KKI II: Memperkuat Kerangka Kerja Kemanusiaan di Tengah Berbagai Krisis

Penderitaan manusia terjadi di berbagai tempat oleh berbagai faktor. Mereka yang terdampak bencana alam atau wabah penyakit, mereka yang mengungsi karena konflik atau perang, mereka yang hidup dalam kelaparan dan kemiskinan ekstrem, dan masih banyak lagi, adalah mereka yang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Setiap hari, di berbagai tempat, banyak pihak yang tergerak untuk melakukan kerja-kerja kemanusiaan, baik organisasi maupun individu. Namun, kerja-kerja kemanusiaan membutuhkan kerangka kerja untuk memastikan kualitas, akuntabilitas, dan efektivitas bantuan yang diberikan. 

Terkait hal ini, Kongres Kemanusiaan Indonesia II yang diinisiasi oleh Human Initiative bertujuan untuk merumuskan Kerangka Kerja Kemanusiaan Indonesia di tengah berbagai krisis yang tengah melanda dunia.

Masa Suram

Dunia tengah menghadapi masa-masa paling suram perihal kemanusiaan akibat berbagai krisis. Laporan Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (UNOCHA) dalam Global Humanitarian Overview 2023 mengungkapkan bahwa satu dari setiap 23 orang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Pada tahun 2023, terdapat 339 juta orang yang membutuhkan bantuan dan perlindungan kemanusiaan. Angka tersebut meningkat signifikan dari 274 juta orang pada awal tahun 2022.

Menurut laporan tersebut, lebih dari 1 persen populasi dunia (atau sekitar 103 juta orang) menjadi pengungsi. Sekitar dua pertiga pengungsi dan pencari suaka berasal dari negara-negara yang mengalami krisis pangan, dan hampir seperempat dari seluruh pengungsi ditampung di Negara-negara Terbelakang. Bencana dan cuaca ekstrem, seperti banjir dan kekeringan, berkontribusi atas sebagian besar pengungsian di seluruh dunia, di samping konflik dan kekerasan.

Konflik, perubahan iklim, dan ancaman resesi global telah menyebabkan krisis pangan global terbesar dalam sejarah modern. Ratusan juta orang berisiko mengalami kelaparan yang semakin parah. Pada penghujung tahun 2022, setidaknya 222 juta orang di 53 negara diperkirakan menghadapi kerawanan pangan akut, dan kelaparan merupakan risiko yang sangat nyata bagi 45 juta orang di 37 negara.

Pada saat yang sama, kekerasan terhadap pekerja kemanusiaan meningkat, dan 98 persen dari mereka yang terbunuh bekerja di negara mereka sendiri. Untuk itu, dibutuhkan kerangka kerja yang juga mencakup perlindungan terhadap para pekerja kemanusiaan.

Kerangka Kerja Kemanusiaan Indonesia

Kongres Kemanusiaan Indonesia (KKI) II diselenggarakan bersama Aliansi Pembangunan dan Kemanusiaan Indonesia (APKI), Humanitarian Forum Indonesia, SEAHUM, dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), di Jakarta pada 14 Desember 2023. Dengan tema “Kemitraan yang Berkesetaraan pada Tata Kelola Kemanusiaan Baru berdasarkan SDGs”, forum tersebut membahas sejumlah topik terkait gerakan kemanusiaan dalam tatanan nasional dan global, antara lain penguatan platform koordinasi dan kemitraan dalam menguatkan peran aktor kemanusiaan lokal, Kerangka Kerja Kemanusiaan Indonesia untuk kemanusiaan dunia, dan penguatan sumber daya pendanaan kemanusiaan berkelanjutan dalam menguatkan respons kemanusiaan.

Secara umum, kongres tersebut bertujuan untuk mematangkan dan menajamkan Kerangka Kerja Kemanusiaan Indonesia, meletakkan dasar-dasar kemitraan berkesetaraan dalam gerakan kemanusiaan dan pembangunan, dan merumuskan rekomendasi aksi yang inovatif terkait skema pendanaan kemanusiaan.

Kerangka Kerja Kemanusiaan Indonesia bertujuan untuk meningkatkan standar dan kualitas kerja kemanusiaan, meningkatkan akuntabilitas OMS/LSM di bidang kemanusiaan, dan memastikan kesetaraan OMS/LSM dan pemerintah dalam kerja-kerja kemanusiaan.

“Keberagaman Indonesia bukan lagi hanya keberagaman budaya dan suku bangsa tetapi juga keberagaman risiko bencana dan krisis. Maka dari itu, membangun sistem respons kemanusiaan yang lebih mumpuni menjadi hal yang amat penting. Dalam hal inilah Kerangka Kerja Kemanusiaan Indonesia disusun untuk menjadi pedoman yang merepresentasikan identitas Indonesia, serta acuan bersama dalam menyelenggarakan upaya-upaya kemanusiaan, berbasis kemitraan yang setara antara pelaku kemanusiaan non-pemerintah, dengan pemerintah dan mitra internasional, terutama dengan pelaku lokal dan komunitas berisiko atau terdampak,” kata Puji Pujiono, Dewan Pakar KKI II.

Jika Anda melihat konten kami bermanfaat, harap pertimbangkan untuk berlangganan Green Network Asia – Indonesia.
Langganan Anda akan menguntungkan Anda secara pribadi dan profesional, dan dapat menjadi cara terbaik untuk mendukung produksi konten-konten yang tersedia untuk masyarakat umum ini.

Berlangganan Sekarang