Langkah Kementerian PUPR Sediakan Akses Air Bersih dan Sanitasi Layak
Air adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk di Bumi. Bahkan, ketersediaan air merupakan salah satu faktor mengapa Bumi menjadi planet yang layak untuk dihuni. Air juga merupakan penyokong utama sanitasi yang layak.
Namun, krisis air bersih hari ini terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Studi Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAMRT) Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan pada tahun 2020 mengungkap bahwa 7 dari 10 rumah tangga Indonesia mengkonsumsi air minum yang terkontaminasi bakteri Escherichia coli (E-coli). Hal ini menegaskan pentingnya akses air bersih bagi masyarakat untuk bisa menjaga dan meningkatkan kesehatan.
Untuk mengatasi hal itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan sejumlah pembangunan infrastruktur untuk mendorong ketersediaan akses air bersih dan sanitasi layak sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 6.
Bangun SPALD-T dan SPALD-S
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mengamanatkan terwujudnya 90% akses sanitasi layak, termasuk di dalamnya 15% rumah tangga memiliki akses sanitasi aman, serta penurunan angka buang air besar sembarangan (BABS) hingga 0% pada akhir tahun 2024.
Dalam upaya mencapai target RPJMN tersebut, Kementerian PUPR membangun infrastruktur sanitasi dalam rangka pemenuhan akses pelayanan air limbah domestik bagi 1,6 Juta Kepala Keluarga (KK) yang ditargetkan selesai pada tahun 2024. Pemenuhan akses pelayanan air limbah domestik ini berkontribusi sebesar 0,39% untuk target akses sanitasi layak, dan 2,6% untuk target akses sanitasi aman.
Upaya Kementerian PUPR untuk mendorong akses sanitasi aman dilakukan melalui pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S). Beberapa pembangunan SPALD-T yang sedang dilakukan antara lain di Makassar, Jambi, Pekanbaru, Palembang, dan Banda Aceh.
Pada sektor permukiman, Kementerian PUPR membangun infrastruktur sanitasi berbasis masyarakat di 2.537 lokasi pada tahun anggaran 2022, yang terdiri dari 1.000 lokasi Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) SPALD-S, 156 lokasi SANIMAS SPALD-T, dan 1.381 unit sarana dan prasarana sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK) serta sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) sebanyak 1.031 unit.
“Upaya ini sekaligus juga dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap sanitasi dan penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta mendukung peningkatan ekonomi bagi masyarakat,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Perlu Komitmen Semua Pihak
Perwujudan akses sanitasi layak dan aman, sejatinya tidak hanya bergantung pada ketersediaan infrastruktur semata, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa aspek lain, salah satunya peningkatan keterlibatan masyarakat.
“Dukungan, komitmen, kolaborasi, dan sinergi dari seluruh stakeholders, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, swasta, dan berbagai lapisan masyarakat sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing, diperlukan untuk mewujudkan penyediaan akses sanitasi untuk semua,” imbuh Basuki.
Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Jika Anda melihat artikel ini bermanfaat, berlangganan Newsletter Mingguan Green Network Asia untuk mengikuti kabar dan cerita seputar pembangunan berkelanjutan dari komunitas multistakeholder di Indonesia dan dunia.
Amar adalah Manajer Editorial Indonesia di Green Network Asia. Ia adalah lulusan Magister Filsafat dari Universitas Gadjah Mada, dan Sarjana Ilmu Komunikasi dari Universitas Sumatera Utara. Ia memiliki sepuluh tahun pengalaman profesional di bidang jurnalisme sebagai reporter dan editor.