Kerja Sama YLLI dan Pemkab Kepulauan Talaud untuk Perkuat Ketahanan Pulau Kecil

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki banyak pulau kecil yang memberikan jasa bagi lingkungan dan manusia. Selain menyediakan potensi laut yang dapat menggerakkan industri perikanan dan pariwisata bahari, pulau-pulau kecil juga memiliki fungsi pertahanan dan keamanan serta fungsi ekologis.

Namun, pulau-pulau kecil dan masyarakat penghuninya menjadi yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Kenaikan muka air laut, perubahan suhu dan keasaman air laut, dan peningkatan frekuensi dan intensitas iklim ekstrem adalah beberapa ancaman yang mereka hadapi. Karenanya, pulau-pulau kecil dan masyarakatnya membutuhkan ketahanan yang kokoh.

Berpijak dari hal itu, Yayasan Laut Lestari Indonesia (YLLI) dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud bekerja sama untuk meningkatkan ketahanan pulau-pulau kecil di wilayah Kepulauan Talaud. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Ketua YLLI Elshinta Suyoso-Marsden dan Bupati Kepulauan Talaud Elly Lasut pada 19 Januari 2023 di Jakarta.

Berdayakan Anak-anak Muda dan Perempuan

Dalam kerja sama ini, YLLI dan Pemkab Kepulauan Talaud akan memfasilitasi berbagai pelatihan dan kampanye melalui program pemberdayaan anak-anak muda dan perempuan. Pelatihan meliputi peningkatan pemahaman tentang perubahan iklim, pengelolaan pantai dan laut, peningkatan literasi digital untuk mengembangkan bisnis skala kecil yang ramah lingkungan, dan mempersiapkan masyarakat untuk beralih ke penggunaan energi terbarukan. 

Untuk tahap awal, program ini akan dijalankan di Pulau Nanusa, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. YLLI akan mendatangkan sembilan ahli kelautan dari Inggris untuk mentransfer ilmu kepada masyarakat sekaligus melakukan penelitian terkait potensi alam di pulau tersebut.

“Program pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Nanusa akan segera dimulai tahun ini sehingga terbangun percontohan untuk diimplementasikan di 18 kecamatan lainnya di sana (Kabupaten Talaud), yang berarti juga membantu pembangunan yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategi Kabupaten Kepulauan Talaud,” kata Elshinta Suyoso-Marsden, Ketua YLLI.

Rekomendasi untuk Penguatan Ketahanan Pulau Kecil

Dalam Laporan Bencana Asia Pasifik 2022, Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (ESCAP) menawarkan lima strategi untuk memperkuat ketahanan dan memitigasi risiko bencana di negara berkembang pulau kecil yang meliputi tata kelola; inklusi dan keadilan; pendidikan, riset, dan teknologi; ketahanan dan kesehatan; dan kemitraan dan kerja sama. Laporan tersebut juga menawarkan langkah untuk memperkuat ketahanan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di pulau-pulau kecil, yakni:

• Membuat sistem pengelolaan air yang lebih kokoh sebagai bentuk pertahanan terhadap bencana alam yang berkaitan dengan air seperti banjir, kekeringan, dan badai tropis. Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dapat dilakukan melalui pemanenan air hujan dan pemanfaatan kembali air limbah.
• Meningkatkan pertanian lahan kering dengan perencanaan pemanfaatan lahan spasial dan pendekatan multidisiplin untuk pengelolaan lahan. Pengelolaan kesuburan tanah terpadu dan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) untuk mengurangi erosi tanah dan limpasan, pengelolaan vegetasi, dan pengelolaan hutan berkelanjutan.
• Melindungi hutan mangrove untuk mengurangi dampak siklon tropis, gelombang badai, banjir pesisir dan erosi, dan dengan demikian mendukung adaptasi perubahan iklim.
• Memperkuat sistem peringatan dini untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan.
• Membangun infrastruktur baru yang kokoh dengan menerapkan pendekatan tiga pilar: perencanaan skenario yang dinamis, pengukuran siklus hidup, dan keterlibatan multi-pemangku kepentingan.

Sebagai langkah transformatif, teknologi digital dan ekosistem inovatif juga dapat mendorong solusi untuk ketahanan pulau kecil, yang memungkinkan kemajuan dalam analisis risiko, perlindungan sosial, dan sistem peringatan dini untuk bencana alam dan prakiraan berbasis dampak. Namun, penerapannya memerlukan keterlibatan dan mengakomodir kepentingan semua pihak.

Terima kasih telah membaca!
Berlangganan GNA Indonesia untuk mendapatkan akses tanpa batas ke semua konten yang didesain khusus untuk membawakan wawasan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) di Indonesia dan dunia.

Berlangganan Sekarang