekat tentang kesehatan dan gizi sebelum hamil dan setelah melahirkan.
Selain itu, pendidikan di daerah ini juga masih cukup memprihatinkan. Infrastruktur yang kurang memadai, kekurangan guru atau tenaga pengajar di seluruh jenjang pendidikan, kesenjangan digital, dan lemahnya pengawasan dan evaluasi terhadap perkembangan pendidikan, adalah sederet masalah utama.
Kemitraan Jepang-UNICEF
Pemerintah Jepang dan UNICEF Indonesia sepakat untuk menjalin kemitraan, dengan menggandeng Badan Gizi Nasional, yang akan berlangsung sejak April 2025. Dengan dukungan dana hibah senilai USD 3,4 juta (sekitar Rp 55,437 miliar) dari Pemerintah Jepang selama dua tahun, UNICEF akan membantu otoritas di Kabupaten Biak Numfor dan Provinsi Papua untuk menyediakan makanan bergizi yang hemat biaya untuk anak-anak PAUD dan SD. Dalam hal ini, spesialis gizi dari UNICEF akan menyediakan makanan lokal melalui dapur sentral dan layanan gizi dasar yang terintegrasi.
Selain itu, kemitraan tersebut akan memberi pelatihan pengembangan profesional kepada guru dan kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas dan inklusivitas pengajaran dan pembelajaran di kelas, terutama dalam literasi, numerasi, dan kesadaran gizi. Kemitraan ini juga akan melibatkan orang tua dalam perawatan dan perkembangan anak-anak mereka dengan memberi mereka penyuluhan; serta menyediakan pengembangan kapasitas dan pelatihan bagi aparatur pemerintah dalam perencanaan dan penganggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan layanan pendidikan berkualitas.
“Setiap anak memiliki hak untuk berkembang sepenuhnya, termasuk akses terhadap layanan sosial berkualitas. Makanan bergizi dan lingkungan belajar yang mendukung adalah bahan utama untuk tumbuh sehat dan keberhasilan masa depan setiap anak,” kata Maniza Zaman, Perwakilan UNICEF di Indonesia.
Mendengarkan Tuntutan
Sebelum dan saat kemitraan ini disepakati, demonstrasi menolak Program MBG berlangsung di berbagai daerah di Tanah Papua. Ribuan pelajar turun ke jalan, menuntut pendidikan gratis alih-alih Program MBG, yang rawan menjadi bancakan korupsi massal dan diliputi berbagai masalah di berbagai daerah—makanan tidak layak hingga menyebabkan siswa keracunan. Mendengarkan tuntutan mereka dalam setiap tindakan yang diambil, termasuk dalam mengevaluasi suatu program, merupakan langkah yang krusial untuk memastikan efektivitasnya.
Bagaimanapun, makanan bergizi dan akses pendidikan yang merata adalah elemen fundamental dalam pembangunan. Namun, kebijakan dan program-program yang menyangkut dua elemen ini harus dirancang dengan pendekatan komprehensif dan berbasis pada konteks lokal dan kondisi di lapangan, serta pembelajaran dari praktik-praktik terdahulu di berbagai tempat. Selain itu, memastikan efektivitas dan akuntabilitas implementasinya juga merupakan hal yang tidak kalah penting.
Amar adalah Manajer Publikasi Digital Indonesia di Green Network Asia. Ia adalah alumnus Magister Filsafat dari Universitas Gadjah Mada, dan Sarjana Ilmu Komunikasi dari Universitas Sumatera Utara. Ia memiliki lebih dari sepuluh tahun pengalaman profesional di bidang jurnalisme sebagai reporter dan editor untuk beberapa media tingkat nasional di Indonesia. Ia juga adalah penulis, editor, dan penerjemah, dengan minat khusus pada isu-isu sosial-ekonomi dan lingkungan.
- Abul Muamar
- Abul Muamar
- Abul Muamar
- Abul Muamar
- Abul Muamar
- Abul Muamar
- Abul Muamar
- Abul Muamar
- Abul Muamar
- Abul Muamar
- Abul Muamar
- Abul Muamar
- Abul Muamar
- Abul Muamar
- Abul Muamar
- Abul Muamar
- Abul Muamar
- Abul Muamar
- Abul Muamar
- Abul Muamar
Melonjaknya Konflik Agraria: Mendorong Penyelesaian berbasis HAM 
Gerakan Komunitas Akar Rumput dalam Memperluas Konservasi Air Tanah yang Kian Menyusut 
Pencabutan Izin Usaha di Kawasan Hutan: Bagaimana Pemulihan Ekosistem dan Penanganan Dampak Sosial-Ekonomi? 
Mengintegrasikan Isu Lingkungan, Perubahan Iklim, dan Keberlanjutan ke dalam Sistem Pendidikan 
Menyoroti Peran Perusahaan dalam Menyediakan Akses terhadap WASH di Lingkungan Kerja 
Memahami Perjanjian Laut Lepas PBB