Mengarusutamakan Rumah Rendah Emisi
Foto: Fajriyan di Unsplash.
Rumah merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia. Namun, meski memberikan banyak manfaat, rumah juga berpengaruh dan berdampak terhadap kesehatan dan keberlangsungan lingkungan. Proses pembangunan, pemeliharaan, dan aktivitas yang berlangsung di dalam rumah telah menimbulkan emisi karbon yang signifikan. Oleh karena itu, mengarusutamakan rumah rendah emisi menjadi penting di tengah pemanasan global yang menimbulkan berbagai bencana dan krisis.
Emisi Karbon dari Sektor Bangunan
Di Indonesia, sejauh ini belum ada data komprehensif mengenai emisi karbon sektor bangunan secara nasional, khususnya perumahan. Namun sebagai gambaran, sebuah penelitian yang dilakukan di Kota Palangka Raya menunjukkan bahwa pembangunan perumahan tipe-45 yang mengalihfungsikan lahan rawa gambut telah menimbulkan emisi sebesar 25.775 kgCO2, mulai dari tahap pra-konstruksi hingga pasca-konstruksi. Selain itu, data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa sektor perkantoran dan permukiman menyumbang emisi yang cukup signifikan dan bahkan konsisten setiap tahunnya, dengan rata-rata di atas angka 60.000 GgCO2 sejak tahun 2000. Sementara itu, sektor konstruksi, yang datanya digabung dengan sektor manufaktur, juga menunjukkan hal yang sama, dengan rata-rata 90.000 GgCO2 per tahunnya.
Secara global, bangunan dan konstruksi menyumbang sekitar 39% emisi karbon, lebih besar dibanding emisi yang dihasilkan dari seluruh siklus hidup plastik dunia. Menurut Badan Energi Internasional (IEA), 28% emisi karbon bangunan berasal dari penggunaan energi, termasuk pendingin dan berbagai peralatan rumah tangga lainnya; dan 11% lainnya berasal dari material bangunan yang dipakai seperti baja, semen, aluminium, dan kaca.
Pada tahun 2018, emisi bangunan meningkat sebesar 2% menjadi 9,7 GtCO2 akibat penggunaan listrik yang sebagian besar dihasilkan dari pembangkit berbahan bakar fosil. Sementara pada tahun 2021, emisi karbon dari operasional bangunan mencapai 10 GtCO2—angka tertinggi sepanjang masa.
Oleh karena itu, dekarbonisasi sektor bangunan telah menjadi hal krusial untuk menekan emisi gas rumah kaca (GRK), termasuk dengan mengarusutamakan rumah rendah emisi.
Pembiayaan 150.000 Rumah Rendah Emisi
Terkait hal ini, Bank Tabungan Negara (BTN) tengah menargetkan pembiayaan pembangunan 150.000 rumah rendah emisi yang akan dikerjakan secara bertahap hingga tahun 2029. BTN mengklaim langkah ini sebagai salah satu bentuk komitmen mereka dalam menjawab tantangan perubahan iklim dan mendorong ekosistem perumahan nasional yang berkelanjutan. Proyek percontohan rumah rendah emisi ini telah diluncurkan di Perumahan Gading City, Bekasi, pada 29 Agustus 2024.
Dalam mewujudkan target ini, BTN menggandeng sejumlah pengembang yang diklaim berkomitmen untuk membangun perumahan rendah emisi bagi masyarakat, dengan memastikan efisiensi dalam penggunaan energi dan air, serta menyediakan fasilitas pengelolaan sampah dan pengurangan polusi yang memadai. Dalam hal ini, BTN meminta para pengembang yang diajak bekerja sama untuk menggunakan 30% material bangunan ramah lingkungan, berupa hiasan lantai dan paving block berbahan sampah plastik.
Untuk efisiensi energi, pengembang diminta untuk merancang bangunan rumah yang memiliki banyak ventilasi, plafon tinggi, dan rasio jendela terhadap tembok sekitar 15-30 persen, untuk menyediakan sirkulasi udara dan cahaya yang baik. Untuk efisiensi air, pengembang diminta untuk memakai keran berdebit kecil, menyediakan sanitasi yang baik, dan membangun sumur resapan. Untuk pengolahan sampah, pengembang diminta untuk menyediakan bak sampah pilah. Dan untuk menekan polusi, pengembang diminta untuk menanam minimal satu pohon di setiap rumah yang dibangun, serta menyediakan ruang terbuka hijau 10 persen dari total luas kawasan perumahan.
Perlu Komitmen yang Kuat dan Langkah Komprehensif
Rumah rendah emisi pada dasarnya merupakan rumah dengan desain dan konstruksi yang berfokus pada pengurangan emisi dan dampak lingkungan lainnya. Oleh karena itu, pembangunan rumah rendah emisi tidak berarti harus selalu melibatkan “cara-cara baru” atau “modern”, karena konsep ini juga dapat diterapkan dengan prinsip-prinsip “tradisional“, seperti memanfaatkan material alami yang dikelola secara berkelanjutan dan menggunakan teknik konstruksi yang mendukung efisiensi energi.
Pada akhirnya, pembangunan rumah rendah emisi bukan hanya tentang desain dan material yang dipakai, melainkan juga menyangkut pemanfaatan lahan untuk membangunnya serta penggunaan energi oleh penghuninya. Memastikan proyek pembangunan perumahan rendah emisi tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang meluas–termasuk dan tidak terbatas pada menyebabkan terganggunya habitat keanekaragaman hayati, hilangnya ekosistem krusial seperti lahan gambut dan hutan, tergusurnya masyarakat adat dari tanah/ruang hidup mereka, serta hilangnya mata pencaharian dan kebudayaan lokal–merupakan hal yang sangat penting. Selain itu, pembangunan rumah rendah emisi juga harus sejalan dengan upaya pengurangan risiko bencana yang inklusif.
Oleh karena itu, mengarusutamakan rumah rendah emisi memerlukan peningkatan kesadaran dan wawasan tentang keberlanjutan dan dampak lingkungan bangunan yang lebih luas di tengah masyarakat; serta membutuhkan komitmen yang lebih kuat dan langkah komprehensif yang tidak sekadar soal pembangunan hunian dengan klaim ramah lingkungan.
Amar adalah Manajer Publikasi Digital Indonesia di Green Network Asia. Ia adalah alumnus Magister Filsafat dari Universitas Gadjah Mada, dan Sarjana Ilmu Komunikasi dari Universitas Sumatera Utara. Ia memiliki lebih dari sepuluh tahun pengalaman profesional di bidang jurnalisme sebagai reporter dan editor untuk beberapa media tingkat nasional di Indonesia. Ia juga adalah penulis, editor, dan penerjemah, dengan minat khusus pada isu-isu sosial-ekonomi dan lingkungan.

Melonjaknya Konflik Agraria: Mendorong Penyelesaian berbasis HAM
Gerakan Komunitas Akar Rumput dalam Memperluas Konservasi Air Tanah yang Kian Menyusut
Pencabutan Izin Usaha di Kawasan Hutan: Bagaimana Pemulihan Ekosistem dan Penanganan Dampak Sosial-Ekonomi?
Mengintegrasikan Isu Lingkungan, Perubahan Iklim, dan Keberlanjutan ke dalam Sistem Pendidikan
Menyoroti Peran Perusahaan dalam Menyediakan Akses terhadap WASH di Lingkungan Kerja
Memahami Perjanjian Laut Lepas PBB